Padang,liputansumbar.com
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menyampaikan komitmen kuat Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mengimplementasikan Standar Pelayanan Minimal (SPM) secara optimal. Hal itu ia tegaskan saat menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintah Provinsi Sumatera Barat di Auditorium Istana Gubernur Sumbar, Selasa (5/8/2025), yang diikuti seluruh kepala daerah se-Sumbar.
Rakor yang mengusung tema “Penerapan Standar Pelayanan Minimal” merupakan tindak lanjut Permendagri Nomor 59 Tahun 2021, bertujuan mengevaluasi pencapaian, menelaah strategi, serta merumuskan solusi atas hambatan daerah dalam memenuhi enam urusan wajib pelayanan dasar.
Realisasi Anggaran SPM Payakumbuh: Fokus pada Urusan Sosial
Dalam pemaparannya, Zulmaeta menjelaskan bahwa hingga Triwulan II 2025, realisasi anggaran SPM di Payakumbuh terbagi pada sejumlah sektor:
Urusan Sosial: 44,4%
Trantibumlinmas: 39%
Pendidikan: 29,83%
Kesehatan: 16,17%
Perumahan dan Permukiman: 7,96%
Pekerjaan Umum & Penataan Ruang: 4,25%
“Angka-angka ini mencerminkan upaya nyata kami dalam memenuhi standar layanan dasar bagi masyarakat. Namun tentu saja, masih ada tantangan besar yang harus segera ditangani bersama,” tegasnya.
Tantangan: Non-ASN, Vaksinasi, Infrastruktur hingga Keterbatasan Lahan
Zulmaeta menjabarkan sejumlah tantangan strategis, di antaranya:
Larangan pembayaran honor non-ASN, menyebabkan 671 guru non-ASN belum menerima insentif sejak April 2025.
Rendahnya partisipasi imunisasi dan deteksi penyakit akibat persepsi negatif terhadap vaksin.
Jaringan perpipaan tua dan minimnya debit air baku di sektor pekerjaan umum.
Ketiadaan lahan relokasi menghambat program rumah layak huni pascabencana.
Kebutuhan peningkatan sarana dan SDM Trantibumlinmas, termasuk revisi Kajian Risiko Bencana (KRB) untuk mencakup likuefaksi dan tanah bergerak.
Masalah sosial, seperti banyaknya orang terlantar dari luar daerah dan terbatasnya kapasitas rehabilitasi sosial ABISEKA.
Langkah Lanjutan: Perwako dan Penetapan Target SPM
Pemko Payakumbuh telah menyusun draft Perwako tentang Rencana Aksi SPM dan kini dalam proses fasilitasi oleh Kanwil Kemenkumham Sumbar. Selain itu, SK penetapan dan perubahan target SPM 2025 sedang dalam proses dan ditargetkan selesai September 2025.
Turut hadir mendampingi Wali Kota dalam forum ini antara lain Sekda Rida Ananda, serta kepala BKD, Bappeda, dan pejabat OPD terkait lainnya.
“Dengan sinergi antar-OPD dan dukungan penuh dari Pemprov, saya yakin Payakumbuh mampu menembus berbagai tantangan dan memastikan layanan dasar masyarakat terpenuhi secara layak dan berkelanjutan,” pungkas Zulmaeta.(rel)
