Payakumbuh,liputansumbar.com
Pemerintah Kota Payakumbuh memproyeksikan pendapatan daerah pada Tahun Anggaran 2027 mencapai Rp789,21 miliar. Anggaran tersebut dirancang sebagai instrumen untuk mendorong transformasi sosial ekonomi yang inklusif, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM).
Arah kebijakan fiskal tersebut disampaikan Wakil Wali Kota Payakumbuh Elzadaswarman dalam Rapat Paripurna penyampaian Nota Keuangan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun 2027 di Gedung DPRD Kota Payakumbuh, Senin (14/9/2026).
Rancangan APBD 2027 tersebut merupakan bagian dari penjabaran visi pembangunan Pemerintah Kota Payakumbuh di bawah kepemimpinan Wali Kota Zulmaeta dan Wakil Wali Kota Elzadaswarman.
Zulmaeta menegaskan, penyusunan postur APBD 2027 dilakukan dengan prinsip kehati-hatian fiskal. Seluruh perangkat daerah diminta memastikan setiap program yang dibiayai APBD memiliki sasaran, prioritas, dan manfaat yang jelas bagi masyarakat.
Prinsip money follows program dan value for money menjadi salah satu pijakan dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.
“Rancangan APBD yang kita bahas pada hari ini bukanlah sekadar kumpulan angka, melainkan instrumen strategis untuk menerjemahkan prioritas pembangunan daerah di tahun 2027. Setiap rupiah harus memberi manfaat nyata bagi masyarakat,” kata Elzadaswarman dalam rapat paripurna tersebut.
Dalam struktur RAPBD 2027, target pendapatan daerah sebesar Rp789,21 miliar terdiri atas Pendapatan Transfer sebesar Rp619,16 miliar yang berasal dari pemerintah pusat dan antardaerah.
Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) ditargetkan mencapai Rp170,04 miliar.
Target PAD tersebut berasal dari beberapa komponen, yakni:
Pajak Daerah sebesar Rp49,02 miliar;
Retribusi Daerah sebesar Rp97,52 miliar;
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sebesar Rp13,77 miliar; dan
Lain-lain PAD yang Sah sebesar Rp9,72 miliar.
Komposisi tersebut menunjukkan bahwa dana transfer masih menjadi penopang utama kapasitas fiskal Pemerintah Kota Payakumbuh.
Karena itu, pemerintah daerah menempatkan peningkatan PAD sebagai salah satu agenda penting untuk memperkuat tingkat kemandirian fiskal daerah.
Namun, peningkatan pendapatan tidak semata-mata diarahkan pada pencapaian angka penerimaan.
Elzadaswarman menegaskan, kebijakan penguatan PAD harus dijalankan dengan prinsip keadilan, transparansi, dan akuntabilitas tanpa menambah beban secara berlebihan terhadap masyarakat maupun dunia usaha.
“Peningkatan PAD bukan semata-mata mengejar besaran nominal penerimaan. Upaya ini harus dilakukan secara adil, transparan, dan akuntabel tanpa memberikan beban yang berlebihan kepada masyarakat maupun dunia usaha,” ujarnya.
Ke depan, Pemko Payakumbuh akan mendorong optimalisasi potensi penerimaan melalui penguatan sektor UMKM, perdagangan, jasa, pariwisata, dan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Digitalisasi sistem pembayaran serta pemutakhiran basis data wajib pajak juga menjadi bagian dari strategi yang disiapkan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan pendapatan daerah.
Belanja Daerah Rp834,05 Miliar
Di sisi lain, Pemerintah Kota Payakumbuh merencanakan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp834,05 miliar.
Anggaran tersebut terdiri atas Belanja Operasi sebesar Rp719,46 miliar, Belanja Modal sebesar Rp112,58 miliar, serta Belanja Tidak Terduga sebesar Rp2 miliar.
Belanja daerah tersebut akan diarahkan untuk mendukung program prioritas pembangunan, khususnya dalam mendorong transformasi sosial ekonomi, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan pelayanan publik.
Dengan target pendapatan sebesar Rp789,21 miliar dan belanja Rp834,05 miliar, RAPBD 2027 Payakumbuh memproyeksikan defisit anggaran sebesar Rp44,83 miliar.
Defisit tersebut direncanakan ditutup melalui penerimaan pembiayaan yang bersumber dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun 2026 dengan nilai yang sama.
Dengan skema tersebut, pembiayaan neto RAPBD 2027 direncanakan dalam posisi berimbang dan tidak menyisakan SiLPA pada akhir tahun anggaran.
Elzadaswarman berharap pembahasan RAPBD 2027 antara Pemerintah Kota Payakumbuh dan DPRD dapat berlangsung secara konstruktif, terbuka, serta berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Menurutnya, keberhasilan pengelolaan APBD tidak cukup hanya diukur melalui tingkat penyerapan anggaran.
Lebih dari itu, efektivitas anggaran harus tercermin dari perubahan dan manfaat yang benar-benar dirasakan masyarakat.
“Keberhasilan APBD bukan hanya diukur dari berapa besar anggaran yang terserap, tetapi dari seberapa besar perubahan dan manfaat yang dirasakan langsung oleh masyarakat kita,” pungkas Elzadaswarman.
RAPBD 2027 kini memasuki tahapan pembahasan bersama DPRD Kota Payakumbuh. Proses tersebut akan menentukan bagaimana prioritas pembangunan diterjemahkan ke dalam program dan kegiatan yang dijalankan pemerintah daerah sepanjang tahun 2027.(ws)
