Lima Puluh Kota,liputansumbar.com– Polemik video Sex berdurasi sekitar 30 detik yang menyeret nama Bupati Kabupaten Lima Puluh Kota, Syafni, terus memantik reaksi dari berbagai pihak. Kali ini sorotan tajam datang dari Ketua Presidium KAHMI Kabupaten Lima Puluh Kota, Adi Surya Purnomo, yang menyayangkan sikap sejumlah tokoh daerah yang dinilai memilih diam di tengah kegaduhan publik.
Dalam pernyataannya, Adi Surya menilai peristiwa yang menghebohkan masyarakat tersebut tidak boleh dianggap sebagai isu biasa, terlebih karena menyangkut figur kepala daerah yang menjadi simbol pemerintahan.
“Sebagai bagian dari masyarakat dan juga mantan Ketua Tim Sukses yang mengantarkan pasangan Syafni–Badrito (SAKATO) ke pucuk pimpinan di Lima Puluh Kota, saya sangat kecewa dengan peristiwa murahan yang melibatkan Bupati Syafni,” kata Adi Surya Purnomo, Selasa 24/3-2026
Ia menegaskan bahwa harapan besar masyarakat ketika memilih pemimpin daerah adalah menghadirkan kemajuan dan kesejahteraan, bukan justru menghadapi polemik yang dinilai mencoreng citra pemerintahan daerah.
Menurutnya, perhatian pemerintah seharusnya difokuskan pada percepatan pembangunan daerah serta penyelarasan program dengan pemerintah pusat.
“Harapan saya bagaimana Lima Puluh Kota bisa maju dan mensejahterakan masyarakat sesuai visi misi SAKATO. Dengan kondisi daerah saat ini, seharusnya kita fokus menyinkronkan pembangunan dengan pusat agar percepatan pembangunan bisa terjadi,” ujarnya.
Adi juga menyinggung kondisi indikator pembangunan daerah yang menurutnya justru mengalami penurunan.
“Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Lima Puluh Kota bahkan turun sekitar 1 persen. Kita harus menjemput program dan anggaran pusat, bukan justru sibuk menghabiskan energi dengan persoalan dibawah pusat, ini memalukan,” katanya.
Selain menyentil elit daerah, Adi juga meminta DPRD Kabupaten Lima Puluh Kota untuk tidak bersikap pasif terhadap polemik yang berkembang di tengah masyarakat.
Ia menilai lembaga legislatif memiliki tanggung jawab moral dan politik untuk memberikan sikap yang jelas.
“Saya meminta DPRD limapuluh kota jangan hanya diam dan bermain aman dalam menyikapi persoalan yang berkembang saat ini. Kalau DPRD masih memilih diam, KAHMI tidak menutup kemungkinan akan turun ke jalan,” tegasnya.
Meski demikian, Adi mengakui bahwa kasus yang berkaitan dengan dugaan pemerasan melalui media elektronik tersebut masih dalam penanganan aparat penegak hukum di Polda Sumatera Barat.
Namun ia menilai masyarakat saat ini cukup kritis untuk menilai berbagai informasi yang beredar.
“Walaupun kasus ini masih ditangani Polda Sumbar, masyarakat bisa menganalisis. Masyarakat tidak bodoh. Sudahlah, jangan berdrama lagi. Kita semua malu,” ujarnya menutup pernyataan.
Sementara itu, hingga kini pihak Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota belum memberikan keterangan resmi tambahan terkait polemik video yang sempat beredar luas di tengah masyarakat tersebut.(ws)
