Padang,liputansumbar.com
Pemerintah Kota Payakumbuh, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota, dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menyepakati pendanaan bersama atau joint funding untuk mempercepat pengembangan Bus Rapid Transit (BRT) Trans Paliko sebagai layanan transportasi massal yang menghubungkan Kota Payakumbuh dan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Selain menyiapkan skema pendanaan bersama, ketiga pemerintah daerah juga akan mengupayakan dukungan pemerintah pusat melalui skema Buy The Service (BTS) maupun sumber pendanaan lainnya untuk mendukung operasional dan keberlanjutan layanan Trans Paliko.
Kesepakatan tersebut dibahas dalam rapat koordinasi sinkronisasi implementasi BRT Trans Paliko, pembentukan Tim Akselerasi Angkutan Massal, serta penyusunan nota kesepahaman (Memorandum of Understanding/MoU) yang berlangsung di Ruang Rapat Zainal Bakar, Istana Gubernur Sumatera Barat, Kamis (6/8/2026).
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda menyampaikan dukungan penuh Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap rencana pengembangan Trans Paliko.
Menurutnya, keberadaan transportasi umum yang aman, terjangkau dan terintegrasi merupakan salah satu kebutuhan penting masyarakat, terutama untuk mendukung mobilitas warga antardaerah.
“Transportasi umum merupakan kebutuhan penting masyarakat sehingga kami mendukung penuh inisiatif pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Rida.
Pemko Payakumbuh, lanjutnya, juga memiliki rencana pengadaan 13 unit kendaraan listrik untuk melayani angkutan perkotaan. Rencana tersebut dinilai perlu diintegrasikan dengan jaringan Trans Paliko agar sistem transportasi yang dikembangkan tidak berjalan secara terpisah.
“Kita juga akan mengadakan 13 unit kendaraan listrik untuk angkutan perkotaan. Karena itu, perlu ada sinkronisasi antara trayek kendaraan listrik dengan Trans Paliko,” ujarnya.
Integrasi tersebut dinilai penting agar setiap moda transportasi dapat saling melengkapi, memperluas akses masyarakat sekaligus menghindari tumpang tindih trayek dan penggunaan anggaran.
Pelaksana Tugas Kepala Dinas Perhubungan Kota Payakumbuh Rajman Sunardi mengatakan kehadiran angkutan massal diharapkan dapat memberikan pilihan mobilitas yang lebih efisien kepada masyarakat sekaligus mengurangi beban biaya transportasi.
“Keberadaan angkutan massal ini salah satunya bertujuan mengurangi beban ekonomi masyarakat,” katanya.
Saat ini, Dishub Payakumbuh tengah menyusun Feasibility Study (FS) angkutan perkotaan. Selain itu, pemerintah daerah juga sedang menguji coba layanan angkutan gratis bagi pelajar.
Hasil kajian dan uji coba tersebut nantinya akan diselaraskan dengan rencana operasional Trans Paliko, terutama terkait rute, kapasitas angkut, kebutuhan armada dan pola pelayanan.
Rajman menegaskan penyusunan rute harus dilakukan secara terukur agar keberadaan Trans Paliko tidak menimbulkan tumpang tindih dengan angkutan lokal yang telah beroperasi maupun dengan rencana trayek kendaraan listrik di Kota Payakumbuh.
“Integrasi trayek Trans Paliko dengan rencana trayek kendaraan listrik perlu dibahas lebih lanjut agar tidak terjadi tumpang tindih,” ujarnya.
Selain rute, perhitungan kapasitas angkut juga menjadi perhatian. Jumlah penumpang dan kebutuhan armada akan berpengaruh terhadap efisiensi Biaya Operasional Kendaraan (BOK) serta besaran subsidi yang nantinya diperlukan.
Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Sumatera Barat Adib Alfikri mengatakan Pemprov Sumbar bersama Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota memiliki kesamaan pandangan untuk mempercepat pengembangan BRT Trans Paliko.
“Seluruh pihak sepakat dan memberikan dukungan penuh terhadap pengembangan BRT Trans Paliko,” kata Adib.
Sebagai langkah percepatan, ketiga pemerintah daerah akan membentuk Tim Akselerasi Angkutan Massal. Tim tersebut nantinya ditetapkan melalui surat keputusan dengan pembagian tugas dan kewenangan masing-masing.
Pembentukan tim ini diharapkan memberikan dasar kelembagaan yang jelas bagi koordinasi lintas daerah, sehingga proses perencanaan, penganggaran, pembangunan hingga operasional Trans Paliko dapat berjalan lebih terarah.
Dari sisi pembiayaan, pendanaan Trans Paliko akan dilakukan secara bersama oleh pemerintah provinsi, Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota dengan mempertimbangkan kemampuan fiskal masing-masing daerah.
“Pembiayaan akan kita lakukan secara bersama antara pemerintah provinsi, Payakumbuh dan Lima Puluh Kota dengan memperhatikan kemampuan fiskal masing-masing daerah,” ujarnya.
Selain mengandalkan APBD masing-masing daerah, pemerintah juga akan mengajukan dukungan kepada Kementerian Perhubungan melalui skema Buy The Service (BTS) maupun sumber pendanaan lainnya.
Skema tersebut diharapkan dapat membantu mendukung biaya operasional layanan sehingga Trans Paliko mampu memberikan pelayanan transportasi massal yang berkesinambungan kepada masyarakat.
Apabila kebutuhan anggaran belum dapat dialokasikan dalam APBD berjalan, pemerintah daerah akan mengusulkannya melalui RAPBD sebagai salah satu program prioritas.
Pemprov Sumbar juga akan menyurati Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota untuk menyiapkan alokasi anggaran sesuai kemampuan fiskal masing-masing daerah.
Sebagai tindak lanjut kesepakatan, ketiga pemerintah daerah akan menyusun draf MoU antara Gubernur Sumatera Barat, Wali Kota Payakumbuh dan Bupati Lima Puluh Kota.
MoU tersebut akan menjadi dasar kerja sama dalam pengembangan dan penyelenggaraan BRT Trans Paliko, termasuk aspek perencanaan, pendanaan, pengelolaan, integrasi trayek serta operasional layanan.
Kajian teknis juga akan dilakukan secara bertahap. Sejumlah aspek yang akan dikaji meliputi kapasitas angkut, efisiensi BOK, integrasi rute, kebutuhan armada hingga kemungkinan penambahan koridor di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Dengan adanya kajian tersebut, pengembangan Trans Paliko diharapkan tidak hanya berorientasi pada penyediaan armada, tetapi juga membangun sistem transportasi massal yang sesuai dengan kebutuhan mobilitas masyarakat.
Adib menegaskan pengembangan Trans Paliko harus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Transportasi massal tersebut diharapkan mampu menghubungkan kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya secara lebih efisien, terjangkau dan berkelanjutan.
“Kita ingin Trans Paliko menjadi transportasi massal yang terintegrasi, berkelanjutan, meringankan beban masyarakat, dan pada akhirnya menjadi ikon transportasi daerah,” katanya.
Kolaborasi antara Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Pemerintah Kota Payakumbuh dan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota menjadi langkah penting dalam membangun sistem transportasi lintas wilayah.
Dengan dukungan pendanaan bersama, penguatan kelembagaan melalui Tim Akselerasi, penyusunan MoU, serta upaya memperoleh dukungan pemerintah pusat melalui skema BTS, Trans Paliko diharapkan dapat segera diwujudkan sebagai transportasi massal yang mampu menjawab kebutuhan mobilitas masyarakat di kawasan Payakumbuh dan Lima Puluh Kota.(ws)
