Payakumbuh,liputansumbar.com
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan percepatan penyelesaian persoalan layanan dasar masyarakat sebagai prioritas utama pemerintah daerah. Hal itu disampaikannya dalam dialog kinerja penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) dan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 bersama seluruh kepala OPD di lingkungan Pemerintah Kota Payakumbuh, yang digelar di Aula Josrizal Zain, Senin (06/04/2026).
Di hadapan Wakil Wali Kota Elzadaswarman, Sekretaris Daerah Rida Ananda, serta jajaran kepala OPD, Zulmaeta secara tegas menyoroti persoalan sampah yang masih menjadi keluhan masyarakat.
“Masalah sampah harus segera selesai. Jangan ada lagi keluhan masyarakat. Sebelum masyarakat beraktivitas, sampah harus sudah terangkut semua,” tegasnya.
Selain persoalan kebersihan, Zulmaeta juga menyoroti kondisi infrastruktur yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat seperti jalan, irigasi, dan drainase. Ia menekankan pemerintah daerah harus bergerak cepat tanpa menunggu laporan atau keluhan dari warga.
“Jangan sampai ada keluhan soal jalan berlubang. Kita akan cek langsung ke lapangan. Kenyamanan masyarakat adalah prioritas utama, termasuk percepatan penanganan irigasi dan drainase,” ujarnya.
Menurutnya, pendekatan pelayanan publik harus bersifat proaktif. Seluruh perangkat daerah diminta bertindak lebih cepat sebelum keluhan masyarakat muncul sehingga tingkat kepuasan publik dapat terus dijaga.
Di sektor perumahan, Zulmaeta juga menegaskan komitmen pemerintah kota untuk meningkatkan kualitas hunian masyarakat. Ia menargetkan selama masa kepemimpinannya tidak ada lagi rumah tidak layak huni di Kota Payakumbuh.
Sementara di sektor perdagangan, Pemko Payakumbuh mendorong percepatan pembangunan pasar. Tahun ini pemerintah akan membangun Pasar Tradisional Ibuh Barat, sekaligus segera melakukan pembongkaran Pasar Blok Barat guna mempercepat proses pembangunan kawasan perdagangan tersebut.
Ia juga meminta para pedagang memanfaatkan lokasi penampungan sementara yang telah disediakan oleh pemerintah kota.
Dalam aspek manajemen kinerja, Zulmaeta menekankan pentingnya evaluasi berkala agar target kerja tidak menumpuk pada akhir tahun anggaran.
“Target harus dievaluasi dari waktu ke waktu, jangan menunggu akhir tahun. Kita ingin hasil yang maksimal melalui proses yang terukur,” katanya.
Ia juga mendorong aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Pemko Payakumbuh untuk bekerja dengan inovasi dan kreativitas. Menurutnya, ASN merupakan motor penggerak utama pembangunan daerah.
“ASN ini ibarat mesin. Kalau mesinnya tidak berjalan baik, tujuan organisasi tidak akan tercapai. Karena itu, kita butuh komitmen, inovasi, dan kolaborasi untuk kemajuan Payakumbuh,” ujarnya.
Zulmaeta juga membuka ruang bagi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) untuk menyampaikan ide dan gagasan. Ia memastikan setiap ide yang sesuai dengan regulasi akan ditindaklanjuti oleh pemerintah kota.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, menekankan pentingnya koordinasi dan sinkronisasi antarperangkat daerah dalam menjalankan program pembangunan.
“Kita tidak bisa bekerja sendiri. Mari kita bekerja sama, catat yang dikerjakan dan kerjakan yang dicatat. Tanpa sinkronisasi, tidak akan ada kesepakatan dari apa yang kita rencanakan,” katanya.
Ia juga mengingatkan seluruh OPD agar mampu membaca kondisi yang berkembang dan tetap mengedepankan kepentingan masyarakat dalam setiap kebijakan yang diambil.
Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, menjelaskan dialog kinerja tersebut diikuti oleh 31 kepala perangkat daerah yang terdiri dari kepala dinas, badan, kantor, serta camat di lingkungan Pemko Payakumbuh.
Menurutnya, kegiatan ini merupakan bagian dari siklus pengelolaan kinerja ASN yang mencakup perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, hingga tindak lanjut kinerja.
Ia menambahkan evaluasi kinerja Triwulan I Tahun 2026 harus diselesaikan paling lambat 15 April 2026 sesuai dengan edaran wali kota.
Seluruh kepala OPD sebelumnya telah menyusun SKP pada Januari 2026 dengan mengacu pada rencana strategis, rencana kerja, serta perjanjian kinerja perangkat daerah.
“Dialog kinerja ini menjadi landasan untuk menyelaraskan ekspektasi pimpinan dengan kinerja perangkat daerah, sekaligus mengevaluasi capaian triwulan pertama,” kata Rida.
Ia menambahkan forum tersebut juga menjadi ruang bagi kepala OPD untuk memaparkan capaian kinerja, kebutuhan sumber daya, serta berbagai kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program.
“Hasil dialog akan dihimpun sebagai bahan perbaikan SKP dan peningkatan kinerja ke depan,” pungkasnya.(ws)
