Payakumbuh,liputansumbar.com
Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Payakumbuh mengingatkan pemerintah daerah agar lebih cermat dalam menentukan prioritas penggunaan anggaran menyusul berkurangnya dana transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp115 miliar pada APBD Tahun Anggaran 2027.
Peringatan tersebut disampaikan Fraksi NasDem melalui pendapat akhir terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 dalam rapat paripurna DPRD, Senin (9/11/2026).
Juru Bicara Fraksi NasDem, H. Irmaizar, S.Pd.I Dt. Rajo Mangkuto, menegaskan bahwa penurunan transfer pusat harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah dalam menyusun kebijakan belanja.
Menurutnya, kondisi fiskal yang semakin terbatas menuntut pemerintah kota untuk mengedepankan prinsip kehati-hatian, efisiensi, serta memastikan setiap rupiah anggaran memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Fraksi NasDem mengingatkan agar belanja daerah tidak hanya berorientasi pada penyelesaian program pembangunan fisik, tetapi juga memperhatikan kebutuhan dasar masyarakat, pelayanan publik, serta kewajiban belanja yang telah ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian Fraksi NasDem adalah rencana penganggaran pembangunan Pasar Ibuah Barat dengan estimasi kebutuhan dana sekitar Rp34 miliar.
Fraksi NasDem menyampaikan keberatan terhadap kebijakan penganggaran proyek tersebut yang direncanakan diselesaikan dalam satu tahun anggaran, yakni 2027.
NasDem berpandangan, pembangunan dengan kebutuhan anggaran cukup besar itu sebaiknya dilaksanakan melalui skema tahun jamak atau multiyears 2027–2028.
Selain memberikan ruang pengelolaan fiskal yang lebih terukur, skema tersebut dinilai perlu didahului kajian tenaga ahli agar pelaksanaan pembangunan berjalan efektif dan sesuai kebutuhan.
Meski demikian, usulan Fraksi NasDem tersebut tidak menjadi keputusan akhir Badan Anggaran (Banggar) DPRD. Banggar tetap menyetujui alokasi pembangunan Pasar Ibuah Barat dalam satu tahun anggaran.
Selain persoalan pasar, Fraksi NasDem juga menyoroti pentingnya mempersiapkan kebutuhan pembangunan Masjid Agung pada 2028. Persiapan anggaran sejak dini dinilai perlu dilakukan agar program tersebut tidak mengganggu keseimbangan fiskal daerah.
Persoalan akses air untuk pertanian masyarakat di kawasan Sungai Dareh juga menjadi perhatian. Pemerintah daerah diminta mencari solusi konkret agar kebutuhan air bagi lahan pertanian dapat terpenuhi dan produktivitas masyarakat tetap terjaga.
Fraksi NasDem menekankan bahwa kebijakan APBD harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara langsung, terutama pada sektor pelayanan dasar, infrastruktur, dan penguatan ekonomi masyarakat.
Di tengah berkurangnya transfer pusat, pemerintah daerah juga diharapkan memperkuat pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD), sekaligus memastikan penggunaan anggaran dilakukan secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Pada bagian akhir pendapatnya, Fraksi NasDem menyatakan menerima dan menyetujui Ranperda APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2027 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah, dengan tetap memberikan catatan dan keberatan khusus terhadap penganggaran pembangunan Pasar Ibuah Barat yang dialokasikan dalam satu tahun anggaran.
Sikap tersebut menunjukkan bahwa persetujuan terhadap APBD 2027 tetap disertai sejumlah catatan kritis, terutama menyangkut penentuan skala prioritas pembangunan dan kemampuan keuangan daerah.
Fraksi NasDem berharap pemerintah Kota Payakumbuh mampu mengelola APBD 2027 secara lebih terukur, sehingga keterbatasan fiskal tidak mengurangi kualitas pelayanan publik maupun pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat.(ws)
