Jakarta, liputansumbar- Pjs.Bupati Lima Puluh Kota Ahmad Zakri menghadiri Rapat Kerja serta Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI dan Wakil Menteri Dalam Negeri RI yang membahas kesiapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak Tahun 2024 di Ruang Rapat Komisi II Gedung Nusantara DPR RI, Jakarta Pusat, Senin (18/11/2024).
Pjs Bupati Ahmad Zakri mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota bersama unsur Forkopimda, KPU, dan Bawaslu telah bersiap menjelang pelaksanaan Pilkada Serentak pada tanggal 27 November 2024 nanti. Hingga saat ini, pihaknya tidak menemui kendala berarti yang dapat mengganggu pelaksanaan pesta demokrasi yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024. Kata Pjs Ahmad Zakri, ada beberapa kendala yang ditemui oleh penyelenggara Pemilu di Lima Puluh Kota, diantaranya, pendistribusian logistik ke sejumlah daerah yang memiliki keterbatasan akses (Nagari Galugua, Koto Lamo, Maek, dan Kubang Malambak), wilayah tanpa signal, perekaman KTP, dan daerah rawan longsor dan banjir.
“Hingga saat ini Pemkab Lima Puluh Kota bersama Forkopimda, KPU, dan Bawaslu dalam kondisi siap dan tidak ada permasalahan berarti. Sejumlah kendala yang ditemui dilapangan telah dilakukan koordinasi dengan pihak terkait agar masalah tersebut dicarikan jalan terbaik,” ungkapnya.
Memasuki musim penghujan ini, Pjs Ahmad Zakri menjelaskan, Pemkab Lima Puluh Kota melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) juga telah menyiapkan peralatan dan personel guna mengantisipasi bencana hidrometeorologi yang mungkin terjadi, salah satunya banjir. Pihaknya telah memastikan Tempat Pemungutan Suara (TPS) berada dalam wilayah yang aman dari banjir sehingga masyarakat merasa nyaman saat melakukan pencoblosan suara.
“Kita juga perlu mengantisipasi adanya musim hujan sehingga harus menyiapkan personel dan memastikan lokasi-lokasinya aman dari bencana banjir,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut, ia juga menerima arahan dari Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya dan jajaran Komisi II DPR RI agar para Kepala Daerah dapat selalu memeriksa kesiapan pelaksanaan Pilkada dan menjaga netralitas ASN di wilayahnya masing-masing. Hal ini bertujuan untuk memastikan pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Lima Puluh Kota berlangsung aman, lancar, dan kondusif.
Wakil Menteri Dalam Negeri RI Bima Arya mengatakan bahwa pemerintah daerah harus memberikan dukungan pada penyelenggaraan Pilkada Serentak 2024 melalui anggaran dana hibah kepada pihak-pihak penyelenggara seperti KPU dan Bawaslu.
Selain itu perlu diperhatikan juga terkait keamanan dan ketertiban selama tahapan, serta netralitas ASN termasuk para Kepala Desa. Pihaknya menegaskan bahwa akan ada sanksi hukum yang bisa diterapkan apabila ada ASN yang terbukti melanggar peraturan yang berlaku.
“Dalam segi dukungan dari pemerintah daerah pertama tentu ada anggaran atau dana hibah, lalu terkait keamanan dan ketertiban, dan yang kami fokuskan adalah netralitas ASN. Kami sampaikan ada sanksi hukum yang bisa diterapkan dari Kemendagri apabila melanggar,” jelasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi II DPR RI M. Rifqinizamy Karsayuda mengatakan bahwa pihaknya terus berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan pada Pilkada Serentak Tahun 2024, dan memastikan segala bentuk dinamika yang terjadi dapat diselesaikan dengan baik. Selain itu, pihaknya juga melakukan tugas pengawasan dalam urusan pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
“Kami berkomitmen untuk menjalankan tugas pengawasan dalam konteks pelaksanaan Pilkada dan konteks urusan pemerintahan daerah. Kami ingin memastikan seluruh dinamika menjelang Pilkada betul-betul dilaksanakan dengan baik,” katanya.
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota mendukung penuh pelaksanaan Pilkada serentak pada 27 November nanti.
Berbagai bentuk dukungan yang diberikan Pemkab Lima Puluh Kota terhadap kesuksesan Pilkada diantaranya dukungan dana hibah kepada KPU Lima Puluh Kota, senilai Rp.25.023.000.000, Bawaslu Lima Puluh Kota Rp.12.000.000.000, Polres Lima Puluh Kota senilai Rp.1.317.298.000, Polres Payakumbuh Rp.900.000.000, dan Kodim 0306/50 Kota Rp.700.000.000.
Selain bantuan hibah, Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota juga memberikan fasilitasi gedung kantor KPU, ruangan Sekretariat PPK dan PPS, fasilitasi kelancaran distribusi logistik, fasilitasi pemantauan, pelaporan, dan evaluasi pelaksanaan Pilkada sekaligus Kamtibmas wilayah serta penugasan personil Linmas di TPS. (*).
