Lima Puluh Kota,liputansumbar.com
Bupati Limapuluh Kota Safni Sikumbang telah menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kepala Daerah Tahun 2025 kepada DPRD pada Selasa (31/3/2026). Dua hari berselang, Kamis (2/4/2026), seluruh fraksi di DPRD Limapuluh Kota menyampaikan pandangan umum terhadap laporan tersebut dalam rapat paripurna.
Salah satu sorotan datang dari Fraksi Partai Golkar DPRD Limapuluh Kota yang beranggotakan Doni Ikhlas, Defrianto Ifkar, Putra Satria Veri, Feri Lesmana Riswan Dt Bandaro Kayo, dan M. Fajar Rillah Vesky.
Melalui juru bicaranya, Defrianto Ifkar, Fraksi Golkar terlebih dahulu mengapresiasi kecepatan pemerintah daerah dalam menyerahkan dokumen LKPJ 2025 kepada DPRD sejak 12 Februari 2026.
“Semoga ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan lagi, sesuai amanat PP Nomor 13 Tahun 2019 dan Permendagri Nomor 18 Tahun 2020,” kata Defrianto dalam penyampaian pandangan fraksi.
Namun demikian, Fraksi Golkar menyatakan keprihatinan mendalam setelah mencermati isi laporan tersebut. Menurut mereka, dari empat fokus kebijakan pembangunan daerah pada tahun 2025, hanya satu indikator yang tercapai, sementara tiga indikator lainnya dinilai jauh dari target.
Fraksi Golkar menyoroti capaian pertumbuhan ekonomi Limapuluh Kota tahun 2025 yang dinilai jauh di bawah proyeksi pemerintah daerah.
Dalam dokumen perencanaan, pertumbuhan ekonomi ditargetkan sebesar 4,72 persen. Namun berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), realisasinya hanya mencapai 3,46 persen.
Angka tersebut bahkan lebih rendah dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, yakni 4,03 persen pada 2024 dan 4,55 persen pada 2023.
“Anjloknya pertumbuhan ekonomi ini menandakan bahwa misi Sakato Sejahtera, yakni membangun ekonomi kerakyatan dan pariwisata yang tangguh dan berkeadilan dengan target pertumbuhan ekonomi 5,35 persen sebagaimana amanat Perda Nomor 2 Tahun 2025 tentang RPJMD, masih sebatas ilusi dan mimpi,” ujar Defrianto, sarjana statistik lulusan Universitas Gadjah Mada (UGM).
Ia mengingatkan kepala daerah agar tidak terjebak pada kegiatan seremonial semata tanpa dampak nyata terhadap perekonomian masyarakat.
“Bupati dan Wakil Bupati harus berkaca dari capaian ini. Jangan terlena dengan seremonial belaka,” tegasnya.
Selain pertumbuhan ekonomi, Fraksi Golkar juga mengkritisi meningkatnya tingkat pengangguran terbuka di Limapuluh Kota.
Dalam kebijakan pembangunan daerah 2025, tingkat pengangguran ditargetkan berada di angka 3,71 persen. Namun data BPS menunjukkan angka tersebut justru melonjak menjadi 5,62 persen.
Padahal pada tahun 2024, tingkat pengangguran masih berada di angka 3,68 persen.
Menurut Defrianto, kondisi ini menunjukkan bahwa misi Sakato Andal yang bertujuan meningkatkan produktivitas serta daya saing tenaga kerja belum berjalan optimal.
“Belum terlihat aksi nyata dalam menekan angka pengangguran. Kami ingatkan Bupati dan Wakil Bupati agar tidak hanya menerima laporan Asal Bapak Senang (ABS). Lihat kondisi nyata masyarakat,” katanya.
Fraksi Golkar juga menyoroti memburuknya rasio ketimpangan atau gini ratio di Limapuluh Kota pada 2025.
Target gini ratio pada tahun tersebut ditetapkan sebesar 0,207. Namun berdasarkan data BPS, angka ketimpangan justru berada di level 0,218.
Kenaikan tersebut dinilai menjadi indikator bahwa ketimpangan pembangunan antarwilayah masih terjadi.
“Kita tidak bisa berdalih lagi bahwa penurunan proyeksi ini akibat efisiensi. Ini harus menjadi bahan evaluasi bahwa potensi daerah belum digali secara maksimal,” ujar Defrianto.
Dari empat indikator pembangunan daerah, Fraksi Golkar menilai hanya satu yang tercapai, yakni penurunan angka kemiskinan.
Pada 2025, tingkat kemiskinan diproyeksikan sebesar 6,52 persen. Data terbaru BPS menunjukkan angka tersebut turun menjadi 6,10 persen.
Meski demikian, Fraksi Golkar menilai penurunan tersebut belum sebanding dengan besaran APBD serta berbagai program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah daerah.
“Penurunan ini belum sebanding dengan pertumbuhan ekonomi maupun realitas kesejahteraan masyarakat di nagari-nagari,” kata Defrianto.
Ia pun mengajak seluruh pihak untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap arah pembangunan daerah.
“Masih layakkah kita bermegah-megah di tengah masih adanya 6,10 persen penduduk yang hidup miskin, pertumbuhan ekonomi hanya 3,46 persen, dan tingkat pengangguran mencapai 5,62 persen,” ujarnya.
“Jawabannya tentu bukan pada rumput yang bergoyang,” tutup Defrianto.(ws)
