Masyarakat Apatis terhadap Politik: Demokrasi yang Terancam oleh Praktik Transaksional

- Jurnalis

Senin, 20 Januari 2025 - 11:06 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Masyarakat Apatis terhadap Politik: Demokrasi yang Terancam oleh Praktik Transaksional

Penulis : Wandi syamsir

Apatisme masyarakat terhadap politik semakin menjadi fenomena yang meresahkan. Saat ini, banyak masyarakat yang memilih untuk tidak peduli pada proses politik, terutama dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada) dan pemilihan legislatif (Pileg). Mereka menganggap bahwa politik tidak lagi relevan dengan kehidupan sehari-hari dan lebih memilih untuk bersikap pragmatis, seperti menerima uang dari kandidat tanpa mempertimbangkan visi dan misi mereka. Fenomena ini tidak hanya mencerminkan hilangnya kepercayaan terhadap demokrasi, tetapi juga menunjukkan betapa dalamnya krisis moral dalam sistem politik kita.

Demokrasi yang Kehilangan Esensinya

Demokrasi seharusnya menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan bersama, tempat rakyat dapat menentukan arah pembangunan melalui pemimpin yang mereka pilih secara sadar dan bertanggung jawab. Namun, praktik politik transaksional telah merusak nilai-nilai ini. Suara rakyat yang semestinya menjadi kekuatan dalam demokrasi berubah menjadi komoditas yang diperjualbelikan.

Ketika suara pemilih dapat dibeli dengan uang atau bantuan materi, proses demokrasi menjadi sekadar formalitas. Pemimpin yang terpilih pun lebih fokus pada kepentingan kelompok tertentu, terutama para penyandang dana kampanye, dibandingkan dengan memperjuangkan kepentingan masyarakat luas. Akibatnya, kebijakan yang dihasilkan cenderung tidak inklusif dan hanya menguntungkan segelintir orang.

Baca Juga :  Menata Ulang Sistem Pemilu: Mewujudkan Pemilu yang Lebih Baik di Indonesia

Akar Masalah

Apatisme masyarakat terhadap politik bukanlah tanpa sebab. Beberapa faktor yang mendorong kondisi ini meliputi:

Praktik Politik Uang
Banyak politisi yang lebih mengandalkan uang daripada gagasan untuk memenangkan pemilu. Hal ini menciptakan pola pikir pragmatis di kalangan masyarakat bahwa suara mereka hanya bernilai jika ada imbalan langsung.

Kekecewaan terhadap Pemimpin
Masyarakat sering merasa dikhianati oleh pemimpin yang tidak menepati janji kampanye. Hal ini membuat mereka skeptis terhadap proses politik secara keseluruhan.

Kurangnya Pendidikan Politik
Rendahnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya partisipasi politik menyebabkan mereka tidak melihat dampak jangka panjang dari pilihan mereka dalam pemilu.

Dominasi Oligarki
Sistem politik yang didominasi oleh oligarki dan cukong-cukong ekonomi membuat masyarakat merasa tidak memiliki kendali atas hasil pemilu.

Dampak Apatisme terhadap Demokrasi

Jika apatisme masyarakat terhadap politik terus berlangsung, dampaknya akan sangat merugikan:

Pemimpin Berkualitas Rendah: Kandidat yang terpilih sering kali bukan yang terbaik, tetapi yang memiliki modal besar untuk membeli suara.

Kebijakan yang Tidak Pro-Rakyat: Pemerintahan yang dihasilkan dari praktik transaksional cenderung tidak fokus pada kebutuhan masyarakat.

Erosi Kepercayaan Publik: Ketidakpercayaan terhadap politik dapat mengancam stabilitas demokrasi dalam jangka panjang.

Baca Juga :  Pengaruh Politik Uang terhadap Standar Biaya Politik yang Tinggi dan Implikasinya bagi Kepemimpinan Masa Depan

Mengembalikan Kepercayaan pada Demokrasi

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan langkah-langkah konkret dari berbagai pihak:

Pendidikan Politik
Masyarakat harus diberikan pemahaman bahwa suara mereka adalah kunci untuk perubahan. Pendidikan politik dapat dilakukan melalui kampanye publik, diskusi, atau program di sekolah dan komunitas.

Penegakan Hukum
Praktik politik uang harus diberantas dengan penegakan hukum yang tegas. Pelaku politik transaksional harus diberikan sanksi berat untuk memberikan efek jera.

Transparansi dalam Proses Pemilu
Seluruh proses pemilu harus dilakukan secara transparan dan diawasi dengan ketat untuk memastikan keadilan.

Pemberdayaan Ekonomi
Dengan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, ketergantungan mereka pada bantuan materi dari politisi dapat dikurangi.

Masyarakat memiliki peran penting dalam menjaga kelangsungan demokrasi. Dengan menolak praktik politik transaksional dan memilih berdasarkan kualitas kandidat, masyarakat dapat membantu menciptakan pemerintahan yang lebih baik. Jika apatisme dan praktik transaksional dibiarkan, masa depan demokrasi akan semakin suram, dan kesejahteraan rakyat hanya akan menjadi janji kosong.

Saatnya kita bersama mengembalikan esensi demokrasi sebagai alat untuk mencapai kesejahteraan bersama. Masa depan bangsa ini ada di tangan kita semua. Akankah kita tetap diam, atau mulai bergerak untuk perubahan? Jawabannya ada pada tindakan kita sendiri.

Berita Terkait

Cost Politik dan Money Politik: Antara Polemik, Pembiaran, dan Legitimasi yang Keliru
Ketika Pilkada Jadi Ladang Kepentingan: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?
Politisi Bernyanyi di Tengah Kekalahan: Ironi Demokrasi yang Memancing Tawa
Politik Uang: Cerminan Krisis Demokrasi dan Apatisme Masyarakat
Pengaruh Politik Uang terhadap Standar Biaya Politik yang Tinggi dan Implikasinya bagi Kepemimpinan Masa Depan
Menata Ulang Sistem Pemilu: Mewujudkan Pemilu yang Lebih Baik di Indonesia
Menata Ulang Sistem Pemilu: Mewujudkan Pemilu yang Lebih Baik di Indonesia
Berita ini 939 kali dibaca

Berita Terkait

Senin, 20 Januari 2025 - 11:26 WIB

Ketika Pilkada Jadi Ladang Kepentingan: Siapa yang Sebenarnya Diuntungkan?

Senin, 20 Januari 2025 - 11:22 WIB

Politisi Bernyanyi di Tengah Kekalahan: Ironi Demokrasi yang Memancing Tawa

Senin, 20 Januari 2025 - 11:13 WIB

Politik Uang: Cerminan Krisis Demokrasi dan Apatisme Masyarakat

Senin, 20 Januari 2025 - 11:06 WIB

Masyarakat Apatis terhadap Politik: Demokrasi yang Terancam oleh Praktik Transaksional

Senin, 20 Januari 2025 - 10:47 WIB

Pengaruh Politik Uang terhadap Standar Biaya Politik yang Tinggi dan Implikasinya bagi Kepemimpinan Masa Depan

Berita Terbaru