Payakumbuh, liputansumbar
Pemerintah Kota Payakumbuh mengikuti pelaksanaan Verifikasi Lapangan Hybrid (VLH) Evaluasi Kota Layak Anak (KLA) 2025 secara virtual, yang digelar di Ruang Randang Balai Kota Payakumbuh pada Rabu (07/05/2025). Kegiatan ini merupakan bagian dari proses evaluasi nasional untuk mengukur komitmen daerah dalam menjadikan wilayahnya ramah anak.
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menyampaikan apresiasi atas kedatangan tim verifikator dari pemerintah pusat, sekaligus menegaskan komitmen Pemko dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak-anak.
“Kami menyambut hangat kehadiran tim verifikasi. Kami sangat menghargai kesempatan ini untuk menunjukkan komitmen kami menciptakan kota yang layak bagi anak-anak,” ungkapnya.
Menurutnya, program KLA bukan sekadar simbol atau kewajiban administratif, melainkan kebutuhan nyata untuk menjamin hak-hak anak. Dalam paparannya, Elzadaswarman menyebut bahwa upaya Pemko Payakumbuh meliputi peningkatan akses pendidikan, layanan kesehatan, hingga penyediaan ruang publik yang ramah anak.
“Verifikasi ini penting untuk melihat capaian dan juga mengidentifikasi apa yang masih perlu diperbaiki. Semoga tahun ini kita bisa naik kategori,” ujarnya penuh harap.
Ia juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah berperan aktif dalam mendukung program KLA, termasuk perangkat daerah, masyarakat, serta dunia usaha.
Verifikasi ini selaras dengan visi kota “Payakumbuh maju bermartabat” yang dituangkan dalam misi strategis: membangun SDM berkualitas, ekonomi kompetitif, tata kelola profesional, serta lingkungan kota yang humanis dan berkelanjutan.
Sementara itu, Asisten Deputi Perlindungan Anak dalam Kondisi Khusus Kementerian PPPA, Susanti, menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dan keberlanjutan kebijakan dalam perlindungan anak.
“Komitmen tinggi dari kepala daerah menjadi indikator utama keberhasilan KLA. Pemerintah harus aktif menyelenggarakan perlindungan anak sesuai amanat Undang-Undang,” jelasnya.
Ia memaparkan bahwa evaluasi KLA berfokus pada lima klaster utama: hak sipil dan kebebasan, lingkungan keluarga dan pengasuhan, kesehatan dasar dan kesejahteraan, pendidikan dan waktu luang, serta perlindungan khusus.
Riya Yusuf, perwakilan DP3AP2KB Provinsi Sumbar, menambahkan bahwa pendekatan holistik dan sistematis sangat diperlukan agar KLA menjadi gerakan berkelanjutan.
“Kunci keberhasilan terletak pada integrasi antar sistem dan pelibatan seluruh pihak, termasuk masyarakat dan dunia usaha. Ini bagian dari langkah menuju Indonesia Layak Anak 2030 dan Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.(rel)
