Payakumbuh,liputansumbar.com
Fraksi Partai NasDem DPRD Kota Payakumbuh menyoroti sejumlah persoalan strategis dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026.
Pandangan umum tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Payakumbuh, Selasa (26/8/2026). Fraksi NasDem menegaskan bahwa perubahan APBD tidak boleh hanya dipandang sebagai penyesuaian angka pendapatan, belanja dan pembiayaan, melainkan harus menjadi instrumen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memastikan uang rakyat memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Pandangan umum Fraksi NasDem disampaikan melalui juru bicara H. Irmaizar, S.Pd.I Dt. Rajo Mangkuto. Dalam dokumen pandangan umum tersebut, Fraksi NasDem menaruh perhatian terhadap kemandirian fiskal, optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD), kualitas belanja, lonjakan belanja modal, pelayanan dasar, penguatan ekonomi masyarakat hingga risiko penumpukan kegiatan pada akhir tahun.
Fraksi NasDem mencatat pendapatan daerah dalam APBD awal 2026 sekitar Rp650,30 miliar dan direncanakan meningkat menjadi sekitar Rp789,76 miliar dalam rancangan perubahan APBD. Kenaikan tersebut mencapai sekitar Rp139,46 miliar atau 21,45 persen.
Namun, Fraksi NasDem mengingatkan bahwa sebagian besar peningkatan pendapatan tersebut berasal dari pendapatan transfer.
Pendapatan transfer tercatat meningkat dari sekitar Rp485,33 miliar menjadi Rp616,50 miliar, sedangkan PAD hanya meningkat dari sekitar Rp164,97 miliar menjadi Rp173,25 miliar.
Kondisi tersebut dinilai menunjukkan bahwa ruang fiskal Kota Payakumbuh masih sangat bergantung kepada transfer pemerintah.
Karena itu, Fraksi NasDem meminta Pemerintah Kota Payakumbuh menjelaskan strategi konkret dalam meningkatkan rasio kemandirian fiskal secara bertahap dan berkelanjutan.
Fraksi NasDem juga menekankan bahwa peningkatan PAD seharusnya dilakukan melalui optimalisasi potensi, perbaikan tata kelola, digitalisasi, peningkatan kepatuhan dan penutupan potensi kebocoran, bukan semata-mata dengan menaikkan tarif atau menciptakan beban baru bagi masyarakat.
Dalam pandangannya, Fraksi NasDem juga mempertanyakan target pajak daerah yang tetap berada di sekitar Rp49,02 miliar, sementara target retribusi daerah meningkat dari sekitar Rp92,75 miliar menjadi Rp98,66 miliar.
Fraksi meminta penjelasan mengenai dasar peningkatan target retribusi sekitar Rp5,91 miliar tersebut serta bagaimana Pemerintah Kota memastikan target tersebut realistis hingga akhir tahun.
Selain itu, Fraksi NasDem menyoroti tata kelola pemungutan retribusi pada kawasan pasar, parkir, pusat keramaian dan sumber penerimaan lainnya yang dinilai masih membutuhkan pembenahan.
Menurut Fraksi NasDem, potensi pendapatan daerah yang tidak tertagih, tidak tercatat atau tidak disetorkan secara optimal pada akhirnya akan mengurangi kemampuan pemerintah dalam membiayai pelayanan kepada masyarakat.
Fraksi NasDem mencermati belanja daerah yang meningkat dari sekitar Rp752,34 miliar menjadi Rp886,93 miliar atau bertambah sekitar Rp134,59 miliar.
Kenaikan belanja tersebut, menurut Fraksi NasDem, harus berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan publik dan manfaat yang diterima masyarakat.
Fraksi mencatat belanja pegawai justru mengalami penurunan sekitar Rp14,99 miliar, sedangkan belanja barang dan jasa meningkat sekitar Rp31,12 miliar.
Pemerintah Kota diminta menjelaskan komponen utama peningkatan belanja barang dan jasa tersebut beserta manfaat langsung yang dihasilkan.
Fraksi NasDem menegaskan perubahan APBD tidak boleh menjadi ruang untuk memperbesar kegiatan rutin dan seremonial atau belanja yang tidak memiliki daya ungkit terhadap pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.
“Ukuran keberhasilan APBD bukan semata-mata seberapa besar anggaran dapat dibelanjakan, tetapi seberapa besar manfaat yang dihasilkan dari anggaran tersebut,”
Lonjakan Belanja Modal Jadi Perhatian Serius
Salah satu perhatian utama Fraksi NasDem adalah lonjakan belanja modal dalam Perubahan APBD 2026.
Belanja modal yang sebelumnya sekitar Rp42,83 miliar meningkat menjadi sekitar Rp158,82 miliar. Artinya, terdapat tambahan sekitar Rp115,99 miliar atau kenaikan mencapai 270,79 persen.
Tambahan tersebut antara lain terdapat pada belanja modal peralatan dan mesin sekitar Rp47,25 miliar, gedung dan bangunan sekitar Rp19,73 miliar, serta jalan, jaringan dan irigasi sekitar Rp47,76 miliar.
Fraksi NasDem pada prinsipnya mendukung peningkatan belanja modal sepanjang benar-benar diarahkan untuk pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.
Namun, mengingat perubahan APBD dilaksanakan pada sisa waktu tahun anggaran, Fraksi meminta Pemerintah Kota memastikan kesiapan perencanaan, dokumen teknis, proses pengadaan, jadwal pelaksanaan serta pengawasan pekerjaan.
Fraksi mengingatkan agar percepatan pelaksanaan kegiatan tidak berujung pada pekerjaan yang tergesa-gesa, kualitas rendah, keterlambatan penyelesaian maupun anggaran yang tidak dapat terserap.
Fraksi NasDem mencatat sekitar 63,19 persen total belanja daerah dialokasikan untuk urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.
Arah tersebut diapresiasi, namun Fraksi menekankan bahwa besarnya anggaran harus dibuktikan dengan peningkatan kualitas pelayanan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Fraksi menyoroti peningkatan alokasi pada bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta bidang kesehatan, termasuk peningkatan anggaran pada RSUD dr. Adnaan WD.
Pemerintah Kota diminta menjelaskan indikator pelayanan yang ditargetkan meningkat, lokasi dan jenis pekerjaan infrastruktur yang menjadi prioritas, serta manfaat langsung yang akan dirasakan masyarakat dari peningkatan anggaran bidang kesehatan.
Perubahan anggaran pada sektor perdagangan, koperasi dan UMKM, pariwisata, pertanian serta ketahanan pangan juga menjadi perhatian Fraksi NasDem.
Fraksi meminta agar perubahan APBD memberikan multiplier effect terhadap ekonomi lokal dan tidak hanya dihabiskan untuk rapat, sosialisasi, perjalanan dinas atau kegiatan administratif.
Pemerintah Kota diminta menjelaskan besaran tambahan anggaran yang benar-benar diarahkan untuk pemberdayaan UMKM, pedagang, petani dan kelompok ekonomi produktif, termasuk target penerima manfaat dan indikator keberhasilannya.
Fraksi NasDem menegaskan program ekonomi masyarakat harus berorientasi pada pemberdayaan dan hasil yang nyata.
Dengan tambahan belanja yang cukup besar dan waktu pelaksanaan anggaran yang semakin terbatas, Fraksi NasDem juga memberikan perhatian terhadap risiko penumpukan pengadaan, pekerjaan fisik dan pencairan anggaran menjelang akhir tahun.
Pemerintah Kota dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) diminta menjelaskan proyeksi serapan APBD hingga 31 Desember 2026, program dan OPD yang berisiko mengalami keterlambatan, serta langkah mitigasi yang telah disiapkan.
Fraksi menegaskan bahwa tingginya serapan anggaran bukan satu-satunya ukuran keberhasilan. Serapan, menurut Fraksi NasDem, harus berjalan seiring dengan kualitas pekerjaan dan manfaat program bagi masyarakat.
Selain pendapatan dan belanja, Fraksi NasDem turut menyoroti perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) tahun sebelumnya yang digunakan sebagai penerimaan pembiayaan, dari sekitar Rp102,04 miliar menjadi Rp100,17 miliar.
Fraksi juga meminta penjelasan transparan mengenai pengeluaran pembiayaan berupa penyertaan modal sebesar Rp3 miliar, termasuk badan usaha penerima, dasar hukum, pertimbangan bisnis, kondisi badan usaha, target kinerja serta manfaat yang akan diterima pemerintah daerah dan masyarakat.
Menurut Fraksi NasDem, setiap rupiah penyertaan modal harus memiliki tujuan, target kinerja dan mekanisme pertanggungjawaban yang jelas.
Di akhir pandangan umumnya, Fraksi NasDem menegaskan enam penekanan utama, yakni penguatan kemandirian fiskal, manfaat terukur dari kenaikan belanja, pengawasan serius terhadap lonjakan belanja modal, prioritas pelayanan dasar dan sektor produktif, pencegahan penumpukan kegiatan akhir tahun, serta penyertaan modal yang berbasis kajian dan target terukur.
Fraksi NasDem berharap jawaban Pemerintah Kota Payakumbuh terhadap seluruh pertanyaan tersebut tidak berhenti pada jawaban normatif, tetapi disertai data, indikator, target, lokasi, penerima manfaat dan jadwal pelaksanaan yang jelas.
Bagi Fraksi NasDem, perubahan APBD bukan sekadar perubahan angka, melainkan harus menghasilkan perubahan kualitas pelayanan, pembangunan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Setiap rupiah anggaran adalah amanah rakyat. Setiap kebijakan harus memberikan manfaat. Dan setiap program harus dapat dipertanggungjawabkan hasilnya,” tegas
Fraksi NasDem berharap seluruh catatan, masukan dan pertanyaan tersebut dapat dijawab secara substantif oleh Wali Kota dalam agenda tanggapan pemerintah daerah dan menjadi perhatian dalam pembahasan lanjutan Perubahan APBD Kota Payakumbuh Tahun Anggaran 2026.(ws)
