Payakumbuh,liputansumbar.com
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan jawaban resmi Pemerintah Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rapat paripurna DPRD yang digelar di ruang sidang utama, Rabu (06/08). Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD, Wirman Putra.
Dalam sambutannya, Wali Kota Zulmaeta menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada seluruh anggota DPRD atas masukan, kritik, dan saran yang telah diberikan terhadap rancangan perubahan anggaran tersebut.
“Kami menyadari sepenuhnya bahwa pemandangan umum yang disampaikan merupakan masukan dan kritik membangun sebagai bahan evaluasi terhadap kinerja seluruh SKPD. Semoga dengan semangat kemitraan yang sejajar, sinergi antara eksekutif dan legislatif semakin kuat dalam menjalankan amanah rakyat,” ujar Zulmaeta.
Tanggapan atas Pandangan Fraksi
Fraksi Golkar menyoroti peningkatan kualitas pendidikan guru PAUD serta pembayaran insentif guru PAUD, TPQ, dan garin. Menanggapi hal ini, Wako Zulmaeta menyebut pihaknya telah berkoordinasi dengan Kemendagri melalui rapat daring dan akan segera berkonsultasi dengan BPK untuk memastikan kepastian hukum pembayaran insentif tersebut. Jawaban ini sekaligus merespons pandangan serupa dari Fraksi Nasdem dan Fraksi PPP.
Fraksi KIR (Kebangkitan Indonesia Raya) menyoroti optimalisasi pengelolaan Pasar Padang Kaduduak. Wali kota menyampaikan bahwa sejak Juli 2025, kios-kios pasar mulai diisi dan seleksi ketat diterapkan kepada pedagang tidak aktif.
“Kami menargetkan seluruh kios ditempati permanen pada Agustus ini. Sejauh ini retribusi yang masuk mencapai Rp17,4 juta dari potensi Rp147 juta per tahun,” jelasnya.
Fraksi PKS menanggapi temuan BPK terkait honorarium tim pelaksana kegiatan yang tumpang tindih dengan tugas pokok SKPD. Pemko, kata Zulmaeta, akan menjadikan prinsip efektivitas dan efisiensi sebagai dasar dalam pembentukan tim ke depan.
Fraksi Demokrat mengapresiasi langkah cepat Pemko dalam merespon kekosongan jabatan Dirut Perumda Tirta Sago. Zulmaeta memastikan proses seleksi tengah berlangsung dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Fraksi PPP juga menyoroti kebutuhan penerangan dan keamanan di sepanjang kawasan Taman Batang Agam. Zulmaeta menyampaikan bahwa sebanyak 42 titik lampu telah dipasang dan pengamanan dilakukan secara rutin oleh Satpol PP dan Damkar. Kantor BWS juga akan dijadikan posko pengamanan pada hari libur.
Fraksi ini turut menekankan pentingnya seleksi Direktur PDAM yang profesional dan akuntabel, dan pemerintah kota menyatakan sepakat dengan pandangan tersebut.
Fraksi PAN menggarisbawahi pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam perubahan APBD. Zulmaeta menyebut bahwa Pemko Payakumbuh telah menggunakan aplikasi SIPD sejak 2019 dan tetap membuka ruang partisipasi publik, termasuk melalui Musrenbang.
Fraksi Nasdem kembali mengangkat isu peningkatan klasifikasi RSUD dr. Adnaan WD dan kekurangan tenaga spesialis. Zulmaeta menjelaskan bahwa klasifikasi rumah sakit saat ini mengikuti PP No. 28 Tahun 2024 dengan empat kategori baru: Dasar, Madya, Utama, dan Paripurna. RSUD Adnaan WD saat ini berada di klasifikasi Rumah Sakit Dasar.
“Kami memiliki 1 dokter subspesialis, 28 spesialis, 25 dokter umum, dan 4 dokter gigi. Namun, kebutuhan tenaga spesialis tetap tinggi, termasuk bedah, paru, dan neurologi,” jelasnya.
Proses rekrutmen SDM RSUD, lanjut Zulmaeta, tetap mengacu pada pedoman internal dan akan disesuaikan dengan regulasi baru terkait pengangkatan pegawai BLUD.
Menutup jawabannya, Zulmaeta menyampaikan bahwa seluruh tanggapan yang diberikan mungkin belum menjawab secara lengkap seluruh aspirasi DPRD. Namun, ia optimis bahwa dalam rapat kerja lanjutan nanti, pembahasan akan lebih komprehensif.
“Kami berharap diskusi yang konstruktif akan terus terjalin antara pemerintah dan DPRD untuk membangun Payakumbuh yang lebih baik,” pungkasnya.(rel)
