Payakumbuh,liputansumbar.com
Penanganan kasus dugaan pemalsuan surat dan penggelapan terkait tanah milik masyarakat adat Jorong Kapeh Panji memasuki babak baru.
Setelah sebelumnya menyeret mantan Ketua Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapeh Panji berinisial AST ke meja hijau, Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Payakumbuh kini menetapkan dan menangkap dua tersangka baru, yakni EBD (52), seorang swasta, dan A (43), seorang aparatur sipil negara (ASN) di Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota.
Penangkapan kedua tersangka dilakukan pada Jumat (17/7/2026). EBD diamankan saat berada di sebuah kafe di kawasan Kelurahan Kapalo Koto Dibalai, Kecamatan Payakumbuh Utara, sekitar pukul 19.00 WIB. Beberapa jam kemudian, sekitar pukul 23.30 WIB, tim penyidik kembali menangkap tersangka A di sebuah rumah di Kelurahan Tiakar, Kecamatan Payakumbuh Timur.
Kapolres Payakumbuh AKBP Ricky Ricardo, S.I.K., S.H., M.H., melalui Kasat Reskrim Polres Payakumbuh Iptu Andrio Surya Putra Siregar, S.H., M.H., mengatakan penangkapan tersebut merupakan hasil pengembangan penyidikan perkara dugaan pemalsuan surat dan penggelapan yang berkaitan dengan penerbitan sertifikat hak milik di atas tanah milik masyarakat adat Kapeh Panji.
“Satreskrim Polres Payakumbuh telah melakukan penangkapan terhadap dua orang tersangka berinisial EBD dan A dalam perkara dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan dugaan tindak pidana penggelapan,” ujar Iptu Andrio, Senin (20/7/2026).
Menurutnya, sebelum menetapkan kedua tersangka, penyidik telah melakukan gelar perkara setelah berkas perkara dengan terdakwa AST dilimpahkan ke Kejaksaan dan saat ini sedang menjalani proses persidangan di Pengadilan Negeri Payakumbuh.
Diduga Gunakan Surat Palsu
Kasat Reskrim menjelaskan, berdasarkan hasil penyidikan, tersangka EBD diduga menggunakan surat yang diduga palsu dalam proses penerbitan sertifikat hak milik perseorangan di atas tanah milik masyarakat adat Jorong Kapeh Panji, Nagari Taluak IV Suku, Kecamatan Banuhampu, Kabupaten Agam, yang berkaitan dengan bidang tanah di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota.
“Tersangka EBD diduga menggunakan surat yang diduga palsu dalam proses penerbitan sertifikat hak milik perorangan di atas tanah kepunyaan masyarakat Jorong Kapeh Panji di wilayah Kabupaten Lima Puluh Kota,” jelas Andrio.
Atas perbuatannya, penyidik menjerat EBD dengan Pasal 391 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengenai pemalsuan surat dengan ancaman pidana maksimal enam tahun penjara, serta Pasal 486 KUHP Baru terkait dugaan penggelapan dengan ancaman pidana empat tahun penjara.
Berawal dari Laporan Polisi Tahun 2024
Kasus ini bermula dari dugaan tindak pidana yang terjadi dalam rentang Desember 2019 hingga Desember 2021, atau setidaknya pada 24 April 2020, di Kantor Pertanahan Kabupaten Lima Puluh Kota.
Penyidikan dilakukan berdasarkan Laporan Polisi Nomor LP/B/265/IX/2024/SPKT/Polres Payakumbuh/Polda Sumatera Barat tertanggal 17 September 2024.
Selama proses penyidikan, Satreskrim Polres Payakumbuh telah memeriksa sebanyak 36 saksi yang terdiri dari masyarakat, lima orang pejabat Badan Pertanahan Nasional (BPN), wali nagari, ketua KAN, dua pegawai Dinas PUPR, hingga Kepala Bagian Hukum Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.
Penyidik menyatakan bahwa pihak yang dirugikan dalam perkara tersebut adalah masyarakat adat Jorong Kapeh Panji.
Nama EBD Muncul dalam Persidangan AST
Nama EBD bukan sosok baru dalam perkara tersebut. Sebelumnya, ia telah beberapa kali disebut dalam persidangan terdakwa AST di Pengadilan Negeri Payakumbuh.
Pada sidang kelima, EBD hadir sebagai saksi yang diajukan Jaksa Penuntut Umum. Dalam persidangan, keterangannya dibantah langsung oleh terdakwa AST yang menyatakan tidak pernah menerima uang hasil penjualan tanah sebagaimana disampaikan saksi.
AST juga mengungkapkan bahwa EBD merupakan pihak yang memperkenalkannya kepada H dan AH serta mengatur proses pengurusan tanah. Namun, EBD tetap mempertahankan keterangannya di hadapan majelis hakim.
Sementara itu, kuasa hukum AST, Syafri Yunaldi, SH, sebelumnya menilai perkara tersebut harus diungkap secara menyeluruh agar seluruh pihak yang diduga terlibat dapat dimintai pertanggungjawaban hukum.
“Kami menduga perkara ini tidak hanya melibatkan satu orang. Karena itu seluruh pihak yang diduga mengetahui atau terlibat dalam proses pengurusan dokumen harus dihadirkan agar kebenaran materiil dapat terungkap di persidangan,” ujar Syafri usai sidang.
Polisi Pastikan Pengembangan Terus Berlanjut
Polres Payakumbuh menegaskan penyidikan belum berhenti dan akan terus dikembangkan berdasarkan alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan maupun fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
“Sesuai alat bukti yang diperoleh selama proses penyidikan dan persidangan, kasus ini akan kita tindak lanjuti sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” tegas Kasat Reskrim.
Dengan penetapan dua tersangka baru tersebut, perkara dugaan pemalsuan surat dan penggelapan tanah masyarakat adat Kapeh Panji diperkirakan akan terus berkembang seiring pendalaman penyidik terhadap pihak-pihak lain yang diduga memiliki keterkaitan dalam proses penerbitan sertifikat hak milik yang menjadi objek perkara.(ws)
