Payakumbuh, liputansumbar
Langkah Wakil Wali Kota Payakumbuh, Elzadaswarman, yang akrab disapa “Om Zet”, dalam meninjau kawasan Balai Wilayah Sungai (BWS) Sumatera V Batang Agam pada Minggu pagi (25/5), menuai apresiasi sekaligus kontroversi. Kunjungan yang dimaksudkan untuk menunjukkan komitmen Pemerintah Kota dalam menjaga kebersihan dan ketertiban ruang publik, justru mendapat sorotan tajam dari sejumlah kalangan masyarakat.
Kegiatan yang dimulai dari Jembatan Surabaya itu dinilai sebagian pihak sebagai bentuk kepedulian terhadap kawasan publik yang memang menjadi favorit warga untuk berolahraga dan beraktivitas di akhir pekan. Om Zet tampak berdialog langsung dengan masyarakat dan pedagang, menyampaikan pesan-pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan dan tidak mengganggu hak pejalan kaki.
Namun, di balik itu, muncul kekhawatiran dan kritik dari warga serta pengamat politik. Asnani, warga yang rutin berolahraga di kawasan Batang Agam, mengungkapkan bahwa kunjungan tersebut seolah hanya menjadi respon sesaat terhadap keluhan masyarakat yang sempat viral di media sosial akibat kondisi sampah yang berserakan.
“Kami tentu mengapresiasi langkah ini, tapi jangan sampai hanya bersifat seremonial. Pemerintah harus benar-benar mengelola kawasan ini. Masalahnya, kawasan ini masih di bawah kewenangan BWS, bukan Pemko. Kalau tidak jelas kewenangannya, bisa-bisa jadi mal administrasi,” tegas Asnani.
Ia juga mempertanyakan bagaimana Pemko bisa mengelola parkir dan memungut retribusi, atau menata para pedagang tanpa dasar kewenangan yang sah. “Jangan sampai niat baik justru berbenturan dengan aturan,” tambahnya.
Sementara itu, seorang pengamat politik lokal yang enggan disebutkan namanya menyampaikan kritik yang lebih tajam. Menurutnya, aksi blusukan sang Wakil Wali Kota terkesan sebagai panggung pencitraan.
“Beliau bukan orang baru di pemerintahan, harusnya tahu mana yang bisa dikerjakan secara struktural dan mana yang hanya jadi simbolisme. Tapi yang terlihat, ini lebih seperti performance seolah-olah bekerja,” ungkapnya.
Kritik ini memunculkan pertanyaan mendasar: apakah pemerintah benar-benar serius ingin menata kawasan Batang Agam, atau hanya ingin tampil responsif di hadapan publik?
Di sisi lain, Pemko Payakumbuh menyatakan bahwa kegiatan monitoring ini merupakan bagian dari evaluasi menyeluruh terhadap ruang publik dan ajakan kolaboratif kepada semua elemen masyarakat. Namun, tanpa kejelasan status pengelolaan kawasan, banyak pihak menilai langkah-langkah yang diambil masih bersifat ambigu.
Kawasan Batang Agam memang potensial menjadi ikon baru Kota Payakumbuh, namun tanpa landasan hukum dan tata kelola yang jelas, semangat menjaga kebersihan dan ketertiban bisa saja hanya berakhir di balik lensa kamera.(ws)
