Limapuluh Kota, liputansumbar.com- Pemerintah Provinsi Sumatera Barat bersama Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera Barat sepakat akan mensukseskan proyek jalan tol Sumbar-Riau yang akan menghemat waktu tempuh perjalanan antara Sumbar dan Riau. Nantinya, waktu tempuh dari Padang ke Pekanbaru dan sebaliknya hanya membutuhkan waktu 4 jam saja, sehingga menghemat 50% dari waktu tempuh sekarang yang mencapai 8 jam.

Pembangunan jalan tol ini sudah direncanakan sejak tahun 2017 dan disurvei lapangan pada tahun 2018 dan 2019. Karena munculnya pandemi Covid-19 pada tahun ini, maka rencana pembangunan jalan tol Sumbar-Riau ini belum tersosialisasikan kepada masyarakat secara luas. Bahkan sebagian besar dana pembangunan infrastruktur banyak yang dialihkan untuk Penanganan Pandemi Covid-19. Namun karena kecanggihan Teknologi, Informasi rencana pembangunan jalan tol ini sudah banyak diketahui masyarakat Sumatera Barat khususnya di Kabupaten Lima Puluh Kota.

loading...

“Kabupaten Lima Puluh Kota patut bersyukur karena termasuk salah satu daerah yang dilalui jalan tol Sumbar-Riau ini. Pembiayaan pembangunannya pun bukan berasal dari dana daerah, melainkan Investasi dari negara Jepang.
Akses jalan Padang-Pekanbaru khususnya diwilayah Pangkalan sangat rawan dengan bencana longsor terutama pada musim hujan. Dengan adanya akses jalan Tol, tentunya akan mengurangi berbagai hambatan yang sering ditemui pada akses jalan Sumbar-Riau selama ini” ujar Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lima Puluh Kota Hj. Yunire Yunirman, ST, M.Si (13/10/2020).

Kepala Dinas PUPR mengungkapkan bahwa rencana pembangunan jalan tol ini mendapat dukungan pro dan kontra ditengah masyarakat. Diantaranya dari para petani yang merasa dirugikan karena lahannya terkena dampak pembangunan jalan tol sehingga tidak dapat lagi bercocok tanam. Sedangkan masyarakat lainnya sangat mendukung rencana pembangunan ini karena akan mendapatkan ganti rugi tanah yang bisa mencapai dua kali lipat dari harga pasar saat ini.

“Masyarakat yang terkena dampak pembangunan jalan tol tidak perlu khawatir dengan ganti rugi yang diberikan, karena Pemerintah Daerah akan mengawal proses ini sepenuhnya. Daerah yang terkena dampak pun merupakan wilayah yang jarang berpenduduk yang tersebar pada 8 Nagari. 2 Nagari diantaranya berada di Kecamatan Pangkalan Koto Baru” ungkap Yunire.

Tidak hanya petani, para pedagang pun merasa khawatir akan kelangsungan usaha Perekonomianya Pasca Pembangunan jalan tol ini.

“Para pedagang tidak perlu khawatir akan terjadinya penurunan Omzet penjualan, karena pada jalan tol akan disediakan rest area yang dapat digunakan para pedagang untuk berjualan. Para penikmat kuliner dari Pekanbaru pun dapat melampiaskan kerinduannya akan kuliner khas lima puluh kota di rest area tersebut” tambah Yunire.(ws)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here