Lima Puluh Kota, liputansumbar. com
Bencana hidrometeorologi yang melanda Kabupaten Limapuluh Kota dalam beberapa hari terakhir tidak hanya menyebabkan longsor, tanah amblas menyerupai sinkhole, dan kerusakan infrastruktur umum, tetapi juga menghantam sektor pertanian masyarakat.
Puluhan hektare areal persawahan dilaporkan rusak akibat longsor, tanah terban, banjir bandang, dan luapan Sungai Batang Sandir. Bahkan, sejumlah tanaman padi yang sudah siap dipanen ikut hanyut dan terendam air.
Kawasan pertanian terdampak berada di Jorong Sawahlaweh dan Jorong Sialang, Nagari Tungkar, serta Jorong Lokuang dan Jorong Tepi, Nagari Situjuah Batua, Kecamatan Situjuah Limo Nagari.
Duka mendalam dirasakan petani setempat. Efa dan Yusni Ancok, petani di Nagari Tungkar, mengaku kehilangan harapan panen setelah sawah garapan mereka diterjang banjir bandang pada Kamis pagi (14/5/2026).
Padahal, padi yang mereka tanam tinggal menunggu waktu panen.
“Awak ka manyabik sapokan lai. Tapi, ba’a lai. Tibo banjir. Abih sadonyo,” ujar Efa sambil berlinang air mata saat melihat sawahnya masih terendam air pada Jumat siang (15/5/2026).
Dalam bahasa Indonesia, Efa menyebut dirinya sebenarnya tinggal menunggu sekitar sepekan lagi untuk memanen padi. Namun, banjir datang lebih dulu dan menghancurkan seluruh hasil tanamannya.
Hal serupa juga disampaikan Yusni Ancok. Ia mengaku mengalami kerugian besar akibat gagalnya panen tersebut.
“Rencana saya Sabtu besok mau menyabit padi. Tapi sudah duluan air yang memanen. Banyak kerugiannya. Pupuk saja habis empat karung, belum lagi biaya membajak sawah,” katanya.
Tokoh masyarakat setempat, Fakhrizal atau yang akrab disapa Pak Ce, menyebut luapan Sungai Batang Sandir menjadi penyebab utama rusaknya sawah warga di Jorong Sawahlaweh.
“Luapan air sungai ini memang dahsyat. Dangau di tengah sawah sampai hanyut. Pipa Pamsimas juga putus,” ujarnya sambil menunjukkan lokasi kerusakan.
Sementara itu, anggota DPRD Limapuluh Kota, M Fajar Rillah Vesky, yang turun langsung meninjau lokasi terdampak meminta pemerintah daerah segera menetapkan status tanggap darurat bencana.
Menurutnya, dampak bencana yang meluas di berbagai kecamatan telah mengganggu kehidupan masyarakat dan membutuhkan penanganan cepat serta dukungan lintas sektor.
“Pemkab Limapuluh Kota harus segera menetapkan status tanggap darurat untuk melegalisasi penggunaan Biaya Tak Terduga (BTT) sebesar Rp2,5 miliar dalam APBD 2026. Ini penting agar bantuan dari BNPB, Pemprov Sumbar, dan BWS Sumatera V bisa segera dimobilisasi,” kata Fajar.
Terkait kerusakan lahan pertanian warga, Fajar mengaku telah berkoordinasi dengan Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang serta Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan, Witra Porsepwandi.
Menurut informasi dari dinas terkait, petugas penyuluh lapangan telah diterjunkan ke kawasan terdampak di Kecamatan Situjuah Limo Nagari untuk mendata luas kerusakan sawah, irigasi, dan potensi kerugian petani guna menentukan langkah penanganan lanjutan.(ws)
