Payakumbuh,liputansumbar.com
Pemerintah Kota Payakumbuh resmi menyatakan dukungan penuh terhadap penerapan pidana kerja sosial sebagai alternatif hukuman bagi pelaku tindak pidana. Komitmen tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, dan Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) Payakumbuh, Ulil Azmi, pada Senin (1/12/2025) di Kantor Kejaksaan Negeri Payakumbuh.
Penandatanganan ini merupakan bagian dari kegiatan serentak se-Provinsi Sumatera Barat yang dipimpin langsung oleh Gubernur Mahyeldi Ansharullah dan Kepala Kejaksaan Tinggi Sumbar, Muhibuddin, serta diikuti oleh seluruh kabupaten/kota secara virtual.
Kerjasama tersebut dituangkan dalam dokumen bernomor 130/11/FKS-PYK/XII/2025 (Pemko) dan B-02/L.3.12/E-2/12/2025 (Kejari), menjadi landasan hukum bagi pelaksanaan restorative justice serta penerapan pidana kerja sosial di Kota Payakumbuh. Kebijakan ini sejalan dengan upaya nasional untuk mewujudkan peradilan yang lebih humanis, efektif, dan berdampak langsung bagi masyarakat.
Wali Kota Zulmaeta: Kesempatan Memperbaiki Kesalahan
Wali Kota Payakumbuh, Zulmaeta, menegaskan bahwa pemerintah daerah mendukung penuh pelaksanaan program ini. Ia menyebut bahwa pihaknya siap merancang kegiatan yang dapat menjadi ruang kontribusi bagi pelaku tindak pidana, mulai dari penataan lingkungan, penghijauan, hingga program-program sosial lainnya.
“Program ini bukan sekadar pemberian hukuman, tetapi memberi kesempatan untuk memperbaiki kesalahan dan kembali berkontribusi positif. Prinsipnya, keadilan dapat dirasakan negara, korban, dan masyarakat,” ujar Zulmaeta.
Ia menambahkan bahwa pidana kerja sosial membuka ruang pemulihan, bukan hanya pembalasan, serta memberikan manfaat nyata bagi lingkungan dan masyarakat.
Gubernur Mahyeldi Tekankan Nilai Edukatif
Dalam sambutan virtual, Gubernur Sumatera Barat, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa pidana kerja sosial memiliki nilai edukatif yang kuat. Menurutnya, program ini dapat menjadi solusi untuk mengurangi beban lembaga pemasyarakatan sekaligus mendorong pelaku untuk memperbaiki diri.
Kepala Kejati Sumbar, Muhibuddin, juga menekankan pentingnya payung hukum yang jelas dalam pelaksanaan pidana alternatif tersebut. Ia memastikan bahwa model hukuman ini akan diterapkan secara terukur dan tetap diawasi sesuai ketentuan.
Implementasi Mulai di Payakumbuh dan Seluruh Sumbar
Dengan adanya perjanjian kerjasama ini, Kota Payakumbuh bersama daerah lain di Sumatera Barat mulai mengimplementasikan pidana alternatif yang fokus pada pemulihan dan kontribusi sosial. Penerapan sistem ini diharapkan menjadi langkah nyata menuju peradilan yang lebih humanis, efisien, serta memberikan dampak langsung bagi masyarakat.
Program pidana kerja sosial juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk berinovasi dalam menciptakan kegiatan yang produktif dan bermanfaat, sehingga pelaku tindak pidana dapat menjalani hukuman yang mendidik tanpa mengabaikan kepentingan korban dan masyarakat.
Payakumbuh kini menjadi salah satu daerah yang aktif mendorong sistem peradilan berbasis pemulihan, sejalan dengan kebijakan Kejaksaan dan pemerintah provinsi dalam mewujudkan keadilan yang lebih inklusif dan bermartabat.(ws)
