Payakumbuh,liputansumbar.com
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa pengelolaan risiko harus menjadi fondasi utama dalam setiap perencanaan pembangunan daerah. Menurutnya, keberhasilan sebuah visi besar tidak hanya ditentukan oleh hasil akhir, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah dalam mengantisipasi serta mengelola potensi hambatan secara terukur.
Hal tersebut disampaikan Wako Zulmaeta saat membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah Tahun 2025–2029, yang digelar di Aula Ngalau Indah, Balai Kota Payakumbuh, Rabu (5/11/2025).
“Risiko adalah bagian dari perjalanan pembangunan. Ia bukan untuk dihindari, tetapi harus kita kenali, kita analisis, dan kita kelola secara efektif,” ujar Zulmaeta dalam sambutannya.
Dengan memahami risiko secara cermat, lanjutnya, pemerintah tidak hanya dapat meminimalisir potensi ancaman, tetapi juga mengoptimalkan peluang yang ada. Ia menilai, sebagai kota kecil dengan potensi besar, Payakumbuh perlu membangun dengan penuh perhitungan dan kesiapan menghadapi tantangan.
“Semangat dan niat baik saja tidak cukup jika kita tidak memiliki sistem yang kuat dalam mengenali dan mengelola risiko kebijakan,” tambahnya.
Bimtek ini menjadi langkah strategis dalam mendukung implementasi RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029, sekaligus memperkuat penerapan Peraturan Wali Kota Payakumbuh Nomor 11 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Risiko Pemerintah Daerah.
Zulmaeta juga menekankan pentingnya kesadaran dan peran aktif aparatur sipil negara (ASN) dalam mengintegrasikan prinsip manajemen risiko ke dalam setiap program dan kebijakan.
“Sebagai ASN, kita memiliki tanggung jawab besar untuk memastikan setiap kebijakan benar-benar membawa manfaat bagi masyarakat. Mari jadikan pengelolaan risiko sebagai bagian tak terpisahkan dari proses pembangunan,” tegasnya.
Kegiatan tersebut menghadirkan Rizal, Koordinator Pengawasan Kelompok Jabatan Fungsional Auditor BPKP Perwakilan Sumatera Barat, sebagai narasumber. Dalam paparannya, Rizal menyebut bahwa pengelolaan risiko merupakan elemen penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Menurutnya, pemerintahan yang efektif bukan berarti bebas dari risiko, melainkan mampu mengenali dan mengelolanya secara bijak.
“Manajemen pemerintahan yang baik bukanlah yang takut risiko, tetapi yang mampu memikirkan dan memilih risiko mana yang terbaik untuk dihadapi,” jelas Rizal.
Ia mencontohkan isu pengentasan kemiskinan sebagai bentuk nyata pengelolaan risiko lintas sektor. Keberhasilan Sumatera Barat menjaga angka kemiskinan di bawah rata-rata nasional, katanya, adalah bukti pentingnya kolaborasi antarinstansi dalam mengidentifikasi serta mengendalikan hambatan pembangunan.
“Menurunkan angka kemiskinan adalah contoh konkret pengelolaan risiko yang berhasil. Minimal capaian ini harus terus kita pertahankan,” ujarnya.
Rizal menutup paparannya dengan menekankan bahwa keberhasilan pengelolaan risiko tidak hanya ditentukan oleh regulasi dan sistem, tetapi juga oleh komitmen seluruh elemen pemerintah untuk terus belajar, beradaptasi, serta memperkuat budaya kerja yang transparan dan akuntabel.
“Manajemen risiko bukan sekadar kewajiban administratif, tetapi budaya berpikir dalam setiap langkah pemerintahan. Kalau budaya ini tumbuh, maka Payakumbuh akan mampu menghadapi masa depan dengan lebih tangguh dan terukur,” pungkasnya.(ws)
