Payakumbuh,liputansumbar.com
Payakumbuh Timur menjadi kecamatan terakhir di Kota Payakumbuh yang menggelar Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan. Forum ini menjadi wadah bagi pemerintah dan masyarakat untuk menyusun skala prioritas pembangunan tahun 2026 dengan menjaring aspirasi dari tingkat kelurahan.
Musrenbang kelurahan di Payakumbuh Timur telah berlangsung sejak 14 hingga 22 Januari 2025 di sembilan kelurahan. Proses ini melibatkan fasilitator kelurahan (faskel) yang bertugas mengumpulkan kebutuhan masyarakat dari tingkat RT dan RW.
“Musrenbang ini adalah momentum penting bagi kita untuk menyusun program pembangunan secara partisipatif. Aspirasi dari masyarakat menjadi dasar utama dalam menentukan arah pembangunan ke depan,” ujar Pj. Wali Kota Payakumbuh yang diwakili Asisten II, Wal Asri, dalam acara yang berlangsung di Aula SKB, Senin (10/02/2024).
Ia menegaskan bahwa musrenbang di tingkat kecamatan bertujuan untuk memastikan usulan yang diajukan benar-benar menjadi prioritas. “Kita harus memilah program dan kegiatan mana yang lebih penting dan mendesak untuk dilaksanakan dari sekian banyak usulan yang ada,” tambahnya.
Dalam forum ini, Pemko Payakumbuh menyoroti capaian ekonomi yang positif. Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi kota ini mencapai 4,70 persen, melampaui target dalam Rencana Pembangunan Daerah (RPD). “Capaian ini menunjukkan bahwa perekonomian Payakumbuh bergerak ke arah yang lebih baik. Kita harus terus memperkuat sektor-sektor strategis, seperti UMKM, yang memiliki dampak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat,” jelas Wal Asri.
Namun, tantangan besar juga dihadapi, terutama dalam pengelolaan sampah. Bencana longsor di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Regional pada Desember 2023 mengakibatkan darurat sampah. Kebijakan penutupan TPA mendorong warga untuk menerapkan pemilahan sampah sejak dari rumah. “Kami menginstruksikan agar masyarakat mengolah sampah organik menjadi kompos, serta menyalurkan sampah anorganik yang masih memiliki nilai ekonomi ke pemulung atau lapak barang bekas,” katanya.
Selain isu lingkungan, Musrenbang kali ini juga menyoroti penanganan stunting. Dengan angka prevalensi stunting masih berada di 19,78 persen pada 2023, berbagai program terus digalakkan untuk menekan angka tersebut.
Camat Payakumbuh Timur, Hepi, menyampaikan bahwa berdasarkan data Dinas Kesehatan Kota Payakumbuh per November 2024, terdapat 72 kasus stunting di kecamatan ini. Kelurahan Sicincin mencatat angka tertinggi dengan 19 kasus, disusul oleh Padang Tangah Payobadar, Padang Tiakar, dan Padang Alai Bodi masing-masing dengan 12 kasus. Sementara itu, Koto Baru mencatat jumlah kasus terendah, yakni satu kasus.
“Kita akan terus memperkuat intervensi gizi bagi anak-anak dan ibu hamil, serta meningkatkan peran kader kesehatan dalam mendampingi keluarga yang berisiko stunting,” ujar Hepi.
Meski berbagai isu strategis dibahas, usulan prioritas dalam Musrenbang tahun ini masih didominasi oleh pembangunan fisik dan infrastruktur.
“Sebagian besar usulan masyarakat tetap mengarah pada perbaikan jalan, drainase, serta fasilitas umum lainnya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan dasar infrastruktur masih menjadi perhatian utama warga,” kata Hepi.
Ia berharap melalui Musrenbang ini, program yang diusulkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat, baik dalam hal peningkatan kesejahteraan maupun pemerataan pembangunan. “Semoga dengan perencanaan yang matang, kita bisa mencapai pembangunan yang lebih merata dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat Payakumbuh Timur,” pungkasnya.(rel)
