Payakumbuh,liputansumbar.com
Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Payakumbuh Rida Ananda mewakili Wali Kota Zulmaeta menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Payakumbuh Timur Tahun Perencanaan 2027 yang digelar di Aula Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) Kota Payakumbuh, Kelurahan Padang Alai Bodi, Kamis (5/2/2026).
Dalam sambutannya, Rida menegaskan Musrenbang merupakan forum strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara berjenjang dan partisipatif, mulai dari tingkat RT/RW hingga kelurahan dan kecamatan.
“Musrenbang menjadi wadah strategis untuk menyerap aspirasi masyarakat secara berjenjang dan partisipatif, mulai dari tingkat RT/RW hingga kelurahan,” kata Rida.
Ia menjelaskan, Musrenbang kelurahan di sembilan kelurahan se-Kecamatan Payakumbuh Timur telah dilaksanakan pada 6–22 Januari 2026 sebagai tahapan awal penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Payakumbuh Tahun 2027.
“Pemerintah daerah mengapresiasi lurah, fasilitator perencana kelurahan, serta seluruh unsur masyarakat yang aktif mengawal proses perencanaan berbasis bottom-up,” ujarnya.
Rida menekankan bahwa Pemerintah Kota (Pemko) Payakumbuh berkomitmen memastikan program pembangunan tahun 2027 benar-benar menjawab kebutuhan riil masyarakat. Namun demikian, ia mengingatkan bahwa keterbatasan kemampuan keuangan daerah menuntut selektivitas dalam penentuan program prioritas.
“Kebutuhan pembangunan sangat tinggi, sementara kemampuan keuangan daerah terbatas. Karena itu, program prioritas harus dipilih secara selektif,” tegasnya.
Ia juga mengingatkan agar penggunaan anggaran daerah dilaksanakan secara efisien, efektif, transparan, dan akuntabel, serta selaras dengan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.
“Musrenbang 2027 merupakan tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 yang telah diselaraskan dengan RPJPD 2025–2045 serta prioritas pembangunan nasional dan provinsi,” kata Rida.
Pada kesempatan tersebut, Rida memaparkan sejumlah indikator makro pembangunan daerah. Ia menyebut pertumbuhan ekonomi Kota Payakumbuh pada 2024 tercatat sebesar 4,53 persen.
Sementara itu, angka kemiskinan pada 2025 mengalami penurunan menjadi 4,95 persen dari 5,19 persen pada 2024 dan berada di bawah rata-rata provinsi.
Namun demikian, Rida juga mengungkapkan sejumlah persoalan yang masih dihadapi Kecamatan Payakumbuh Timur. Di antaranya terdapat 740 kepala keluarga (KK) pada desil 1, 54 balita stunting, 801 keluarga berisiko stunting, 12 KK belum memiliki akses air minum layak, serta 53 KK belum memiliki jamban sehat.
“Data ini harus segera diintervensi oleh perangkat daerah teknis sesuai kewenangan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Musrenbang kecamatan telah terintegrasi dengan rembug stunting. Meski demikian, prevalensi stunting Kota Payakumbuh pada 2024 masih berada pada angka 16,4 persen sehingga membutuhkan kerja kolaboratif lintas sektor.
Selain isu sosial, Pemko Payakumbuh juga mendorong pengembangan UMKM, optimalisasi potensi pertanian, peningkatan kualitas layanan publik melalui Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN), serta partisipasi aktif masyarakat dalam pengelolaan sampah.
“Kami mengajak masyarakat untuk memilah sampah, mengolah kompos, dan membangun budaya hidup minim sampah,” kata Rida.
Ia juga menegaskan komitmen pemerintah daerah untuk terus mengupayakan pembangunan kembali pusat pertokoan Payakumbuh yang terdampak kebakaran guna memperkuat pergerakan ekonomi daerah.
Dalam forum tersebut, Wakil Ketua DPRD Kota Payakumbuh Hurisna Jamhur turut menyampaikan sejumlah aspirasi prioritas masyarakat yang dihimpun melalui Musrenbang kelurahan dan kegiatan reses anggota DPRD.
“Aspirasi prioritas masyarakat antara lain normalisasi Sungai Batang Agam dan Batang Sikali guna mencegah banjir dan melindungi lahan pertanian,” ujar Hurisna.
Selain itu, ia juga menyoroti kebutuhan pembangunan kantor Camat Payakumbuh Timur yang lebih representatif untuk mendukung peningkatan kualitas pelayanan publik.
“Kami mendorong pengadaan lahan dan pembangunan kantor camat yang representatif agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal,” katanya.
Hurisna turut mengapresiasi langkah Pemko Payakumbuh yang telah mengalokasikan honorarium bagi lembaga kemasyarakatan kelurahan melalui APBD, seperti LPM, PKK, RW, dan RT.
Namun demikian, ia mengingatkan agar seluruh usulan program benar-benar diprioritaskan pada kegiatan yang berdampak luas bagi masyarakat, terutama di tengah adanya pengurangan transfer ke daerah.
“Di tengah pengurangan transfer ke daerah, kami mendorong agar setiap usulan benar-benar diprioritaskan pada program yang berdampak luas dan menghindari pemborosan anggaran,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Payakumbuh Timur Yopie Kurniawan mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat kolaborasi dalam pembangunan wilayah.
“Kami terbuka terhadap kritik dan masukan. Mari kita jaga komunikasi dan bekerja sama agar Payakumbuh Timur semakin baik,” pungkasnya.(ws)
