Jakarta, liputansumbar
Bupati Lima Puluh Kota, Safni Sikumbang, menegaskan bahwa ideologi Pancasila tidak boleh berhenti pada tataran simbolis, namun harus diwujudkan dalam bentuk keadilan dan kesejahteraan sosial yang nyata bagi seluruh rakyat Indonesia.
Hal itu disampaikan Bupati Safni usai menghadiri Sarasehan Kebangsaan bertema “Memperkokoh Ideologi Pancasila Menghadapi Tantangan Global Menuju Indonesia Raya” yang digelar oleh Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) di Gedung Nusantara IV, Kompleks Parlemen MPR RI, Senayan, pada Selasa (20/05/2025).
“Pancasila telah disepakati para pendiri bangsa sebagai ideologi negara. NKRI adalah harga mati. Tapi lebih dari itu, Pancasila harus hadir dalam bentuk keadilan sosial yang bisa dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Menurut Safni, sarasehan ini menjadi wadah penting bagi pemerintah daerah dalam memperkuat peran sebagai ujung tombak penjaga nilai-nilai kebangsaan. Ia menyebutkan bahwa Kabupaten Lima Puluh Kota terus berkomitmen menanamkan nilai-nilai Pancasila melalui berbagai program pembinaan masyarakat.
“Melalui pembinaan wawasan kebangsaan kepada pelajar, mahasiswa, OKP, ormas, dan penguatan anggota Paskibraka, kami terus berupaya membumikan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat sehari-hari,” lanjutnya.
Bupati Safni juga menekankan bahwa lima sila dalam Pancasila—terutama sila kelima, Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia—harus tercermin dalam kebijakan daerah yang inklusif dan berpihak pada masyarakat yang membutuhkan perhatian.
Sementara itu, Kepala BPIP RI, Prof. Yudian Wahyudi, mengatakan bahwa forum ini merupakan bagian dari upaya memperkuat ketahanan nasional dalam menghadapi tantangan geopolitik global yang semakin kompleks.
“Sarasehan ini penting untuk menyusun langkah-langkah strategis menghadapi perubahan geopolitik dan memperkuat kolaborasi lintas wilayah,” pungkasnya.(rel)
