Payakumbuh,liputansumbar.com
Rombongan Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sumatera Barat melaksanakan kunjungan kerja (kunker) ke Pemerintah Kota Payakumbuh, khususnya ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo), Kamis (07/05/2026).
Kunjungan tersebut dilakukan dalam rangka pengawasan dan sinkronisasi kebijakan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) guna mendukung percepatan transformasi digital pemerintahan daerah.
Rombongan Komisi I DPRD Sumbar dipimpin Ketua Komisi I, Sawal, didampingi Wakil Ketua I Abdul Rahman, Sekretaris Bagas Panyusunan Nasution, serta anggota Irsyad Syafar, Indra Catri, Masrisal, Zuldafri Darma, dan Aida.
Kedatangan rombongan disambut langsung Sekretaris Daerah Kota Payakumbuh, Rida Ananda, Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kurniawan Syah Putra, beserta jajaran Pemerintah Kota Payakumbuh.
Dalam sambutannya, Sekda Rida Ananda menyampaikan apresiasi atas kunjungan tersebut dan menyebutnya sebagai momentum strategis dalam memperkuat sinergi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota untuk mendorong transformasi digital.
“Ini momentum penting untuk memperkuat tata kelola pemerintahan digital, dimana Payakumbuh telah berkomitmen mewujudkan pelayanan publik yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel melalui SPBE,” ujar Rida.
Ia menegaskan, kunjungan itu bukan sekadar agenda seremonial, tetapi bagian dari upaya bersama menyelaraskan visi pembangunan digital antara pemerintah provinsi dan daerah.
Menurutnya, Kota Payakumbuh saat ini tengah berada dalam fase akselerasi transformasi digital. Pemerintah daerah tidak hanya ingin mengikuti perkembangan teknologi, tetapi benar-benar memanfaatkannya untuk meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
“Kita tidak ingin sekadar ikut-ikutan, tetapi benar-benar ingin memanfaatkan teknologi untuk memperbaiki tata kelola pemerintahan yang memberi manfaat serta kemudahan bagi masyarakat Kota Payakumbuh sebagaimana hal ini selalu ditekankan Wali Kota Zulmaeta,” katanya.
Rida juga menyebut sejak kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta bersama Wakil Wali Kota Elzadaswarman, digitalisasi menjadi salah satu prioritas utama pembangunan daerah.
Berbagai terobosan telah dilakukan Pemko Payakumbuh, mulai dari penguatan infrastruktur hingga pengembangan aplikasi layanan publik berbasis digital. Namun demikian, ia mengakui masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu dibenahi.
“Oleh karena itu, masukan dan arahan dari Komisi I DPRD Provinsi sangat kami perlukan, terutama dalam hal sinkronisasi kebijakan, peningkatan kapasitas SDM, serta penguatan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi hingga ke tingkat kelurahan,” ungkapnya.
Rida menambahkan, Pemko Payakumbuh juga mendukung penuh arah reformasi birokrasi nasional yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto, khususnya terkait Satu Data Indonesia dan digitalisasi pelayanan publik.
Sementara itu, Kepala Dinas Kominfo Kota Payakumbuh, Kurniawan Syah Putra, memaparkan bahwa indeks SPBE Kota Payakumbuh terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun dan mendapat penilaian positif dari Kementerian PAN-RB.
“Alhamdulillah, setiap tahun indeks SPBE Kota Payakumbuh menunjukkan tren peningkatan. Ini bukti implementasi SPBE berjalan dengan baik dan komitmen itu terus dijaga. Capaian ini menjadi modal menuju fase transformasi digital,” ujarnya.
Dari sisi infrastruktur, Pemko Payakumbuh telah membangun backbone fiber optik yang saling terhubung dan dilengkapi sistem redundansi jaringan guna memastikan layanan publik tetap berjalan meski terjadi gangguan jaringan.
“Kita juga memanfaatkan cloud server dari Kemkomdigi sebagai bagian dari efisiensi dan keamanan data,” tambahnya.
Dalam pengembangan layanan digital, Pemko Payakumbuh juga telah memiliki sistem terintegrasi MyKOPAY yang menjadi tulang punggung berbagai aplikasi pemerintahan dan pelayanan publik.
Beberapa aplikasi yang telah diterapkan di antaranya E-Kinerja untuk penilaian kinerja pegawai, E-SPPD untuk perjalanan dinas, SiPENTING untuk penanganan stunting, Sipedati untuk PKK dan dasawisma, hingga SiPADUKO untuk layanan puskesmas.
Selain itu, Pemko Payakumbuh juga mengembangkan BIG DATA (Beranda Informasi Geospasial Data Analitik Tematik Akurat) guna mendukung perencanaan pembangunan berbasis data.
Kurniawan juga menjelaskan bahwa pada 8 Oktober 2024 lalu telah dilakukan soft launching MPP Digital Kota Payakumbuh. Melalui layanan tersebut, masyarakat dapat mengakses berbagai layanan secara digital seperti OSS RBA, e-KKPR, SIMPAD untuk PBB perdesaan dan perkotaan, hingga layanan paspor melalui aplikasi M-Paspor.
Tak hanya itu, Pemko Payakumbuh juga terus memperluas program Taman Digital untuk memperkuat konektivitas internet hingga ke kantor-kantor lurah, seperti di Koto Tangah, Napar, Payolansek, dan Parambahan.
“Target kita sederhana, tidak boleh ada masyarakat Kota Payakumbuh yang tertinggal dalam akses layanan digital. Dengan dukungan penuh Komisi I DPRD Provinsi, kita optimis program ini akan memberi manfaat besar bagi masyarakat,” tukasnya.
Sementara itu, Ketua Komisi I DPRD Sumbar, Sawal, memberikan apresiasi terhadap komitmen Pemko Payakumbuh dalam mendukung reformasi birokrasi digital.
“Kita ingin memastikan keterpaduan layanan elektronik antara provinsi dan kabupaten/kota. Payakumbuh menunjukkan kemajuan nyata, terutama dalam digitalisasi layanan publik,” katanya.
Dalam kunjungan tersebut, Komisi I DPRD Sumbar juga meninjau sejumlah aplikasi layanan digital yang telah diterapkan Pemko Payakumbuh, seperti e-KKPR, Sipedati untuk PKK dan Dasawisma, serta platform BIG DATA.(ws)
