OPINI REDAKSI, liputansumbar.com
Sudah hampir 2 tahun masa kerja anggota DPRD Kota Payakumbuh berjalan, namun publik masih bertanya-tanya: apa sebenarnya capaian konkret para wakil rakyat itu untuk kota yang mereka wakili?
Hingga kini, denyut kinerja legislatif terasa samar. Aktivitas anggota dewan lebih sering terlihat dalam balutan agenda resmi — kunjungan kerja ke luar daerah, pembahasan anggaran yang tertutup, hingga acara seremonial yang berulang tanpa substansi. Sementara persoalan rakyat di akar rumput — dari infrastruktur, pengangguran, hingga penataan kota — tetap berjalan di tempat.
Padahal, fungsi DPRD bukan sekadar hadir di rapat paripurna dan mengesahkan anggaran. DPRD adalah representasi rakyat, pengawas jalannya pemerintahan, serta penggagas kebijakan yang berpihak pada kepentingan masyarakat. Namun di Payakumbuh, fungsi itu seolah mengecil di bawah bayang-bayang rutinitas birokratis.
Bukan rahasia lagi, sebagian anggota dewan menjadikan kunker sebagai simbol kerja — padahal, publik tahu hasilnya sering tak berbanding lurus dengan biaya dan waktu yang dihabiskan. Masyarakat semakin kritis; mereka menuntut transparansi, bukan laporan manis yang dibacakan di forum resmi.
Lebih ironis lagi, DPRD belum tampak agresif dalam menggagas Peraturan Daerah (Perda) yang menjawab kebutuhan lokal. Kota ini membutuhkan kebijakan berani: soal tata kelola UMKM, Infrastruktur, hingga penguatan ekonomi kreatif. Namun yang terdengar justru riuh rendah acara seremonial, bukan perdebatan ide di ruang sidang.
Redaksi menilai, kondisi ini menjadi alarm bagi lembaga legislatif. Rakyat tidak menunggu seremoni peresmian, melainkan kerja nyata dan keberanian politik untuk memperjuangkan kepentingan warga Payakumbuh.
DPRD perlu kembali ke jati dirinya: lembaga representatif, bukan simbol formalitas pemerintahan. Mereka harus turun ke lapangan, mendengar keluh kesah rakyat, dan menyuarakannya di forum resmi. Sebab tanpa itu, kursi empuk di gedung dewan hanyalah tempat nyaman tanpa makna perjuangan.
Kini publik menagih bukti. Tahun 2026 sudah di depan mata, dan waktu tak akan lama lagi sebelum rakyat menilai siapa yang benar-benar bekerja — dan siapa yang hanya hadir di foto kegiatan.(ws)
