Lima Puluh Kota,liputansumbar.com
Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota merancang pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) baru di kawasan Ibu Kota Kabupaten (IKK) Sarilamak. Proyek ini merupakan bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang bertujuan memperluas akses dan meningkatkan mutu pelayanan kesehatan bagi masyarakat di wilayah tersebut.
Pejabat Pemkab menyatakan bahwa Rencana pembangunan RSUD Sarilamak tidak akan menggantikan keberadaan RSUD Ahmad Darwis di Suliki, melainkan memperkuat kapasitas layanan kesehatan daerah. “Kita ingin memperluas jangkauan pelayanan, khususnya bagi masyarakat dari kecamatan-kecamatan yang jauh dari Suliki,” jelas salah satu pejabat.
Dipilihnya IKK Sarilamak sebagai lokasi dinilai strategis karena berada di pusat kabupaten dan mudah dijangkau dari kecamatan seperti Pangkalan, Kapur IX, Lareh Sago Halaban, Luak, Situjuah Limo Nagari, dan Harau. Rencananya, RSUD baru ini akan melayani rujukan dari 13 Puskesmas, sementara RSUD Ahmad Darwis tetap aktif untuk melayani 9 Puskesmas lainnya.
Proyek strategis ini mendapat dukungan dari berbagai pihak, termasuk Komisi IX DPR RI melalui anggota legislatif Ade Rezki Pratama, serta Kementerian Kesehatan RI. Pemerintah daerah menargetkan pembangunan fisik dimulai tahun 2026, dengan harapan RSUD ini dapat menjadi pusat layanan kesehatan unggulan dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Namun, ambisi besar ini tidak lepas dari sorotan publik, terutama terkait harga lahan di lokasi rencana pembangunan yang disebut -sebut mencapai Rp 900 ribu per meter persegi di kawasan sarilamak. Sejumlah pengamat kebijakan publik menilai harga tersebut terlalu tinggi untuk wilayah yang dinilai masih tergolong murah. “Kenapa bisa setinggi itu? Ini perlu transparansi,” tegas salah seorang pengamat di Lima Puluh Kota.
Ketika dikonfirmasi mengenai nilai lahan tersebut, Kepala Dinas Kesehatan Yulia Masna enggan memberikan penjelasan rinci. “Silakan tanya ke Appraisal saja,” ujarnya singkat. Lebih lanjut, saat ditemui langsung di kantornya di eks Kantor Bupati, Yulia dilaporkan menghindari wawancara dengan keluar melalui pintu belakang. Ironisnya, ia kemudian membalas via pesan WhatsApp dengan pernyataan bahwa pihaknya fokus pada edukasi dan program kesehatan melalui kerja sama media tertentu,namun tetap menghindari penjelasan soal harga tanah.
Sikap tersebut memicu kritik dari masyarakat yang menuntut keterbukaan informasi, terutama karena proyek ini menggunakan dana publik. “Pejabat seharusnya terbuka. Ini menyangkut uang rakyat,” ujar salah seorang warga.
Meski dihantui isu transparansi, rencana pembangunan RSUD Sarilamak tetap mendapat dukungan luas dari masyarakat karena dianggap mampu mendekatkan layanan kesehatan serta membuka peluang ekonomi di wilayah sekitar. Kini publik berharap pemerintah bisa membuktikan komitmennya untuk mewujudkan proyek ini secara transparan, tepat waktu, dan tepat sasaran.(ws)
