Rakor Pemprov Sumbar dan Pemko Payakumbuh, Bahas Bencana, Infrastruktur, hingga Hilirisasi Ekonomi

- Jurnalis

Rabu, 25 Februari 2026 - 22:56 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Payakumbuh,liputansumbar.com

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Pemerintah Kota Payakumbuh di Aula Josrizal Zain, Kantor Wali Kota Payakumbuh, Rabu (25/02/2026). Rakor tersebut dimanfaatkan Pemko Payakumbuh untuk menyampaikan berbagai persoalan strategis daerah sekaligus menyelaraskan program pembangunan tahun 2026–2027.

Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan bahwa daerahnya masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, khususnya banjir akibat luapan Sungai Batang Agam, Batang Lampasi, dan Batang Pulau.

“Kami masih menghadapi tantangan serius dalam penanganan bencana, terutama banjir akibat luapan sungai. Data dashboard kebencanaan per 25 Desember 2025 menunjukkan perlunya penanganan pascabencana (Jitupasna) yang komprehensif,” kata Zulmaeta.

Rakor yang bertepatan dengan kunjungan Safari Ramadan Pemprov Sumbar itu turut dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, serta jajaran kepala OPD provinsi dan kota.

Zulmaeta menjelaskan, bencana hidrometeorologi pada akhir 2025 menyebabkan kerusakan rumah warga dan lahan pertanian di sejumlah wilayah. Pemko Payakumbuh terus memperbarui data dampak bencana dan menyiapkan langkah rehabilitasi.

“Kami berharap ada dukungan percepatan melalui pergeseran anggaran pasca alokasi TKD agar penanganan berjalan cepat dan tepat sasaran,” ujarnya.

Selain itu, persoalan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional juga menjadi perhatian. Tumpukan sampah yang belum tertutup tanah serta pengelolaan air lindi yang belum optimal berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan.

Baca Juga :  Enam Pelajar Terbaik Wakili Payakumbuh dalam Seleksi Paskibraka Sumbar 2025

“Kami mohon dukungan provinsi untuk pemakaian kembali TPA regional pada 2026 serta perbaikan akses jalan menuju TPST selama masa konstruksi,” tambahnya.

Di sektor infrastruktur, Pemko Payakumbuh mengusulkan pemeliharaan jalan provinsi yang rusak akibat cuaca ekstrem dan kendaraan over dimension over load (ODOL). Selain itu, pelebaran Jalan Lingkar Selatan juga didorong untuk mendukung kawasan pergudangan dan distribusi barang.

Sementara itu, kapasitas produksi air minum Perumda Tirta Sago dinilai belum mampu mengimbangi pertumbuhan perumahan. Sebagian besar jaringan pipa yang dibangun sejak era 1980-an kini mengalami tingkat kebocoran tinggi.

“Kami terpaksa menunda rekomendasi bagi 11 pengembang perumahan karena suplai air belum mencukupi. Kami mengusulkan rehabilitasi jaringan, pembangunan instalasi pengolahan air di Limbukan, serta pembangunan reservoir baru,” jelas Zulmaeta.

Pada sektor ekonomi, Pemko Payakumbuh mengungkap peluang kerja sama dengan perusahaan The Sak Bali yang siap menyerap produk dari 1.000 pengrajin rajut dan anyaman. Saat ini, kapasitas pengrajin di Payakumbuh baru sekitar 400 orang.

“Ini peluang emas bagi UMKM kita. Kami membuka kerja sama dengan pengrajin dari daerah sekitar dan berharap provinsi memfasilitasi hilirisasi produk handycraft agar mampu menembus pasar ekspor,” ujarnya.

Baca Juga :  Pandangan Fraksi RAPBD 2026 Jadi Bahan Evaluasi Pemko Payakumbuh

Selain itu, Pemko Payakumbuh juga meminta dukungan peningkatan kualitas lulusan SLTA, fasilitasi penuntasan tapal batas, serta peralihan aset antara Pemko Payakumbuh dan Pemkab Lima Puluh Kota.

Menanggapi berbagai usulan tersebut, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi, menegaskan bahwa tahun 2026 harus menjadi momentum kebangkitan ekonomi Sumbar.

“Tantangan 2025 adalah wake up call bagi kita semua. Tahun 2026 harus menjadi langkah awal transisi menuju industri olahan, digital, dan berwawasan lingkungan. Target pertumbuhan 5,7 persen bukan mustahil jika transformasi dimulai sekarang,” tegasnya.

Mahyeldi memaparkan empat strategi utama, yakni hilirisasi agroindustri, transformasi pariwisata dan ekonomi hijau, akselerasi digitalisasi UMKM, serta penguatan mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi.

Ia menyebut potensi devisa ekspor hingga Rp20 triliun dapat mendorong dampak ekonomi Rp80 triliun dan menyerap 240 ribu tenaga kerja hingga 2029.

“Kita juga harus memandang mitigasi bencana sebagai investasi ekonomi. Percepatan perbaikan jalur vital dan pembangunan pengendali banjir di sentra produksi menjadi kunci ketahanan daerah,” pungkasnya.(ws)

Berita Terkait

Pemko Payakumbuh Dukung Program IDAMAN BPOM, Perkuat Keamanan Jamu dan Daya Saing UMKM Lokal
Nagari Aie Tabik Bangkitkan Tradisi Mauluan Konji, Warisan Budaya Minangkabau Kembali Dihidupkan
Ribuan Pesepeda Padati Payakumbuh, GSA 2026 Jadi Momentum Sport Tourism dan Penggerak Ekonomi Daerah
Terbongkar.!! Jejak Dana MBG Rp 593 Juta di Payakumbuh
Wali Kota Zulmaeta Luncurkan Gerakan Payakumbuh Resik, Dorong Aksi Nyata Kurangi Sampah dan Kendalikan Perubahan Iklim
Dua Inovasi Pelajar Payakumbuh Melaju ke Final TTG Sumbar 2026
PORSENI TK 2026 Resmi Dibuka, Pemko Payakumbuh Perkuat Karakter dan Potensi Anak Usia Dini
Pemko Payakumbuh Usulkan Perubahan Perda Perumda Tirta Sago, Perkuat Pelayanan Air Bersih dan Tata Kelola Perusahaan
Berita ini 20 kali dibaca

Berita Terkait

Selasa, 9 Juni 2026 - 10:20 WIB

Pemko Payakumbuh Dukung Program IDAMAN BPOM, Perkuat Keamanan Jamu dan Daya Saing UMKM Lokal

Minggu, 7 Juni 2026 - 18:13 WIB

Nagari Aie Tabik Bangkitkan Tradisi Mauluan Konji, Warisan Budaya Minangkabau Kembali Dihidupkan

Minggu, 7 Juni 2026 - 17:45 WIB

Ribuan Pesepeda Padati Payakumbuh, GSA 2026 Jadi Momentum Sport Tourism dan Penggerak Ekonomi Daerah

Sabtu, 6 Juni 2026 - 15:44 WIB

Terbongkar.!! Jejak Dana MBG Rp 593 Juta di Payakumbuh

Jumat, 5 Juni 2026 - 12:53 WIB

Wali Kota Zulmaeta Luncurkan Gerakan Payakumbuh Resik, Dorong Aksi Nyata Kurangi Sampah dan Kendalikan Perubahan Iklim

Berita Terbaru