Limapuluh Kota, liputansumbar– Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Limapuluh Kota menyoroti pelaksanaan debat publik putaran pertama calon Bupati dan Wakil Bupati yang digelar di Kota Payakumbuh, bukan di Kabupaten Limapuluh Kota sendiri. Lokasi debat ini menimbulkan pertanyaan bagi sejumlah pihak, mengingat momen tersebut penting untuk penyampaian visi dan misi kandidat kepada masyarakat Limapuluh Kota.3/11-2024
Anggota DPRD dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Asrul dan Benni Murdani Fraksi PKS,menyampaikan hal yang sama kekhawatirannya terkait keputusan tempat debat yang dianggap kurang netral dan tidak memadai dalam mendekatkan calon kepada masyarakat yang nantinya akan mereka pimpin. “Seharusnya, penyampaian visi dan misi kandidat diketahui oleh masyarakat Limapuluh Kota secara langsung. Ada apa dengan KPU atau vendor yang menentukan tempat yang terkesan kurang memikirkan masyarakat limapuluh kota?” ungkap Asrul.
Menurutnya, penyelenggaraan debat publik di luar wilayah Limapuluh Kota menjadi pekerjaan rumah bagi DPRD untuk mendorong pemerintah daerah agar di masa depan bisa menyediakan fasilitas publik yang lebih representatif. Hal ini, menurut Asrul, penting agar acara-acara yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat setempat bisa diadakan di wilayah sendiri dan lebih mudah diakses oleh warga.
“Saat ini, Kabupaten Limapuluh Kota memang masih memerlukan fasilitas publik yang memadai untuk kegiatan besar seperti debat publik ini. Ini menjadi tantangan bagi kita untuk memastikan ke depan fasilitas tersebut tersedia, sehingga masyarakat tidak perlu pergi ke daerah lain untuk menyaksikan langsung debat atau acara penting lainnya,” tambahnya.
Pihak DPRD Limapuluh Kota berharap agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan pihak-pihak terkait mempertimbangkan saran ini untuk memastikan acara-acara ke depan bisa diadakan di Limapuluh Kota, demi keterbukaan dan kemudahan akses bagi masyarakat kabupaten limapuluh kota.(ws)
