Payakumbuh,liputansumbar.com
Pemerintah Kota Payakumbuh terus memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan akuntabel sebagai upaya mempertahankan predikat Kabupaten/Kota Ber-Aksi (Berani Berantas Korupsi).
Komitmen tersebut ditunjukkan melalui pelaksanaan Monitoring Implementasi Indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI di Aula Josrizal Zain, Balai Kota Payakumbuh, Selasa (7/7/2026).
Kegiatan yang dibuka langsung oleh Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, itu merupakan bagian dari program KPK RI dalam mengevaluasi implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi pada daerah percontohan sekaligus memperkuat sinergi pencegahan korupsi di lingkungan pemerintah daerah.
Dalam sambutannya, Zulmaeta menegaskan bahwa kehadiran tim monitoring KPK menjadi momentum penting bagi Pemerintah Kota Payakumbuh untuk mengevaluasi sekaligus menyempurnakan berbagai upaya pencegahan korupsi yang telah dijalankan.
Menurutnya, predikat Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang diterima Pemerintah Kota Payakumbuh dari KPK RI pada 9 Desember 2024 bukan sekadar penghargaan, melainkan amanah yang harus dijaga melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan secara berkelanjutan.
“Pemko Payakumbuh bertekad memastikan tidak ada ruang bagi praktik pungutan liar, gratifikasi maupun bentuk penyimpangan lainnya di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh,” tegas Zulmaeta.
Ia mengatakan penguatan integritas harus diwujudkan dalam seluruh proses penyelenggaraan pemerintahan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga evaluasi pembangunan.
Sistem pemerintahan yang transparan dan akuntabel, menurutnya, menjadi fondasi utama dalam menghadirkan pelayanan publik yang berkualitas sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Sebagai bentuk komitmen tersebut, Pemerintah Kota Payakumbuh terus meningkatkan kualitas pelayanan melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) agar masyarakat memperoleh layanan yang lebih cepat, mudah, dan transparan sehingga mampu meminimalkan potensi penyimpangan.
Di bidang pengawasan, Inspektorat Daerah juga terus mengoptimalkan fungsi audit, pemeriksaan khusus, investigasi hingga probity audit terhadap berbagai program strategis pemerintah daerah.
Selain itu, pemerintah memperkuat keterlibatan masyarakat dalam upaya pencegahan korupsi melalui Posko Saber Pungli, Unit Pengendalian Gratifikasi (UPG), Whistle Blower System (WBS), SP4N-LAPOR!, serta berbagai kanal pengaduan yang tersedia di seluruh perangkat daerah.
“Sebagai Kota Ber-Aksi, mari kita jadikan monitoring ini sebagai momentum untuk terus memperkuat integritas, menutup setiap celah penyimpangan, dan mewujudkan pemerintahan yang bersih serta berpihak kepada kepentingan masyarakat,” ujar Zulmaeta.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh Rida Ananda memaparkan capaian implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi yang menjadi bahan evaluasi tim monitoring KPK RI.
Ia menegaskan bahwa penghargaan sebagai Kabupaten/Kota Percontohan Antikorupsi merupakan tanggung jawab besar yang harus dipertahankan melalui peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan.
“Penghargaan ini bukan sekadar prestasi, tetapi amanah yang harus kita jaga bersama. Apa yang menjadi tugas dan kepercayaan yang diberikan kepada Pemerintah Kota Payakumbuh harus kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab agar predikat ini dapat terus dipertahankan,” kata Rida.
Rida menjelaskan implementasi indikator Kabupaten/Kota Ber-Aksi disusun dalam enam aspek penilaian, yakni pencapaian pemerintah daerah, penguatan fungsi pengawasan, kepatuhan dan inovasi pelayanan publik, internalisasi budaya kerja dan nilai-nilai antikorupsi, pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan korupsi, serta pelestarian budaya dan kearifan lokal yang mengandung nilai antikorupsi.
Ia juga mengungkapkan bahwa berdasarkan Survei Penilaian Integritas (SPI) Tahun 2025, Pemerintah Kota Payakumbuh memperoleh skor 76,55, melampaui rata-rata nasional yang berada pada angka 73,32.
Capaian tersebut menjadi dasar penyusunan lima area rencana tindak lanjut yang akan difokuskan untuk memperkuat sistem pencegahan korupsi sekaligus meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan di Kota Payakumbuh.
Kegiatan monitoring turut dihadiri Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman, para Asisten, Staf Ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian, Direktur RSUD Adnaan WD, serta Direktur Perumda Air Minum Tirta Sago Kota Payakumbuh.
Melalui penguatan tata kelola pemerintahan dan sistem pencegahan korupsi yang berkelanjutan, Pemerintah Kota Payakumbuh berharap masyarakat dapat menikmati pelayanan publik yang semakin cepat, transparan, akuntabel, serta bebas dari praktik penyimpangan.
Partisipasi aktif masyarakat melalui berbagai kanal pengaduan juga diharapkan menjadi kekuatan bersama dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berintegritas, dan melayani.(ws)
