Sumatera Barat,liputansumbar.com
Kunjungan Menteri Pertanian ke Sumatera Barat justru menyisakan polemik. Sejumlah kritik dan kekecewaan terhadap kinerja pemerintah daerah mencuat, salah satunya disampaikan oleh Andre Rosiade melalui pernyataan resminya di media sosial Instagram diberi judul “Official Statment”.
Dalam unggahannya, Andre mengungkapkan bahwa dirinya sempat diajak langsung oleh Menteri Pertanian untuk mendampingi kunjungan tersebut. Namun, ia tidak dapat hadir karena menjalankan tugas kenegaraan sebagai pimpinan Komisi VI DPR RI.
“Dua hari sebelum ke Sumbar, Menteri Pertanian mengajak saya mendampingi, namun saya tidak dapat hadir karena tugas kenegaraan sebagai pimpinan Komisi VI DPR RI. Saya diminta menghubungi tujuh bupati dan wali kota untuk bertemu di Bandara BIM, dan alhamdulillah semuanya hadir,” tulis Andre.
Andre menjelaskan, usai kunjungan tersebut, Menteri Pertanian menyampaikan rasa kecewa terhadap kinerja pemerintah daerah di Sumatera Barat. Menurutnya, realisasi program dinilai berjalan lambat, meskipun anggaran dari pemerintah pusat sudah digelontorkan dalam jumlah besar.
“Setelah kunjungan, beliau menyampaikan kekecewaan karena kinerja pemda Sumbar yang lambat, padahal anggaran ratusan miliar sudah ditransfer,” lanjutnya.
Andre juga mengaitkan kondisi tersebut dengan pengalaman sebelumnya, yakni saat penanganan bencana lahar dingin pada 2024 yang dinilai berjalan lambat. Ia menyebut saat itu dirinya bahkan harus meminta Menteri Pertanian untuk menurunkan pejabat pusat guna memastikan bantuan dapat terealisasi dengan baik, khususnya di wilayah Agam dan Tanah Datar.
“Hal ini mengingatkan pada kejadian lahar dingin 2024, di mana lambannya penanganan membuat saya harus meminta Mentan menurunkan pejabat pusat untuk mengawal eksekusi bantuan di Agam dan Tanah Datar. Mengapa tidak belajar dari pengalaman?” tegasnya.
Dalam pernyataannya, Andre juga menyampaikan kritik dengan nada tegas menggunakan bahasa Minangkabau.
“Jago lah lai. Jan sibuk pencitraan juo lai. Bantuan pusat alah banyak. Tapi kalian lambek mengeksekusi,” tulisnya.
Meski demikian, Andre menegaskan bahwa kritik tersebut bukan bermuatan politik ataupun kepentingan pribadi. Ia menyebut hal itu sebagai bentuk kepedulian terhadap kampung halaman.
“Kritik ambo lakukan karena ambo sayang dengan kampung ambo. Bukan karena ingin jadi gubernur apalagi ingin memojokkan pejabat atau partai tertentu di Sumbar. Saatnya bekerja keras membangun Sumbar,” tutupnya.
Kritik ini menjadi sorotan publik dan memicu diskusi mengenai efektivitas kinerja pemerintah daerah dalam menyerap dan mengeksekusi anggaran pusat, khususnya di sektor pertanian yang menjadi salah satu tulang punggung ekonomi daerah. (ws)
