Bupati Safni Dampingi Menteri Kehutanan dan Titiek Soeharto Buka Gelar Karya Perhutanan Sosial di Lembah Harau

- Jurnalis

Minggu, 22 Juni 2025 - 08:36 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Limapuluh Kota,liputansumbar.com

Dalam rangka memperkuat pemberdayaan masyarakat melalui pengelolaan hutan berkelanjutan, Bupati Limapuluh Kota H. Safni mendampingi Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni serta Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi (Titiek Soeharto) membuka kegiatan Gelar Karya Perhutanan Sosial di Taman Aka Barayun, Lembah Harau, Sabtu (21/6/2025).

Kegiatan yang berlangsung selama dua hari, 21—22 Juni 2025 ini mengusung tema “Aka Basamo: Kolaborasi Pembangunan Perhutanan Sosial Berkelanjutan” dan dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Wakil Ketua Komisi IV Alex Indra Lukman, Wakil Gubernur Sumbar Vasko Ruseimy, serta para pejabat kementerian dan lembaga terkait.

Acara ini menjadi wadah strategis untuk memamerkan hasil karya dan praktik terbaik dari pengelolaan hutan oleh masyarakat, serta ajang tukar pengalaman antar pemangku kepentingan perhutanan sosial di Indonesia.

Dalam sambutannya, Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyampaikan bahwa program perhutanan sosial sejalan dengan visi Asta Cita Presiden, menjadikan hutan bukan lagi milik segelintir elit, melainkan sumber daya yang dikelola dan dimanfaatkan oleh rakyat.

Baca Juga :  Bupati Lima Puluh Kota Temui Kepala KSP, Perjuangkan Proyek Strategis Nasional

“Dulu rakyat hanya jadi penonton hutan, kini mereka jadi pelaku utama. Perhutanan sosial ini bagian dari proyek strategis nasional yang memberi akses langsung kepada masyarakat untuk menjaga dan memanfaatkan hutan secara bijak,” ujarnya.

Hingga saat ini, sekitar 8,3 juta hektar kawasan hutan telah diberikan kepada masyarakat melalui 11.015 SK, melibatkan lebih dari 1,4 juta rakyat Indonesia. Tak hanya itu, potensi 5 juta hektar lahan perhutanan sosial lainnya masih terbuka untuk dikelola secara adil.

Ketua Komisi IV DPR RI Siti Hediati Hariyadi atau Titiek Soeharto menegaskan bahwa perhutanan sosial tidak hanya soal akses, tetapi juga keseimbangan antara ekologi, ekonomi, dan sosial.

“Ini adalah cara menjaga keberlanjutan. Kita ingin masyarakat bisa memenuhi kebutuhan dasar seperti bahan bakar kayu dan pakan ternak, sekaligus mendorong ketahanan pangan nasional,” ujar Titiek.

Baca Juga :  Payakumbuh Sukses Gelar Deklarasi dan Pengukuhan Kecamatan Tangguh Bencana (Kencana) Pertama di Sumatera Barat


Bupati H. Safni menyampaikan terima kasih atas kepercayaan pelaksanaan kegiatan skala nasional di daerahnya. Ia juga mengungkap bahwa sejak proyek Strengthening of Social Forestry in Indonesia (SSF) digulirkan di Limapuluh Kota tahun 2022, telah terbentuk 41 Kelompok Perhutanan Sosial (KPS) dan 114 Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) dengan total 39.116 Kepala Keluarga penerima manfaat.

“Program ini telah mendorong peningkatan usaha dan ekonomi masyarakat secara signifikan,” tuturnya.


Sebagai penutup kegiatan, dilakukan penyerahan hibah Small Grant senilai Rp3 Miliar kepada kelompok masyarakat, penyerahan dokumen legalitas KUPS Enterprise, serta seremoni ekspor perdana produk kopi KUPS ke Dubai—tanda bahwa hasil usaha perhutanan sosial mampu menembus pasar global.(rel)

Berita Terkait

DPRD Limapuluh Kota Perdalam Ranperda Pesantren dan Pendidikan Diniyah, TPQ hingga Rumah Tahfidz Diusulkan Masuk Secara Spesifik
Sengketa Tanah Ulayat Kampuang Pitapang Ikua Tanjuang Memanas, Dugaan Pemalsuan Dokumen Adat Muncul Jelang Eksekusi
Ponpes dan MDT di Limapuluh Kota Berpeluang Dapat Pendanaan APBD, DPRD Godok Ranperda Pesantren
Bencana Meluas, DPRD Kritik Keras Respons Pemkab Limapuluh Kota
Padi Siap Panen Ludes, Jeritan Petani Pecah di Situjuh Tungkar
Wako Zulmaeta Apresiasi Pengabdian Letkol Ucok Namara, Sambut Dandim Baru 0306/50 Kota
2.000 Warga Situjuah Ladang Laweh Limapuluh Kota Terisolasi
Dugaan Perundungan di Asrama ICBS Harau Dilaporkan ke Polisi
Berita ini 398 kali dibaca

Berita Terkait

Minggu, 7 Juni 2026 - 11:04 WIB

DPRD Limapuluh Kota Perdalam Ranperda Pesantren dan Pendidikan Diniyah, TPQ hingga Rumah Tahfidz Diusulkan Masuk Secara Spesifik

Senin, 1 Juni 2026 - 14:37 WIB

Sengketa Tanah Ulayat Kampuang Pitapang Ikua Tanjuang Memanas, Dugaan Pemalsuan Dokumen Adat Muncul Jelang Eksekusi

Jumat, 29 Mei 2026 - 17:58 WIB

Ponpes dan MDT di Limapuluh Kota Berpeluang Dapat Pendanaan APBD, DPRD Godok Ranperda Pesantren

Jumat, 15 Mei 2026 - 18:04 WIB

Bencana Meluas, DPRD Kritik Keras Respons Pemkab Limapuluh Kota

Jumat, 15 Mei 2026 - 17:29 WIB

Padi Siap Panen Ludes, Jeritan Petani Pecah di Situjuh Tungkar

Berita Terbaru