Padang Pariaman,liputansumbar.com
Wali Kota Payakumbuh Zulmaeta melalui Wakil Wali Kota Elzadaswarman menegaskan komitmen Pemerintah Kota Payakumbuh dalam mendukung percepatan terwujudnya Sumatera Barat Bebas Sampah 2029 melalui pengurangan sampah dari sumber serta penyusunan roadmap pengelolaan sampah yang terintegrasi.
Komitmen tersebut disampaikan Elzadaswarman saat menghadiri Rapat Koordinasi Permasalahan Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, dan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) se-Sumatera Barat yang dipimpin Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat di Padang Pariaman, Selasa (14/7/2026).
Rapat koordinasi yang dihadiri Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi, para bupati dan wali kota, serta kepala dinas lingkungan hidup se-Sumatera Barat itu membahas penyusunan roadmap pengelolaan sampah sebagai pedoman percepatan penyelesaian persoalan persampahan di daerah sekaligus mendukung target nasional pengelolaan sampah.
“Pemko Payakumbuh mendukung penuh penyusunan roadmap pengelolaan sampah Sumatera Barat. Penanganan sampah harus dilakukan secara terpadu melalui kolaborasi pemerintah pusat, pemerintah daerah, dunia usaha, dan masyarakat agar target Sumbar Bebas Sampah 2029 dapat diwujudkan,” ujar Elzadaswarman.
Menurutnya, Pemerintah Kota Payakumbuh terus mengarahkan kebijakan pengelolaan sampah dengan mengurangi timbulan sampah sejak dari sumber melalui edukasi masyarakat, penguatan penerapan prinsip reduce, reuse, recycle (3R), serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan.
Ia menegaskan, pengurangan sampah dari hulu menjadi langkah strategis untuk menekan volume sampah yang berakhir di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA). Upaya tersebut, lanjutnya, harus didukung dengan penyediaan sarana dan prasarana persampahan yang memadai agar pelayanan kepada masyarakat semakin optimal.
“Dukungan tersebut akan mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan sampah di daerah,” katanya.
Dalam arahannya, Menteri Lingkungan Hidup Moh. Jumhur Hidayat meminta seluruh pemerintah daerah di Sumatera Barat segera menyusun roadmap pengelolaan sampah sebagai acuan bersama dalam menyelesaikan persoalan persampahan. Pemerintah pusat, katanya, juga siap memberikan dukungan sesuai kebutuhan daerah seiring penyesuaian anggaran kementerian guna mempercepat peningkatan kualitas pengelolaan sampah.
Menteri menjelaskan bahwa persoalan sampah masih menjadi tantangan nasional yang memerlukan penanganan serius. Secara nasional, sekitar 74 persen sampah masih belum terkelola dengan baik, sementara sekitar 70 persen Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) masih menerapkan sistem open dumping sehingga perlu ditransformasikan menuju sistem pengelolaan yang lebih ramah lingkungan.
Menanggapi arahan tersebut, Elzadaswarman menyatakan Pemerintah Kota Payakumbuh siap memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam membangun sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan.
“Arahan pemerintah pusat menjadi penyemangat bagi kami untuk terus memperkuat pengelolaan sampah dari hulu. Sinergi yang baik antara pusat, provinsi, dan daerah akan menjadi kunci keberhasilan mewujudkan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Sumatera Barat Mahyeldi menyampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Sumatera Barat terus mendorong pengurangan sampah dari sumber melalui pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali, dan daur ulang. Pemprov juga meluncurkan Buku Saku 101 Pengolahan Sampah serta menargetkan penerapan program Zero Waste di seluruh organisasi perangkat daerah sebagai bagian dari strategi mewujudkan Sumbar Bebas Sampah 2029.
Di akhir kegiatan, Elzadaswarman mengajak seluruh masyarakat untuk berperan aktif mengurangi, memilah, dan mengelola sampah sejak dari rumah tangga sebagai langkah nyata mendukung terwujudnya Sumatera Barat Bebas Sampah 2029.
“Kami mengajak seluruh masyarakat menjadikan pengelolaan sampah sebagai gerakan bersama. Ketika setiap rumah tangga mulai mengurangi sampah dari sumbernya, target Sumbar Bebas Sampah 2029 akan lebih cepat tercapai,” pungkasnya.(ws)
