Payakumbuh,liputansumbar.com
Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI mengungkap adanya perjalanan dinas oleh istri Penjabat (Pj.) Wali Kota Payakumbuh tahun 2024, Ny. Lasta Jasman, yang dilakukan oleh pihak yang tidak memiliki kepentingan kedinasan. Nilai perjalanan dinas tersebut mencapai Rp24.983.229.
Temuan itu termuat dalam LHP BPK RI Nomor, 23.A/LHP/XVIII.PDG/05/2025 tertanggal 16 Mei 2025. Berdasarkan dokumen pertanggungjawaban di Sekretariat Daerah, Ny. Lasta Jasman tercatat melakukan tiga kali perjalanan dinas yang tidak berhubungan langsung dengan tugas dan program Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Rincian Perjalanan Dinas, Perjalanan ke Batam (22–26 April 2024),Dinyatakan sebagai kegiatan konsultasi dan koordinasi dengan Pemko Batam terkait penanganan sampah dan silaturahmi dengan organisasi perantau Minang, Gonjong Limo Batam. Namun, dalam pertanggungjawaban tidak ditemukan dokumentasi kegiatan maupun laporan hasil konsultasi. Pj. Wali Kota sendiri hanya hadir pada 22–23 April untuk keperluan resmi.
Perjalanan ke Jakarta dan Bali (21–24 Mei 2024), Pj. Wali Kota menghadiri World Water Forum ke-10 atas undangan Kementerian PUPR, dengan seluruh biaya ditanggung oleh Perumda Air Minum Tirta Sago. Sementara itu, istrinya juga melakukan perjalanan ke Jakarta dan Bali dengan alasan bersilaturahmi dengan Gonjong Limo Bali, tanpa disertai dokumentasi atau laporan kegiatan.
Perjalanan ke Bali (5–7 Februari 2024),
Dalam rangka menghadiri Rakor BKN, Pj. Wali Kota didampingi istrinya yang kembali melaksanakan kegiatan silaturahmi dengan Gonjong Limo Bali. Namun lagi-lagi, tidak ditemukan dokumentasi atau laporan pertanggungjawaban yang valid.
BPK menyimpulkan bahwa ketiga perjalanan dinas tersebut tidak memiliki relevansi langsung dengan kegiatan atau program resmi pemerintah daerah, terlebih status darurat sampah Kota Payakumbuh sendiri telah berakhir sejak 16 Januari 2024. Tidak ditemukan pula kontribusi atau hasil nyata dari kunjungan ke organisasi perantau bagi Kota Payakumbuh.
Tanggapan Jasman Rizal, Saat dimintai keterangan pada Kamis (31/7), mantan Pj. Wali Kota Payakumbuh, Jasman Rizal, menyatakan bahwa dirinya baru mengetahui adanya temuan tersebut setelah LHP diterbitkan dan menjelang akhir tenggat waktu TPTGR (Tindak Pidana Tuntutan Ganti Rugi).
“Harusnya, sesuai ketentuan audit, ada upaya klarifikasi kepada pihak yang diaudit. Tapi dalam hal ini tidak pernah ada konfirmasi kepada kami. Padahal itu wajib dilakukan dan merupakan hak terperiksa,” ungkap Jasman.
Ia juga menyebutkan, seandainya diminta klarifikasi saat itu, pihaknya bisa memberikan bukti dan bahkan siap mengembalikan dana agar tidak menjadi bagian dari LHP.
“Soal SPJ, kami tidak tahu pasti karena itu diurus bagian terkait. Tapi sebagai warga yang taat aturan, jika memang ada temuan, dananya akan kami kembalikan walau dengan sejumlah pertanyaan,” tegasnya.
Progres Pengembalian Temuan,Dari data yang dihimpun Inspektorat Kota Payakumbuh, sebanyak 94 persen temuan dari hasil audit BPK tahun anggaran 2024 telah dikembalikan ke kas daerah.(ws)
