Payakumbuh, Liputansumbar.com — Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta menegaskan komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh dalam menyukseskan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) agar berjalan tepat sasaran, aman, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Penegasan tersebut disampaikan Wali Kota Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah Payakumbuh, Rida Ananda, saat Rapat Koordinasi (Rakor) Program MBG yang digelar di Ruang Pertemuan Riza Falepi, Balai Kota Payakumbuh, Senin (23/02/2026).
Dalam sambutannya, Rida menyampaikan Program MBG merupakan program strategis nasional yang dicanangkan pemerintah pusat sebagai bagian dari upaya membangun generasi sehat, cerdas, dan produktif menuju Indonesia Emas 2045.
“Melalui program ini, kita ingin memastikan anak-anak mendapatkan asupan gizi yang baik agar tumbuh sehat, terhindar dari stunting dan anemia, serta lebih fokus dalam belajar,” ujarnya.
Ia menambahkan, keberhasilan program tersebut membutuhkan dukungan seluruh pihak, termasuk keterlibatan UMKM dan pelaku usaha pangan lokal, sehingga dampaknya tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta membantu meringankan beban pengeluaran keluarga.
Lebih lanjut, Rida menjelaskan, di Kota Payakumbuh saat ini telah terdaftar sebanyak 30 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Dari jumlah tersebut, 19 unit telah beroperasi dan melayani penerima manfaat, sementara 11 unit lainnya masih dalam tahap persiapan administrasi dan teknis.
Ia juga menyebutkan, empat unit SPPG telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sebagai bentuk komitmen dalam memenuhi standar keamanan dan kelayakan pangan.
Rida menekankan pentingnya penerapan standar keamanan pangan secara ketat dan konsisten untuk mencegah terjadinya kasus keracunan maupun kejadian lain yang dapat membahayakan kesehatan penerima manfaat.
“Kami berharap sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat sehingga pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis di Kota Payakumbuh dapat menjadi contoh praktik baik di tingkat daerah,” katanya.
“Kami berharap program ini memberikan dampak nyata bagi masyarakat. Mari bekerja dengan penuh tanggung jawab, integritas, dan semangat kolaborasi demi masa depan anak-anak kita dan kemajuan bangsa Indonesia,” pungkasnya.
Sementara itu, Kepala KPPG Pekanbaru, Syartiwidya, memaparkan sejumlah tantangan dan penguatan pelaksanaan SPPG. Di antaranya perencanaan menu yang belum sepenuhnya memenuhi Angka Kecukupan Gizi (AKG), standar porsi yang belum seragam, hingga proses pengolahan dan distribusi makanan yang berpotensi memengaruhi mutu.
Ia menekankan pentingnya penerapan standar Hazard Analysis and Critical Control Point (HACCP), pengawasan rantai pasok bahan baku, serta pemanfaatan pangan lokal Sumatera Barat untuk mendukung keberlanjutan program.
“Langkah korektif dan preventif terus kami lakukan, termasuk pengetatan distribusi, pengawasan mutu produksi, serta peningkatan kapasitas penjamah makanan secara berkala,” jelasnya.
Selain itu, Badan Gizi Nasional juga telah menyiapkan berbagai Standar Operasional Prosedur (SOP), mulai dari sanitasi fasilitas dan peralatan, persiapan dan pengolahan bahan pangan, penyimpanan makanan dan sampel, hingga prosedur penanganan jika terjadi keracunan makanan.
Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Kepala OPD terkait, Satuan Tugas Percepatan Penyelenggaraan MBG, Kepala Regional Provinsi Sumatera Barat, Ketua Yayasan, mitra, serta Kepala SPPG.
Dengan sinergi seluruh pihak, Pemko Payakumbuh optimistis Program Makan Bergizi Gratis dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat besar bagi peningkatan kualitas sumber daya manusia di daerah tersebut. (ws)
