Payakumbuh,liputansumbar.com
Pemerintah Kota Payakumbuh menetapkan lima prioritas utama pembangunan daerah yang akan menjadi fokus pada tahun 2027. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Tahun 2027 sekaligus Rembuk Stunting Tahun 2026 di Aula Joserizal Zain, Lantai 3 Balai Kota Payakumbuh, Senin (30/03/2026).
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Sosial Ekonomi yang Inklusif dan Berdaya Saing Melalui Penguatan Kualitas SDM serta Kualitas Layanan Publik” tersebut menjadi forum strategis dalam menyelaraskan perencanaan pembangunan secara berjenjang, mulai dari tingkat kelurahan, kecamatan, perangkat daerah hingga tingkat kota.
Melalui forum ini, perencanaan pembangunan diharapkan selaras dengan arah pembangunan provinsi dan nasional.
Dalam sambutannya, Wakil Wali Kota Elzadaswarman menyampaikan bahwa capaian indikator makro pembangunan Kota Payakumbuh secara umum menunjukkan kinerja yang cukup baik.
“Pertumbuhan ekonomi tahun 2025 tercatat sebesar 3,55 persen, lebih tinggi dibandingkan Provinsi Sumatera Barat yang berada pada angka 3,37 persen, meskipun masih berada di bawah capaian nasional sebesar 5,11 persen,” ujarnya.
Selain itu, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Payakumbuh juga tercatat mencapai 81,62, melampaui rata-rata provinsi dan nasional. Sementara tingkat kemiskinan berada pada angka 4,95 persen, lebih rendah dibandingkan provinsi dan nasional.
Elzadaswarman juga memaparkan sejumlah indikator lain, seperti tingkat pengangguran sebesar 4,96 persen, indeks gini sebesar 0,271, serta Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita sebesar Rp66,037 juta.
Ia menjelaskan bahwa tahun 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang difokuskan pada lima prioritas pembangunan daerah.
Prioritas pertama adalah peningkatan sumber daya manusia yang berakhlak mulia, sehat, berkualitas, dan berdaya saing.
Prioritas kedua adalah peningkatan perekonomian yang berkualitas, unggul, dan berdaya saing berbasis produk unggulan serta inovasi daerah.
“Prioritas ketiga menitikberatkan pada peningkatan tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berkualitas. Hal ini sejalan dengan komitmen Kota Payakumbuh sebagai kota percontohan antikorupsi,” jelasnya.
Selanjutnya, prioritas keempat adalah penguatan kehidupan sosial dan budaya masyarakat berdasarkan falsafah adat Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah (ABS-SBK) sebagai kearifan lokal masyarakat Minangkabau.
Sementara itu, prioritas kelima adalah peningkatan pembangunan infrastruktur yang berwawasan lingkungan guna mendukung pelayanan publik yang optimal.
Selain lima prioritas tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh juga berkomitmen mendukung berbagai program strategis nasional, seperti penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, peningkatan akses pendidikan, pelayanan kesehatan, percepatan penurunan stunting, serta program prioritas lainnya.
Elzadaswarman menegaskan bahwa setiap rencana pembangunan yang disusun harus benar-benar berangkat dari kebutuhan masyarakat dan mampu menjawab berbagai persoalan daerah secara tepat sasaran.
“Melalui forum ini diharapkan seluruh pihak dapat berkontribusi dalam penyempurnaan dokumen RKPD Tahun 2027 serta memperkuat langkah bersama dalam percepatan penurunan stunting,” katanya.
Sementara itu, Ketua DPRD Kota Payakumbuh, Wirman Putra, menilai tema RKPD 2027 yang mengangkat transformasi sosial ekonomi yang inklusif dan berdaya saing sudah relevan, namun perlu disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah.
“Kami berharap RKPD 2027 menjadi dokumen yang realistis, terukur, dan selaras dengan kebijakan provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya efisiensi belanja daerah serta penguatan belanja publik agar pembangunan benar-benar memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
“Harapan kami sederhana, setiap rencana yang disusun hari ini benar-benar hadir menjawab kebutuhan masyarakat, bukan sekadar angka di atas kertas, tetapi menjadi bukti nyata bahwa negara hadir di tengah kehidupan warga,” pungkasnya.
Kegiatan Musrenbang tersebut turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat yang diwakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Barat, Bupati Lima Puluh Kota, Ketua Komisi A, B, dan C DPRD Kota Payakumbuh, unsur Forkopimda Kota Payakumbuh, Ketua TP-PKK Kota Payakumbuh, Ketua GOW, Ketua DWP, jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh, KAN 10 Nagari, Bundo Kanduang, serta berbagai unsur masyarakat lainnya.(ws)
