Limapuluh Kota, liputansumbar
Menjelang penyampaian pendapat akhir terhadap dua Ranperda, yakni LKPJ Tahun 2024 dan Kawasan Tanpa Rokok, Fraksi Partai Golkar DPRD Kabupaten Limapuluh Kota menyerukan agar pemerintah daerah tidak memangkas anggaran komunikasi publik di Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).
Dalam rapat paripurna DPRD, Jumat (9/5/2025), juru bicara Fraksi Golkar, M. Fajar Rillah Vesky, menyatakan bahwa Diskominfo memiliki peran strategis sebagai penghubung antara pemerintah dan masyarakat melalui media. Ia menyebut bahwa pemangkasan anggaran berisiko melemahkan industri pers lokal yang kini tengah dihantam gelombang efesiensi.
“Barangkali kita terlalu naif kalau anggaran untuk pilar keempat demokrasi terpangkas. Kalau tak bisa ditambah, jangan dikurangi,” tegas Fajar. Menurutnya, industri pers di Limapuluh Kota telah berkontribusi besar dalam menjaga stabilitas dan mendukung pembangunan daerah.
Fajar juga mengingatkan bahwa komunikasi publik tidak hanya menyangkut informasi, tetapi juga kenyamanan kerja ASN dan kelancaran berbagai program pemerintah daerah. “Ini penting untuk menjaga rasa aman aparatur dan mendorong suksesnya program bupati dan wakil bupati terpilih,” tambahnya.
Selain menyoroti anggaran media, Fraksi Golkar tetap mendukung alokasi untuk program prioritas lainnya, seperti P3K, guru mengaji, petugas Damkar, BPBD, dan Dishub. Fraksi juga mendorong dukungan terhadap instansi vertikal di daerah.
“Dalam pahit getirnya efisiensi anggaran, mari tetap beri perhatian pada insan pers dan perusahaan media lokal sebagai garda keempat demokrasi,” tutup Fajar.(ws)
