Jakarta, liputansumbar–Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Ibukota RI, Jakarta, menjadi momok menakutkan bagi setiap aparat penyelenggara pemerintahan. Sebaliknya, bagi Walikota Payakumbuh H. Riza Falepi, sebuah kebanggaan moral yang tak terlupakan dalam sejarah hidup dan karirnya sebagai kepala daerah.

Selasa (26/8), Riza Falepi memenuhi panggilan KPK, untuk sebuah presentasi di depan Pimpinan KPK dan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), serta Direktur Eksekutif World Resources Institute (WRI) Indonesia terkait praktik baik (PB) dalam pelayanan excelent dibidang penataan ruang dengan membangun berbagai aplikasi dan menyediakan peta digital.

loading...

Dalam acara ini, wali kota dua periode itu juga menerima penghargaan Apresiasi Praktik Baik dalam Aksi Nasional Pencegahan Korupsi (ANPK) dari KPK.

Ikut mendampingi Wali Kota Riza Falepi ke Gedung Juang KPK, Sekdako H. Rida Ananda, Kepala Inspektorat Andri Narwan, Kadis PUPR Muslim dan Kadis Kominfo Jhon Kenedi.

Pada prinsipnya KPK memberikan penghargaan pengembangan IT berbiaya murah. Terutama dalam membangun infrastruktur serta aplikasi, diantaranya penataan tata ruang. Aplikasinya di Mal Pelayanan Publik (MPP) yang menghadirkan pelayanan terbaik, aman, nyaman, anti KKN dan transparan.

Hanya Riza satu-satunya kepala daerah se Indonesia yang mendapat kesempatan emas menjadi panelis dengan topik yang sama langsung di Gedung KPK ini. Selain itu, untuk Wali Kota Bandung, Wali Kota Medan, dan Bupati Luwu, mereka memaparkan melalui virtual di daerah masing-masing.

Dengan percaya diri, Wali Kota Riza Falepi diapit oleh Menteri ATR/BPN Syofian Djalil dan Pimpinan KPK Nurul Ghufron memaparkan bagaimana Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mempraktikkan Pemanfaatan Peta Digital dalam Pelayanan Perizinan Berusaha.

Wali Kota kebanggaan warga Payakumbuh yang visioner itu mengawalinya dengan menyampaikan bagaimana gambaran umum daerah Kota Payakumbuh.

Sejak Riza menjabat, dirinya menyiapkan Kota Payakumbuh dengan rencana tata ruang yang diatur dalam Peraturan Daerah (Perda). Ada Perda Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Payakumbuh Tahun 2010-2030 dan Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kota Payakumbuh Tahun 2018-2038.

Praktik Baik yang dilakukan Riza, adalah pemanfaatan peta digital untuk pertimbangan teknis IMB dan Pelayanan Informasi Rencana Kota.

Diurut kembali, 1 tahun usai Perda Nomor 2 Tahun 2018 tentang RDTR disahkan di Payakumbuh. Pada 31 September 2019 lalu, Tim Kementerian Agraria dan Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) mensosialisasikan layanan informasi spasial yang terpusat dan dapat diketahui oleh masyarakat. Layanan ini diberi nama Geographical System Tata Ruang (GISTARU) atau Sistem Informasi Geografi tentang Tata Ruang. Layanan itu bisa diakses di situs Kementerian ATR/BPN di www.gistaru.atrbpn.go.id.

Saat menyusun peta digital RDTR pada September 2019, Kota Payakumbuh menerima apresiasi dari Badan Informasi Geospasial (BIG) yang menjadi kota terbaik Peta Rencana Tata Ruang bersama 3 Kota/Kabupaten lainnya di Indonesia.

Berbekal ini, Peta Digital RDTR Interaktif Kota Payakumbuh diintegrasikan pada situs www.gistaru.atrbpn.go.id oleh Kementerian ATR/BPN di tahun yang sama.

Tak berhenti disitu, pada tahun 2020, Pemko Payakumbuh melalui Diskominfo terus mewujudkan inovasinya dengan mengembangkan aplikasi peta Sistem Informasi Penataan Ruang (Sitarang) yang bisa diakses di situs www.sitarang.payakumbuhkota.go.id.

“Sitarang bisa diakses secara online, sehingga siapapun, bahkan investor mudah mengetahui lokasi yang bisa digunakan untuk investasi, contohnya area untuk membangun hotel. Dimana lokasinya, siapa pemiliknya, bagaimana status tanahnya, dan berapa luasnya semua ada di situs Sitarang. Investor tak perlu lagi menggunakan jasa survei ke lapangan, bisa klik bila dia berada di Jakarta,” kata Riza.

Aplikasi ini dikembangkan lagi oleh Pemko Payakumbuh dengan adanya peta yang digunakan untuk pelaksanaan pelayanan penerbitan Keterangan Rencana Kota (KRK) atau advice planning saat ini dan izin mendirikan bangunan (IMB).

“Saat ini, sedang dikembangkan pelayanan KRK secara online, dimana masyarakat dapat mengurus izin dari rumah saja lewat internet, dan kita memastikan tidak ada pungutan apapun dalam proses perizinan ini,” tegas Riza.

Dengan adanya peta digital ini dipastikan transparansi proses perizinan tanpa ada unsur rasuah, karena semuanya sudah berbasis elektronik, tercatat di sistem yang bisa dilihat oleh siapapun, hal ini menjadi tujuan dan cita-cita Riza dalam menghadirkan pelayanan kepada masyarakat, bebas KKN.imbuhnya.*vidio irsyad

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here