Payakumbuh,liputansumbar.com
Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh terus memperkuat transformasi layanan Posyandu melalui Rapat Koordinasi Tim Pembina Posyandu Kota Payakumbuh yang digelar di Ballroom Hotel Mangkuto, Selasa (14/04/2026). Langkah ini difokuskan pada penyusunan program kerja berbasis enam bidang Standar Pelayanan Minimal (SPM) guna meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa perencanaan program Posyandu tidak boleh hanya menjadi dokumen formalitas, melainkan komitmen nyata pemerintah kepada masyarakat.
“Kita akan susun program kerja Posyandu enam bidang SPM sebagai langkah memperluas dan meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Perencanaan bukan sekadar dokumen formalitas, tetapi merupakan janji kepada masyarakat yang harus kita wujudkan bersama,” ujar Zulmaeta.
Ia menjelaskan, Posyandu kini telah berkembang dari layanan kesehatan dasar menjadi layanan terpadu lintas sektor. Enam bidang SPM yang menjadi fokus meliputi pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan dan kawasan permukiman, ketertiban umum, serta sosial.
Menurutnya, Pemko Payakumbuh telah mengintegrasikan tematik Posyandu ke dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah sesuai arahan pemerintah pusat. Seluruh perangkat daerah pun telah memasukkan sub kegiatan bertanda “Posyandu” dalam dokumen perencanaan pembangunan, baik pada urusan SPM maupun non-SPM di berbagai bidang pemerintahan.
“Kita minta seluruh OPD memastikan program yang mendukung Posyandu telah direncanakan dan dianggarkan secara optimal dalam APBD, serta memperkuat koordinasi lintas sektor agar pembinaan berjalan lebih terarah dan berkelanjutan,” tambahnya.
Zulmaeta juga menekankan pentingnya peran kecamatan dan kelurahan dalam memperluas jangkauan layanan Posyandu, terutama bagi kelompok rentan seperti ibu hamil, bayi, balita, lansia, dan penyandang disabilitas.
Ia menilai, penguatan kapasitas kader menjadi kunci utama dalam menjalankan fungsi layanan terpadu enam bidang SPM. Untuk itu, pelatihan kader akan dilakukan secara terencana dan berkelanjutan.
“Kita juga harus membangun sistem pemantauan dan evaluasi yang terintegrasi agar capaian SPM melalui Posyandu dapat diukur dan terus ditingkatkan,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua Tim Pembina Posyandu Kota Payakumbuh, Eni Zulmaeta, menyebut Posyandu memiliki peran strategis sebagai wadah partisipasi masyarakat sekaligus mitra pemerintah kelurahan dalam pembangunan.
“Posyandu menjadi ujung tombak pelayanan masyarakat. Lembaga ini menyalurkan aspirasi warga, meningkatkan kualitas pelayanan, serta mendorong partisipasi dalam pembangunan,” katanya.
Ia menambahkan, Posyandu juga berfungsi meningkatkan kesejahteraan keluarga dan kualitas sumber daya manusia melalui pendekatan partisipatif.
Di sisi lain, Kepala Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh, Yanti, mengungkapkan bahwa regulasi terbaru melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 semakin memperkuat posisi Posyandu sebagai pusat pelayanan berbasis masyarakat yang terintegrasi dengan kebijakan daerah.
“Regulasi ini memberikan dasar hukum yang kuat dalam penyelenggaraan, pengelolaan hingga pendanaan Posyandu, termasuk penguatan peran kader,” jelasnya.
Ia juga menyebutkan, hingga tahun 2024 terdapat 171 Posyandu aktif di Payakumbuh yang telah menerapkan konsep siklus hidup. Selain itu, sebanyak 47 Puskesmas Pembantu (Pustu) dan Pos Kesehatan Kelurahan telah bertransformasi menjadi Unit Pelayanan Kesehatan Desa/Kelurahan (UPKDK).
Dinas Kesehatan, lanjutnya, akan terus melakukan pembinaan kader melalui program penilaian kader berprestasi guna meningkatkan kemampuan dasar kader Posyandu.
“Dalam pelaksanaannya masih terdapat tantangan, baik dari sisi kelembagaan, sarana prasarana, maupun kapasitas kader. Karena itu, dukungan lintas sektor sangat dibutuhkan,” pungkasnya.(ws)
