Payakumbuh, liputansumbar– Tingkat partisipasi masyarakat Kota Payakumbuh dalam Pilkada 2024 mengalami penurunan signifikan dibandingkan Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) sebelumnya. Dari total Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 104.308 orang, hanya 61.431 pemilih atau sekitar 60% yang menggunakan hak pilih mereka. Angka ini turun 20% dibandingkan partisipasi pada Pileg, yang mencapai 80%.
Penurunan ini menuai kritik tajam dari masyarakat. Herman, salah satu warga Kota Payakumbuh, menyoroti kinerja Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Payakumbuh yang dinilainya kurang optimal dalam mensosialisasikan pentingnya pemilu.
“KPU harus dievaluasi, bukan hanya soal administrasi dan teknis pelaksanaan pemilu, tetapi juga bagaimana mereka mensosialisasikan pentingnya hak pilih kepada masyarakat. Ini terbukti dari rendahnya tingkat kehadiran masyarakat di TPS pada Pilkada kali ini. KPU gagal mengajak masyarakat ke TPS, sementara anggaran yang dikucurkan pemerintah begitu besar,” ujar Herman.
Kritik ini juga memperhatikan besarnya anggaran yang telah dialokasikan untuk penyelenggaraan Pilkada 2024. Pemerintah Kota Payakumbuh mengucurkan Rp13,8 miliar untuk KPU dan Rp5,2 miliar untuk Bawaslu,Dana hibah dari APBD Pemerintah kota Payakumbuh yang semuanya dikelola melalui DPA Kantor Kesbangpol. Alokasi anggaran ini dipenuhi secara bertahap, yaitu 40% dari APBD Perubahan 2023 dan 60% dari APBD 2024.
Penurunan partisipasi masyarakat memicu diskusi di berbagai kalangan. Pengamat politik dan warga menduga beberapa faktor berkontribusi terhadap fenomena ini, seperti kurangnya sosialisasi efektif, kejenuhan masyarakat terhadap politik lokal, rendahnya kepercayaan publik.
Ketua KPU Kota Payakumbuh Wizri yasir, saat dimintai keterangan,mengakui bahwa partisipasi masyarakat yang rendah menjadi perhatian serius. “Kami telah melakukan sosialisasi di berbagai sektor,namun tingkat partisipasi masyarakat begitu rendah, kami akan melakukan evaluasi menyeluruh terkait strategi sosialisasi dan pendekatan kami. Ke depan, kami berkomitmen untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi minimal di 80% ,”ungkap wizri.
Tokoh masyarakat dan warga berharap KPU segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kepercayaan dan minat warga terhadap pemilu. Mereka menekankan pentingnya inovasi dalam pendekatan edukasi politik agar masyarakat lebih memahami dampak dari partisipasi mereka dalam pemilihan umum.
Dengan alokasi anggaran yang besar, publik menantikan transparansi dan efektivitas penggunaan dana, serta peningkatan strategi KPU dalam menarik minat pemilih, terutama menjelang Pilkada mendatang.(ws)
