Payakumbuh,liputansumbar.com
Upaya percepatan pembangunan Pasar Blok Barat Pusat Pertokoan Kota Payakumbuh pasca kebakaran terus mendapat perhatian dari pemerintah pusat. Staf Khusus Menteri ATR/BPN Bidang Reforma Agraria, Rezka Oktoberia, menegaskan akan segera melakukan komunikasi dengan semua pihak terkait sertifikat tanah yang masih berstatus tanah ulayat.
Menurut Rezka, langkah pertama yang akan dilakukan adalah menggelar pertemuan dengan masyarakat hukum adat untuk memastikan proses sertifikat tanah berjalan sesuai aturan dan mengedepankan musyawarah.
“Iya, kita akan segera tindaklanjuti agar pembangunan pasar bisa segera dilakukan. Yang pertama kita akan lakukan pertemuan dengan masyarakat hukum adat, setelah itu kita proses administrasi sesuai aturan yang ada di Kementerian ATR/BPN,” jelas Rezka, Senin (8/9/2025).
Mantan anggota DPR RI itu juga menyampaikan bahwa pihaknya akan melakukan pengecekan lapangan terkait batas zona tanah yang akan digunakan untuk pembangunan pasar.
“Kita akan cek titik-titik yang diberikan masyarakat hukum adat, kemudian kita inventarisasi ke lapangan. Apakah semua lahan yang terbakar masuk dalam lahan ulayat yang diserahkan masyarakat, akan kita pastikan dulu,” tambahnya.
Rezka menegaskan, sertifikat tanah akan tetap mengutamakan kesepakatan bersama masyarakat hukum adat sehingga pembangunan pasar bisa berjalan lancar tanpa menimbulkan konflik.
Sementara itu, anggota DPR RI Fraksi Gerindra, Andre Rosiade, memastikan bahwa Presiden Prabowo berkomitmen untuk membangun kembali Pasar Payakumbuh melalui anggaran APBN 2026.
“Kami datang untuk membantu percepatan pembangunan Pasar Payakumbuh. Alhamdulillah, Bapak Presiden Prabowo berkomitmen membangun kembali pasar ini di tahun 2026,” ungkap Andre.
Andre juga mengungkapkan bahwa telah digelar pertemuan dengan Sekjen Kementerian PU dan Dirjen Prasarana Strategis terkait desain pembangunan pasar.
“Kementerian PU siap membantu, dan setelah ini Satker Prasarana Strategis akan berkoordinasi dengan Pemerintah Kota Payakumbuh untuk melihat desain pembangunan,” ujarnya.
Ketua DPD Partai Gerindra Sumbar itu menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat hukum adat akan menjadi kunci percepatan pembangunan.
“Karena tanah ini masih milik ulayat, maka sertifikat menjadi penting agar pembangunan melalui APBN bisa dilakukan,” pungkasnya.
Dengan langkah ini, diharapkan Pembangunan Pasar Blok Barat Payakumbuh yang terbakar bisa segera terealisasi pada tahun 2026, memberikan fasilitas perdagangan yang lebih modern dan aman bagi masyarakat.(ws)
