Payakumbuh, liputansumbar. com
Menyusutnya alokasi dana transfer dari pemerintah pusat memaksa Pemerintah Kota Payakumbuh melakukan rasionalisasi belanja dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2027. Sejumlah program yang dinilai belum mendesak harus disesuaikan demi menjaga keberlanjutan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.
Di tengah keterbatasan ruang fiskal, Pemko Payakumbuh memilih memprioritaskan program yang dinilai memiliki dampak langsung terhadap perekonomian masyarakat.
Salah satu agenda strategis yang tetap dipertahankan adalah penataan dan pembangunan Kawasan Pasar Ibuh dengan alokasi anggaran mencapai Rp34 miliar.
Kebijakan tersebut ditegaskan Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta usai penandatanganan persetujuan bersama terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD 2027 dalam Rapat Paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Senin (9/11/2026).
Zulmaeta mengakui, penyusunan APBD 2027 menghadapi tantangan fiskal yang cukup berat, terutama akibat penurunan pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya.
“Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027 merupakan proses yang tidak sederhana. Kita dihadapkan pada tantangan fiskal yang cukup berat, terutama dengan adanya penurunan alokasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dibandingkan tahun anggaran sebelumnya,” ujar Zulmaeta.
Menurutnya, kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah bersama DPRD lebih cermat dalam menentukan program dan kegiatan yang akan dibiayai melalui APBD.
Rasionalisasi anggaran tidak semata-mata dilakukan dengan memangkas belanja, tetapi memastikan setiap rupiah uang daerah digunakan secara efektif, tepat sasaran, dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Di tengah keterbatasan tersebut, pembangunan Kawasan Pasar Ibuh menjadi salah satu prioritas yang tetap diamankan.
Dengan anggaran Rp34 miliar, penataan kawasan pasar diharapkan mampu memperkuat aktivitas perdagangan sekaligus menggerakkan ekonomi kerakyatan.
Zulmaeta menilai revitalisasi Pasar Ibuh bukan sekadar pembenahan infrastruktur dan fasilitas fisik. Lebih dari itu, kawasan pasar tersebut memiliki peran strategis dalam menopang aktivitas ekonomi masyarakat, meningkatkan kenyamanan pedagang dan pengunjung, serta memperkuat daya saing perdagangan Kota Payakumbuh.
Namun, pilihan mempertahankan prioritas pembangunan pasar berdampak pada penyesuaian program di sektor lainnya.
Salah satunya, rencana pengembangan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Payakumbuh yang terpaksa ditunda pelaksanaannya pada 2027.
Meski demikian, Zulmaeta memastikan penundaan tersebut bukan berarti pemerintah daerah mengabaikan komitmen terhadap peningkatan kualitas pelayanan kesehatan.
Menurutnya, masa penundaan akan dimanfaatkan untuk mematangkan perencanaan teknis, melengkapi dokumen pembangunan, menyusun tahapan pelaksanaan, serta mempersiapkan skema pembiayaan agar pengembangan RSUD dapat direalisasikan dengan lebih terukur pada tahun anggaran berikutnya.
“Penundaan ini harus kita maknai sebagai langkah penyesuaian sekaligus upaya mempersiapkan pembangunan yang lebih berkualitas, bukan sebagai pembatalan komitmen terhadap pengembangan RSUD,” tegasnya.
Pada kesempatan itu, Zulmaeta juga menyampaikan apresiasi kepada pimpinan dan anggota DPRD Kota Payakumbuh atas sinergi serta berbagai masukan kritis selama pembahasan Ranperda APBD 2027.
Setelah memperoleh persetujuan bersama, Ranperda APBD tersebut selanjutnya akan memasuki tahapan evaluasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan sebelum ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Wali Kota juga menginstruksikan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) bersama seluruh perangkat daerah agar mempersiapkan pelaksanaan program sejak dini.
Langkah tersebut diperlukan untuk menghindari keterlambatan pelaksanaan kegiatan sekaligus memastikan penyerapan anggaran berjalan sesuai target.
“Kita harus mampu membangun Kota Payakumbuh dengan anggaran yang lebih selektif, perencanaan yang lebih tajam, pelaksanaan yang lebih efisien, dan hasil yang lebih nyata,” pungkasnya.
Dengan ruang fiskal yang semakin terbatas, APBD 2027 menjadi ujian bagi Pemko Payakumbuh dalam menentukan keseimbangan antara prioritas pembangunan, pelayanan publik, dan kebutuhan masyarakat.
Tantangannya bukan hanya menjaga program tetap berjalan, tetapi memastikan keterbatasan anggaran tidak mengurangi kualitas pelayanan dasar dan manfaat pembangunan bagi warga.(ws)
