Payakumbuh,liputansumbar.com
Pemerintah Kota Payakumbuh melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) terus mendorong peningkatan kompetensi dan profesionalisme pelaku jasa konstruksi lokal.
Salah satunya melalui sosialisasi Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Nomor 3 Tahun 2026 yang digelar di Hotel Mangkuto Syariah, Rabu (18/11/2026).
Kegiatan tersebut menyasar pengguna dan penyedia jasa konstruksi, sekaligus menjadi upaya memperkuat pemahaman terhadap regulasi terbaru dalam proses pengadaan barang dan jasa pemerintah.
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Asisten II Bidang Ekonomi dan Pembangunan, Yasrizal, membuka kegiatan secara resmi.
Dalam sambutannya, ia menegaskan bahwa kualitas pembangunan infrastruktur tidak hanya ditentukan oleh anggaran dan perencanaan, tetapi juga kompetensi sumber daya manusia yang terlibat.
“Pembangunan infrastruktur yang berkualitas tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan anggaran dan perencanaan yang baik, tetapi sangat bergantung pada kualitas sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi,” kata
Yasrizal membacakan sambutan Wali Kota.
Ia menyebut, pembinaan sektor jasa konstruksi merupakan kewajiban pemerintah daerah guna memastikan pekerjaan konstruksi berjalan aman, tepat waktu, efisien, serta memenuhi standar yang ditetapkan.
Menurutnya, Peraturan LKPP Nomor 3 Tahun 2026 menjadi penting dipahami karena merupakan regulasi terbaru yang memperbarui ketentuan sebelumnya, yakni Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021.
Yasrizal berharap sosialisasi tersebut dapat dimanfaatkan peserta untuk memperdalam pemahaman mengenai aturan pengadaan barang dan jasa, sehingga badan usaha jasa konstruksi lokal mampu meningkatkan kapasitas dan daya saing.
“Pemko Payakumbuh berharap badan usaha jasa konstruksi lokal memiliki kompetensi mumpuni sehingga mampu menjadi tuan rumah di daerah sendiri,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya keterlibatan pengusaha lokal dalam pembangunan daerah. Selain mendukung kualitas infrastruktur, keberadaan pelaku usaha lokal dinilai berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi serta penyerapan tenaga kerja di Kota Payakumbuh.
Seluruh peserta juga diingatkan agar mengedepankan integritas, transparansi, dan profesionalisme dalam setiap tahapan pengadaan maupun pelaksanaan pekerjaan konstruksi.
Sementara itu, Kepala Bidang Bina Konstruksi dan Perizinan Bangunan Dinas PUPR Kota Payakumbuh, Ferry Novrizal, mengatakan kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai bagian dari amanat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Ia menjelaskan, Dinas PUPR memiliki kewenangan strategis dalam pembinaan sektor konstruksi, meliputi pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, hingga tertib pemanfaatan jasa konstruksi.
“Sosialisasi ini bertujuan memberikan pemahaman komprehensif mengenai perubahan substansi aturan persiapan dan pelaksanaan pengadaan. Hal ini sangat penting untuk mencegah terjadinya kesalahan administrasi maupun temuan hukum dalam proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan kontrak,” jelas Ferry.
Kegiatan tersebut diikuti sebanyak 61 peserta yang terdiri atas perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi (BUJK), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), serta Pejabat Pengadaan di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh.
Sosialisasi berlangsung dalam tiga sesi utama dengan menghadirkan narasumber Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bukittinggi, Iddial, yang memaparkan program perlindungan tenaga kerja, serta Mega Chandra Sera dari LKPP RI yang mengulas substansi Peraturan LKPP dan Surat Edaran Kepala LKPP Nomor 3 Tahun 2026.
Sebagai tindak lanjut, peserta diminta menyesuaikan dokumen persiapan pengadaan dengan ketentuan hukum terbaru.
Penyesuaian tersebut diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi, meminimalkan risiko administrasi dan hukum, serta mendorong lahirnya tenaga jasa konstruksi yang kompeten.
Melalui pembinaan berkelanjutan, Pemko Payakumbuh berharap pelaku jasa konstruksi lokal semakin profesional dan mampu mengambil peran lebih besar dalam pembangunan infrastruktur daerah.(ws)








