Lima Puluh Kota,liputansumbar.com
Kabupaten Limapuluh Kota kembali dilanda bencana hidrometeorologi yang semakin meluas. Tidak hanya longsor, tanah amblas, dan banjir, sejumlah sungai di daerah itu juga meluap akibat tingginya intensitas hujan yang mengguyur wilayah tersebut sejak pertengahan pekan ini.
Salah satu yang paling terdampak adalah Sungai Batang Sandir di Jorong Sawahlaweh, Nagari Tungkar, Kecamatan Situjuah Limo Nagari. Sungai yang berhulu di Kabupaten Tanah Datar dan bermuara ke Sungai Batang Agam Payakumbuh itu meluap sejak Rabu (13/5/2026) malam bersamaan dengan hujan deras yang melanda kawasan tersebut.
Hingga Jumat (15/5/2026), debit air Sungai Batang Sandir atau yang dikenal masyarakat setempat sebagai Batang Aia Pondam masih tinggi, deras, dan berwarna cokelat pekat akibat material lumpur yang terbawa arus.
Penjabat Wali Nagari Tungkar, Syafriwan, mengatakan luapan sungai telah menyebabkan kerusakan cukup serius terhadap fasilitas masyarakat dan lahan pertanian warga.
“Pipa Pamsimas yang selama ini mengalirkan air bersih untuk ratusan rumah penduduk putus diterjang arus sungai. Selain itu, lubuk ikan larangan Pokmawas Pondam juga rusak, termasuk areal persawahan masyarakat yang ikut terendam,” ujarnya.
Banjir turut menghantam sawah warga yang dalam waktu dekat siap dipanen. Dua petani setempat, Efa dan Yusni Ancok, mengaku pasrah melihat tanaman padi mereka rusak diterjang banjir.
“Seminggu lagi padi kami mau dipanen. Tapi mau bilang apa, datang banjir, habis semua,” ungkap mereka dengan nada sedih.
Selain meluapnya Batang Sandir, hujan deras pada Rabu malam juga memicu bencana di tiga jorong lain di Nagari Tungkar, yakni Jorong Taratak, Jorong Sialang, dan Jorong Dalam Nagari. Sejumlah infrastruktur dilaporkan mengalami kerusakan, mulai dari jalan kabupaten yang terban, akses jalan pertanian tertimbun longsor, hingga halaman rumah warga yang amblas.
Anggota DPRD Limapuluh Kota, M Fajar Rillah Vesky, yang turun langsung meninjau lokasi terdampak, mendesak Pemerintah Kabupaten Limapuluh Kota segera menetapkan status tanggap darurat bencana.
Menurutnya, bencana yang terjadi tidak lagi bersifat lokal, melainkan telah meluas ke berbagai kecamatan dan berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat.
“Pemkab Limapuluh Kota harus segera menetapkan status tanggap darurat untuk melegalisasi penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar dalam APBD 2026. Langkah ini juga penting untuk memobilisasi bantuan dari berbagai pihak seperti BNPB, Pemprov Sumbar, dan BWS Sumatera V,” kata Fajar.
Ia juga mengungkapkan telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah serta melaporkan kondisi luapan Batang Sandir kepada anggota DPR RI Zigo Rolanda dan pihak Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V di Padang.
Menurut Fajar, sebagian kawasan Sungai Batang Sandir sebenarnya pernah dinormalisasi oleh BWS Sumatera V dua tahun lalu. Namun, area yang belum tersentuh normalisasi kini mengalami kerusakan cukup parah akibat luapan sungai.
“Area yang sudah dinormalisasi masih relatif aman. Sedangkan kawasan yang belum dinormalisasi mengalami kerusakan berat. Karena itu, kita berharap ada kembali bantuan dari BWS Sumatera V untuk melanjutkan normalisasi Batang Sandir demi melindungi masyarakat dan mendukung normalisasi Batang Agam Payakumbuh yang sedang berlangsung,” ujarnya.
Pemerintah daerah bersama aparat terkait saat ini terus melakukan pendataan dampak kerusakan dan kebutuhan mendesak warga terdampak bencana.(ws)
