Jakarta,liputansumbar.com
Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh semakin memperkuat arah kebijakan daerah dengan menyelaraskan agenda reformasi birokrasi nasional. Langkah strategis ini ditegaskan setelah Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2025 yang digelar Badan Kepegawaian Negara (BKN) di Pullman Central Park, Jakarta, Kamis (19/11/2025).
Kehadiran Zulmaeta dalam forum nasional tersebut menjadi sinyal kuat bahwa Payakumbuh siap bergerak mengikuti kebijakan pusat, khususnya dalam mewujudkan Asta Cita ke-4 tentang reformasi hukum, birokrasi, dan tata kelola pemerintahan.
Wali Kota Zulmaeta menyebut bahwa sembilan kebijakan baru BKN serta penyampaian data terbaru mengenai kondisi ASN menjadi rujukan penting bagi daerah untuk mengakselerasi modernisasi birokrasi.
“Reformasi birokrasi tidak boleh berhenti di tataran pusat. Payakumbuh akan menindaklanjuti seluruh arahan BKN untuk memperkuat tata kelola kepegawaian, memetakan talenta ASN secara lebih terstruktur, serta mempercepat automasi layanan kepegawaian,” ujar Zulmaeta.
Ia menegaskan bahwa layanan kepegawaian yang cepat, efisien, dan responsif kini menjadi kebutuhan mendesak, terutama bagi daerah yang tengah memperkuat pembangunan infrastruktur, layanan dasar, dan pertumbuhan ekonomi.
Zulmaeta menyebut sejumlah kebijakan seperti automasi kenaikan pangkat, penyederhanaan uji kompetensi, serta penguatan manajemen talenta akan segera diadopsi oleh Pemko Payakumbuh.
Menurutnya, kebijakan baru BKN yang mencakup pemetaan talenta ASN hingga independensi dalam seleksi Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) akan berdampak signifikan terhadap efektivitas birokrasi di tingkat daerah.
Rakornas 2025 juga kembali menegaskan data nasional bahwa jumlah ASN saat ini mencapai 5.588.245 orang, dengan komposisi 64 persen PNS dan 36 persen PPPK. Data tersebut, kata Zulmaeta, menjadi dasar penting bagi daerah untuk memperkuat perencanaan kebutuhan ASN dan redistribusi tugas.
“Birokrasi yang kuat akan menghasilkan pelayanan publik yang kuat. Payakumbuh akan menempatkan reformasi ini sebagai agenda prioritas daerah,” tegasnya.
Forum Rakornas 2025 juga diisi dengan pandangan sejumlah tokoh nasional, termasuk Ignatius Jonan dan Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf, mengenai pentingnya birokrasi yang adaptif, inovatif, dan responsif. Zulmaeta menilai perspektif tersebut sangat relevan bagi daerah.
“Kota seperti Payakumbuh tidak boleh menunggu perubahan. Kami harus membaca arah kebijakan pusat dan bergerak cepat. Rakornas ini memberikan peta jalan yang jelas,” ujarnya.
Kepala BKN, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan bahwa BKN tengah mengakselerasi implementasi Asta Cita ke-4 untuk mewujudkan birokrasi yang melindungi, memudahkan, dan membahagiakan masyarakat. Ia menekankan bahwa reformasi birokrasi harus bergerak dari pendekatan represif menuju responsif.
Ia mencontohkan transformasi sistem keuangan dari wesel pos ke digital, serta revolusi telekomunikasi yang memungkinkan komunikasi kapan saja dan di mana saja melalui smartphone.
“Reformasi itu nyata dan terus bergerak. Birokrasi harus mampu mengikuti laju tersebut,” tegasnya.
Dengan komitmen yang terus diperkuat, Pemko Payakumbuh menegaskan kesiapan daerah dalam mendukung transformasi birokrasi nasional dan membangun pelayanan publik yang lebih efektif, adaptif, dan mengutamakan kepentingan masyarakat.(ws)
