Padang,liputansumbar.com
Sorotan tajam publik terhadap dugaan kasus video call sex (VCS) yang menyeret nama Bupati Lima Puluh Kota terus menguat. Desakan agar aparat penegak hukum bertindak tegas dan transparan pun kian bergema, seiring meningkatnya perhatian masyarakat terhadap isu tersebut.
Aktivis masyarakat sipil, Aulia Rizal, secara tegas meminta kepolisian untuk tidak ragu mengusut kasus ini hingga tuntas tanpa kompromi. Pernyataan tersebut disampaikannya dalam dialog publik yang disiarkan Padang TV pada Jumat (3/4/2026).
Dalam forum itu, Aulia menekankan bahwa persoalan yang menyeret kepala daerah tidak bisa lagi dipandang sebagai urusan pribadi semata. Menurutnya, kasus tersebut telah memasuki ranah etika publik dan menyangkut kepercayaan masyarakat luas.
“Ini bukan sekadar isu pribadi. Ketika menyangkut kepala daerah, ini sudah masuk wilayah etika publik dan kepercayaan masyarakat. Kalau terbukti, tidak ada ruang tawar ,mundur itu harga mati,” tegasnya.
Ia menilai, dugaan kasus ini tidak boleh dianggap remeh apalagi ditutup-tutupi. Transparansi, kata dia, menjadi kunci utama untuk mencegah munculnya spekulasi liar yang dapat merusak kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah maupun aparat penegak hukum.
Lebih lanjut, Aulia mengingatkan agar kepolisian bekerja secara profesional, independen, dan bebas dari intervensi kekuasaan. Ia menegaskan bahwa publik kini semakin kritis dalam mengawasi kinerja institusi hukum.
“Jika penanganannya lambat, tidak transparan, atau terkesan dilindungi, maka yang runtuh bukan hanya citra individu, tapi juga kredibilitas institusi hukum,” ujarnya.
Menurutnya, proses hukum harus berjalan objektif dengan membuka fakta seterang-terangnya kepada publik. Hal ini penting untuk memastikan tidak ada pihak yang kebal hukum, sekaligus menjaga marwah institusi negara.
Di sisi lain, Aulia juga menyoroti tanggung jawab moral pejabat publik. Ia menegaskan bahwa apabila dugaan tersebut terbukti, maka langkah mundur merupakan bentuk tanggung jawab etis atas jabatan yang diemban.
“Jabatan itu amanah. Ketika sudah mencoreng kepercayaan publik, maka pilihan terhormat adalah mengundurkan diri, bukan menunggu tekanan atau dipaksa,” tutupnya.
Hingga kini, dugaan kasus tersebut masih menjadi perhatian luas masyarakat. Publik pun menantikan langkah resmi dari aparat penegak hukum untuk memberikan kepastian atas kebenaran informasi yang beredar, sekaligus menjawab tuntutan transparansi dan keadilan. (ws)
