Wali Kota Payakumbuh Sampaikan Jawaban atas Pandangan Fraksi DPRD terhadap Empat Ranperda

- Jurnalis

Kamis, 19 Februari 2026 - 20:45 WIB

facebook twitter whatsapp telegram line copy

URL berhasil dicopy

facebook icon twitter icon whatsapp icon telegram icon line icon copy

URL berhasil dicopy

Payakumbuh,liputansumbar.com— Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta melalui Sekretaris Daerah (Sekda) Rida Ananda menyampaikan jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi-fraksi DPRD Kota Payakumbuh terhadap empat Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) dalam Rapat Paripurna yang digelar di ruang sidang DPRD setempat, Kamis (19/02/2026).

Dalam penyampaiannya, Sekda Rida Ananda mengatakan pemerintah daerah memiliki kesamaan persepsi dan komitmen dengan DPRD dalam merespons kebutuhan masyarakat.

“Setelah kami mendengar dan membaca secara seksama pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terhadap empat buah Ranperda, dapat kami simpulkan bahwa kita mempunyai persepsi dan komitmen yang sama terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat Kota Payakumbuh,” kata Rida.

Menurutnya, seluruh pandangan umum fraksi memuat berbagai masukan penting yang sangat bermanfaat dalam proses penyempurnaan Ranperda, sekaligus menjadi bagian dari upaya memperkuat kualitas kebijakan daerah.

“Kami sangat menyadari sepenuhnya bahwa pandangan umum yang disampaikan tersebut merupakan masukan, saran dan kritikan yang sifatnya membangun,” ujarnya.

Rida menegaskan Pemerintah Kota Payakumbuh menjadikan seluruh masukan DPRD sebagai bahan evaluasi dalam pembahasan lanjutan, agar regulasi yang dihasilkan benar-benar mampu menjawab kebutuhan masyarakat.

Baca Juga :  Fraksi PKS Soroti Ketidaktegasan Misi RPJMD Kota Payakumbuh 2025–2029 dalam Rapat Paripurna

“Masukan itu juga menjadi bahan evaluasi bagi kami untuk penyempurnaan empat Ranperda dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah ke depan dengan lebih baik,” ucapnya.

Empat Ranperda Strategis

Dalam rapat paripurna tersebut, Sekda menyampaikan tanggapan Wali Kota terhadap empat Ranperda yang tengah dibahas, yakni:

Ranperda tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Payakumbuh Tahun 2018–2038.

Ranperda tentang Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2016 tentang Lembaga Kemasyarakatan.

Ranperda tentang Penyelenggaraan Bantuan Hukum.

Ia menilai berbagai catatan yang disampaikan DPRD menunjukkan perhatian serius lembaga legislatif terhadap kualitas regulasi daerah.

“Tanggapan dan masukan dari DPRD ini harus kita sikapi bersama-sama secara arif dan bijak,” katanya.

Dorong Kemajuan dan Kesejahteraan

Baca Juga :  Pemko Payakumbuh Kukuhkan Pengurus Organisasi Perempuan dan Kemasyarakatan, Dorong Peran Aktif dalam Pembangunan Daerah

Rida menambahkan, seluruh proses pembahasan Ranperda harus diarahkan untuk mendorong kemajuan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Payakumbuh.

“Semua itu demi kemajuan dan peningkatan kesejahteraan Kota Payakumbuh yang kita cintai,” ujarnya.

Ia juga berharap kemitraan antara pemerintah daerah dan DPRD semakin solid dan sinergis dalam menjalankan amanah pemerintahan.

“Mudah-mudahan ke depan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah dengan kemitraan yang sejajar semakin terjalin sinergitas dalam menjalankan amanah rakyat Kota Payakumbuh yang kita emban bersama,” ucapnya.

Meski demikian, Rida mengakui jawaban yang disampaikan pemerintah daerah belum tentu sepenuhnya memenuhi harapan seluruh anggota DPRD.

“Kami menyadari bahwa jawaban dan tanggapan tersebut belum sepenuhnya dapat memuaskan semua anggota DPRD yang terhormat,” ungkapnya.

Namun ia memastikan pembahasan rinci terhadap substansi Ranperda akan dilanjutkan melalui rapat kerja sesuai jadwal yang telah disepakati.

“Insyaa Allah dalam rapat kerja yang telah dijadwalkan dapat kita jawab secara tuntas dan kita diskusikan secara bersama-sama,” pungkasnya.(ws)

Berita Terkait

Ambisi Anak Muda di Panggung Organisasi, Heru Mufti Jadi Sorotan Publik Payakumbuh
Payakumbuh Dapat TKD Rp116 Miliar, Ini Prioritasnya
Bursa Ketua KONI Payakumbuh 2026–2030 Memanas, Empat Nama Muncul di Tengah Sorotan Minimnya Fasilitas Atlet
Kartini Masa Kini di Payakumbuh: Eni Muis Zulmaeta Dorong Ekonomi Perempuan dari Sampah dan UMKM
Sekda Kota Payakumbuh Ajak ASN Hemat Energi dan Disiplin Kelola Sampah
Kejari Payakumbuh Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Rp 41 Miliar Publik Desak Transparansi APH
Pemko Payakumbuh dan BPS Canangkan Desa Cantik 2026 di Tiga Kelurahan
Disparpora Payakumbuh Canangkan Zona Integritas, Targetkan Raih Predikat WBK dan WBBM 2026
Berita ini 36 kali dibaca

Berita Terkait

Sabtu, 25 April 2026 - 20:09 WIB

Ambisi Anak Muda di Panggung Organisasi, Heru Mufti Jadi Sorotan Publik Payakumbuh

Kamis, 23 April 2026 - 09:22 WIB

Payakumbuh Dapat TKD Rp116 Miliar, Ini Prioritasnya

Rabu, 22 April 2026 - 15:43 WIB

Bursa Ketua KONI Payakumbuh 2026–2030 Memanas, Empat Nama Muncul di Tengah Sorotan Minimnya Fasilitas Atlet

Senin, 20 April 2026 - 14:00 WIB

Sekda Kota Payakumbuh Ajak ASN Hemat Energi dan Disiplin Kelola Sampah

Senin, 20 April 2026 - 08:59 WIB

Kejari Payakumbuh Selidiki Dugaan Korupsi Pengadaan Tanah Rp 41 Miliar Publik Desak Transparansi APH

Berita Terbaru

Padang

Musda JMSI Sumbar 2026, Aguswanto Resmi Jadi Ketua

Sabtu, 25 Apr 2026 - 15:19 WIB

Payakumbuh

Payakumbuh Dapat TKD Rp116 Miliar, Ini Prioritasnya

Kamis, 23 Apr 2026 - 09:22 WIB