PAYAKUMBUH, LIPUTANSUMBAR.COM
Pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat kompetensi aparatur dalam pengelolaan keuangan daerah. Salah satu upaya tersebut diwujudkan melalui Bimbingan Teknis (Bimtek) Penatausahaan Pengeluaran Daerah Tahun Anggaran 2026 yang diikuti 82 peserta di Hotel Santika Bukittinggi, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang diselenggarakan melalui Badan Keuangan Daerah (BKD) Kota Payakumbuh itu dibuka Wakil Wali Kota Elzadaswarman mewakili Wali Kota Zulmaeta.
Mengusung tema Penguatan Tata Kelola, Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penatausahaan Pengeluaran Daerah, kegiatan tersebut dijadwalkan berlangsung selama empat hari, hingga Sabtu (14/11/2026).
Dalam arahannya, Elzadaswarman menegaskan bahwa penatausahaan keuangan daerah tidak boleh dipandang sebatas pekerjaan administratif, seperti pencatatan transaksi dan melengkapi dokumen pertanggungjawaban.
Menurutnya, tertib administrasi harus menjadi bagian dari budaya kerja aparatur sejak awal proses pengelolaan anggaran, bukan sekadar persiapan ketika pemeriksaan oleh auditor dilakukan.
“Kita tidak boleh membangun pola kerja yang sekadar melengkapi dokumen saat auditor datang. Yang harus dibangun adalah sistem kerja yang sejak awal sudah benar, tertib, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegas
Ia juga mengingatkan bahwa setiap rupiah uang daerah merupakan amanah masyarakat yang harus dikelola berdasarkan prinsip kepatuhan terhadap aturan, efisiensi, efektivitas, serta memberikan manfaat yang adil bagi kepentingan publik.
Karena itu, peningkatan kapasitas sumber daya manusia menjadi bagian penting dalam memastikan setiap tahapan belanja daerah berjalan sesuai ketentuan dan menghasilkan manfaat optimal bagi masyarakat.
Sementara itu, Kepala BKD Kota Payakumbuh, Andi Narwan, menjelaskan bahwa bimtek tersebut dirancang untuk menyamakan persepsi sekaligus meningkatkan pemahaman para pengelola keuangan di seluruh perangkat daerah.
Sebanyak 82 peserta terdiri atas Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK) SKPD, Bendahara Pengeluaran SKPD, serta pejabat dan staf di lingkungan BKD Kota Payakumbuh.
Menurut Andi, pengelola keuangan pada setiap perangkat daerah dituntut memiliki kompetensi teknis yang memadai, terutama dalam prosedur penatausahaan pengeluaran, penggunaan aplikasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD RI), pemenuhan kewajiban perpajakan, hingga penyusunan laporan pertanggungjawaban.
“Pengelola keuangan di masing-masing perangkat daerah dituntut memiliki pemahaman dan kompetensi yang memadai, khususnya dalam prosedur penatausahaan pengeluaran, pemanfaatan aplikasi SIPD RI, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta penyusunan pertanggungjawaban yang akuntabel,” urai Andi.
Ia berharap melalui kegiatan tersebut, potensi kesalahan administrasi dapat diminimalkan. Selain itu, peserta diharapkan mampu mengenali titik-titik kritis dalam pelaksanaan belanja daerah sehingga kualitas pengendalian internal APBD Kota Payakumbuh semakin meningkat.
Untuk memperkuat pemahaman peserta, BKD menghadirkan narasumber dari sejumlah instansi yang memiliki kompetensi di bidang pengelolaan keuangan pemerintah.
Pada hari pertama, materi disampaikan oleh KPP Pratama Payakumbuh mengenai kewajiban perpajakan atas transaksi belanja daerah. Kegiatan dilanjutkan dengan pemaparan Kepala BKD terkait strategi peningkatan kualitas belanja daerah.
Memasuki hari kedua, narasumber dari Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri membahas kebijakan penatausahaan pengeluaran, mekanisme pembayaran belanja melalui SPP, SPM, dan SP2D, pengujian dokumen pertanggungjawaban bendahara, serta pembahasan draf Peraturan Wali Kota.
Selanjutnya, pada hari ketiga, narasumber dari Pusat Data dan Informasi (Pusdatin) Kemendagri akan memberikan pendalaman mengenai implementasi sistem digital melalui SIPD RI.
Materi tersebut mencakup mekanisme belanja menggunakan Uang Persediaan (UP), Ganti Uang (GU), Tambahan Uang (TU), dan Langsung (LS), penerbitan SP2D secara daring, hingga penerapan Kartu Kredit Pemerintah.
Adapun pada hari keempat, rangkaian kegiatan akan ditutup oleh Tim Bidang Akuntansi BKD Kota Payakumbuh. Penutupan juga dirangkai dengan penyampaian hasil evaluasi sebelum dan sesudah pelatihan sebagai tolok ukur peningkatan pemahaman peserta.
Melalui kegiatan ini, Pemko Payakumbuh berharap seluruh pengelola keuangan perangkat daerah semakin profesional dan cermat dalam menjalankan tugas, sehingga tata kelola APBD tidak hanya tertib secara administratif, tetapi juga transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.(ws)
