Padang,liputansumbar.com
Panggung diskusi publik mendadak memanas setelah Wakil Ketua DPD Partai Gerindra Sumatera Barat, Masful, melontarkan pernyataan mengejutkan terkait dugaan upaya pemakzulan terhadap Bupati Limapuluh Kota, Safni Sikumbang. Pernyataan itu disampaikan Masful saat tampil dalam sebuah talkshow di Padang TV yang menghadirkan sejumlah narasumber, mulai dari pakar hukum, pakar telematika digital, pengamat publik, kuasa hukum Bupati Safni, hingga Ketua DPRD Limapuluh Kota.jumat 3/4-2026
Dalam forum tersebut, Masful secara terbuka mengungkap adanya dugaan manuver politik yang dilakukan oleh sejumlah partai koalisi. Ia bahkan menyebut adanya pertemuan terselubung yang membahas langkah pemakzulan kepala daerah tersebut.
“Sudah ada upaya pemakzulan terhadap Bupati Safni. Informasi yang saya dapat, pertemuan itu dilakukan oleh dua partai koalisi, akan menjadikan wakil Bupati sebagai Bupati dan wakil dari Hanura” ujar Masful dalam talkshow tersebut.
Ia merinci, pertemuan yang disebutnya sebagai rapat terselubung itu berlangsung di salah satu hotel di Kota Padang, sekitar pertengahan bulan Ramadan.
Menurut Masful, informasi tersebut bukan sekadar isu. Ia mengaku bahkan sempat langsung menghubungi pihak yang diduga terlibat dalam pertemuan tersebut.
“Saya bahkan langsung menelpon yang bersangkutan. Saya tahu sendiri karena saya punya informasi dari berbagai sumber. Bisa dibilang saya punya ‘mata-mata’ di mana-mana,” kata Masful dengan nada serius.
Pernyataan tersebut sontak membuat suasana diskusi menjadi tegang. Ketua DPRD Limapuluh Kota, Doni Iklas, yang turut hadir dalam talkshow tersebut mengaku terkejut mendengar pengakuan Masful.
Doni mengatakan, dirinya justru baru mengetahui isu tersebut dari pernyataan yang disampaikan secara terbuka di forum diskusi itu.
“Saya baru tahu informasi itu dari pernyataan yang disampaikan di sini. Tapi yang jelas, kondisi Limapuluh Kota saat ini tetap kondusif,saya takut menjadi gaduh sementara Bupati dan wakil bupati sangat harmonis saat ini” ujar Doni.
Ia menegaskan bahwa hingga saat ini hubungan antara pemerintah daerah dan DPRD masih berjalan normal serta tidak ada dinamika politik yang mengarah pada langkah pemakzulan.
Meski demikian, pernyataan Masful langsung memantik spekulasi di ruang publik. Pasalnya, pemakzulan kepala daerah merupakan proses politik dan hukum yang serius serta harus melalui mekanisme formal di DPRD sebelum dilanjutkan ke Mahkamah Agung.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan resmi dari partai-partai yang disebut Masful terkait dugaan pertemuan dan rencana pemakzulan tersebut.(ws)
