Payakumbuh,liputansumbar.com
Pemerintah Kota Payakumbuh menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti seluruh pandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap Nota Keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2026.
Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menyampaikan bahwa seluruh masukan dari fraksi merupakan bagian penting dalam proses penyusunan anggaran yang transparan dan berpihak pada kepentingan masyarakat.
“Kami menghargai seluruh pandangan dan masukan dari fraksi-fraksi DPRD. Semua akan kami pelajari secara cermat dan dijawab secara resmi pada rapat paripurna berikutnya,” ujar Wawako Elzadaswarman saat rapat di Gedung DPRD Payakumbuh, Selasa (11/11/2025).
Ia menekankan, kolaborasi antara eksekutif dan legislatif menjadi kunci dalam menjaga kualitas perencanaan pembangunan, terutama di tengah kondisi fiskal nasional yang menantang dan keterbatasan ruang fiskal daerah.
“Kami berharap pembahasan RAPBD 2026 berjalan lancar dan tetap mengedepankan kolaborasi serta prinsip efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas,” tambahnya.
Sebelumnya, tujuh fraksi DPRD Kota Payakumbuh telah menyampaikan pandangan umum terhadap Nota Keuangan RAPBD 2026 dalam rapat paripurna yang dipimpin oleh Ketua DPRD Wirman Putra.
Berbagai isu strategis menjadi perhatian masing-masing fraksi.
Fraksi Golkar menilai pelaksanaan Car Free Day perlu dievaluasi dan mengusulkan agar lokasinya dipindahkan ke Jalan Soekarno–Hatta.
Fraksi NasDem menyoroti ketidakteraturan pungutan retribusi di Pasar Ibuh, yang dinilai perlu pembenahan sistem dan pengawasan.
Fraksi PKS menekankan pentingnya penanganan kenakalan remaja serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di kalangan pelajar.
Fraksi Demokrat meminta Pemko untuk menjaga kualitas layanan publik, terutama dalam pelayanan BPJS Kesehatan.
Fraksi PAN memberikan dukungan terhadap langkah pemerintah melakukan digitalisasi pajak dan retribusi guna meningkatkan efektivitas pendapatan daerah.
Sementara Fraksi PPP mendorong efisiensi anggaran melalui lelang kendaraan dinas dan percepatan pembayaran insentif bagi RT/RW serta guru TPA.
Menanggapi beragam pandangan tersebut, Elzadaswarman menegaskan bahwa Pemko Payakumbuh akan melakukan kajian mendalam terhadap seluruh masukan yang disampaikan, sebagai wujud komitmen untuk menghadirkan kebijakan anggaran yang aspiratif dan responsif terhadap kebutuhan warga.
“Masukan dari DPRD sangat berharga. Ini bagian dari proses demokrasi yang sehat untuk memastikan setiap kebijakan berpihak kepada masyarakat,” pungkasnya.(ws)
