Payakumbuh,liputansumbar.com
Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Payakumbuh menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Namun, persetujuan tersebut disertai catatan tegas berupa penolakan terhadap pola penganggaran pembangunan Pasar Ibuah Barat yang direncanakan dilaksanakan dalam satu tahun anggaran.
Sikap politik tersebut disampaikan Juru Bicara Fraksi NasDem, H. Irmaizar, S.Pd.I Dt. Rajo Mangkuto, dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026), saat menyampaikan pendapat akhir fraksi terhadap RAPBD 2027.
Irmaizar menegaskan, penyusunan APBD harus mengedepankan prinsip kehati-hatian, efektivitas, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas. Terlebih, kondisi fiskal Kota Payakumbuh menghadapi tantangan akibat berkurangnya transfer dari pemerintah pusat.
Menurut Fraksi NasDem, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah lebih cermat dalam menentukan prioritas belanja agar program pembangunan tidak mengorbankan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat.
Salah satu perhatian utama Fraksi NasDem adalah rencana pembangunan Pasar Ibuah Barat yang membutuhkan anggaran sekitar Rp34 miliar. Sementara itu, transfer pemerintah pusat ke daerah mengalami pengurangan sekitar Rp115 miliar.
Dengan kondisi fiskal tersebut, NasDem menilai pola pembangunan pasar secara bertahap melalui skema tahun jamak atau multiyears untuk Tahun Anggaran 2027–2028 patut dipertimbangkan.
Irmaizar mengungkapkan, dalam pembahasan Badan Anggaran (Banggar), dirinya secara pribadi telah menyampaikan keberatan terhadap rencana penganggaran pembangunan pasar tersebut dalam satu tahun anggaran.
Ia bahkan mengusulkan agar persetujuan kegiatan itu ditunda terlebih dahulu untuk dilakukan pengkajian lebih matang dengan melibatkan tenaga ahli.
Namun, keputusan Badan Anggaran pada akhirnya menyetujui pola penganggaran tahun tunggal untuk Tahun Anggaran 2027.
“Catatan ini perlu kami sampaikan kembali sebagai bentuk tanggung jawab dan komitmen dalam menjalankan fungsi penganggaran dan pengawasan DPRD,” demikian sikap yang disampaikan Irmaizar dalam pendapat akhir Fraksi NasDem.
Meski demikian, NasDem meminta Pemerintah Kota Payakumbuh memastikan seluruh tahapan pembangunan Pasar Ibuah Barat maupun kegiatan lainnya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Perencanaan harus matang dan penggunaan anggaran wajib memenuhi prinsip efektivitas, efisiensi, transparansi, serta akuntabilitas.
Selain persoalan pasar, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap rencana pembangunan Masjid Agung Kota Payakumbuh.
NasDem mengapresiasi kesepakatan Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk mempersiapkan pembangunan masjid tersebut pada Tahun Anggaran 2028 dengan memanfaatkan lahan yang telah tersedia.
Fraksi NasDem meminta pemerintah daerah segera memulai tahapan perencanaan, mulai dari memasukkan program ke dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS), hingga penganggaran dalam RAPBD 2028.
“Persiapan harus dilakukan secara terarah dan terukur agar rencana pembangunan Masjid Agung dapat direalisasikan sesuai tahapan yang telah disepakati,” menjadi salah satu penekanan dalam pendapat akhir tersebut.
Soroti Persoalan Air Pertanian Sungai Dareh
Persoalan lain yang menjadi perhatian Fraksi NasDem adalah pemanfaatan sumber air pertanian di kawasan Sungai Dareh.
NasDem mengapresiasi kesepakatan pembentukan tim khusus untuk menelusuri dan mengkaji persoalan sumber air pertanian yang diduga dimanfaatkan oleh oknum pelaku usaha rumah makan. Kondisi tersebut diduga mengakibatkan aliran air tidak sampai ke lahan persawahan masyarakat di bagian hilir.
Fraksi NasDem meminta tim khusus segera dibentuk dan bekerja secara objektif dengan melibatkan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait serta pihak-pihak yang berkepentingan.
Hasil penelusuran, menurut NasDem, harus ditindaklanjuti dengan solusi konkret agar hak petani terhadap ketersediaan air untuk kebutuhan pertanian tetap terlindungi.
Setujui RAPBD, tetapi Beri Catatan Khusus
Pada bagian akhir pendapat fraksi, NasDem menegaskan dapat menerima dan menyetujui RAPBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Namun, persetujuan tersebut tidak berarti NasDem menyetujui seluruh pola penganggaran yang telah dibahas, terutama pembangunan Pasar Ibuah Barat.
Fraksi NasDem secara khusus menyatakan menolak pelaksanaan pembangunan Pasar Ibuah Barat dengan pola penganggaran tahun tunggal pada Tahun Anggaran 2027.
Sikap tersebut didasarkan pada pertimbangan kemampuan keuangan daerah, kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, serta pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar masyarakat sesuai prinsip mandatory spending.
Dengan demikian, persetujuan NasDem terhadap RAPBD 2027 merupakan persetujuan yang disertai catatan kritis terhadap kebijakan penganggaran pembangunan pasar.
Pendapat akhir Fraksi NasDem tersebut ditandatangani Ketua Fraksi H. Irmaizar, S.Pd.I Dt. Rajo Mangkuto, Sekretaris Febriadi, A.Md., Bendahara Ainul Farhan J, serta anggota Hj. Hurisna Jamhur, S.Pd.
Sikap politik tersebut sekaligus menjadi penegasan bahwa persetujuan terhadap APBD harus tetap disertai tanggung jawab dalam mengawal penggunaan uang rakyat agar tepat sasaran dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat Kota Payakumbuh.(ws)
