Limapuluh Kota,liputansumbar
Kasus dugaan pelanggaran etik yang menyeret seorang anggota DPRD Kabupaten Limapuluh Kota dari Fraksi Partai Gerindra terus berlanjut. Badan Kehormatan (BK) DPRD memastikan akan menggelar sidang verifikasi administrasi pada Senin, 1/9- 2025.
Kasus ini bermula dari laporan masyarakat terkait penggerebekan seorang anggota dewan di rumah seorang perempuan yang disebut-sebut berstatus janda dan merupakan ASN di Sekretariat DPRD Limapuluh Kota. Peristiwa itu sempat ramai diperbincangkan publik beberapa waktu lalu.
Wakil Ketua Badan Kehormatan DPRD Limapuluh Kota, Mulyadi dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), menyatakan bahwa pihaknya akan mendalami kasus ini sesuai prosedur.
“BK sudah menerima laporan resmi dari masyarakat. Saat ini masuk pada tahap verifikasi administrasi. Sidang akan menghadirkan pelapor, terlapor, serta saksi-saksi. Semuanya akan dimintai keterangan, termasuk klarifikasi langsung,” ujar Mulyadi, Minggu (31/8/2025).
Menurutnya, proses ini merupakan bagian dari mekanisme etik dewan. Jika terbukti melanggar, maka BK akan memberikan rekomendasi sanksi sesuai tata tertib dan kode etik DPRD dan bisa berdampak kepada PAW kepada yang bersangkutan jika terbukti bersalah.
Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan pejabat publik sekaligus ASN di lembaga legislatif daerah. Publik pun menunggu hasil sidang BK sebagai langkah penegakan integritas wakil rakyat.(ws)
